DEMOCRAZY.ID — Polemik penataan kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara terus menuai tafsir politik panas.
Analis politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, secara terbuka membedah insiden tersebut dan menilai ada desain besar di balik kehebohan yang terjadi.
Menurut Selamat, kehebohan penempatan posisi duduk Gibran yang tidak berada tepat di sisi Presiden Prabowo Subianto—melainkan sejajar dengan para menteri koordinator—sengaja dimanfaatkan untuk membangun narasi simpati.
Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu dituding sedang memainkan siasat playing victim agar publik melihatnya sebagai pihak yang dizalimi.
“Sengaja membangun simpati publik terhadap Gibran seolah-olah dipinggirkan oleh kubunya Presiden Prabowo,” ujar Selamat, dikutip Jumat (24/7/2026).
Selamat menduga, pembentukan narasi penyingkiran ini dirancang secara sistematis untuk mengirimkan sinyal politik kepada basis pendukung Gibran.
Pesan utamanya adalah menciptakan persepsi bahwa sang wakil presiden tengah menghadapi tekanan dari faksi-faksi di ring satu Presiden Prabowo.
Selain itu, isu tata letak kursi ini dinilai sarat muatan taktis untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai isu sensitif lainnya yang sedang bergulir, termasuk dinamika relasi pemerintahan era lalu dengan figur-figur kritis seperti Said Didu.
Di luar polemik estetika posisi duduk, Selamat turut menyoroti aspek substantif relasi kerja antara kepala negara dan wakilnya.
Ia mengingatkan bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya pelimpahan penugasan khusus yang signifikan dari Presiden Prabowo kepada Gibran, padahal konstitusi melalui Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan wakil presiden untuk membantu tugas-tugas presiden.
“Tidak ada tugas khusus Presiden (Prabowo) kepada Wakil Presiden Gibran,” tegasnya.
Terkait siapa yang paling bertanggung jawab atas gaduhnya penataan protokoler tersebut, Selamat menduga bahwa pengaturan tempat duduk di dalam sidang kabinet mutlak merupakan produk birokrasi yang dirancang oleh Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.
Celakanya, kesan bahwa Gibran diperlakukan tidak semestinya ini justru berbalik menjadi bumerang yang merusak citra kepemimpinan Presiden Prabowo di mata publik.
Oleh karena itu, Selamat mendesak Kepala Negara untuk tidak tinggal diam.
Ia secara tegas meminta agar Istana segera “dibersihkan” dari unsur-unsur birokrasi maupun orang-orang di lingkar dalam yang disinyalir masih membawa bayang-bayang dan pengaruh kuat rezim sebelumnya.
“Seolah-olah dizalimi. Presiden harus membersihkan lingkaran istana dari keterpengaruhan dengan bapaknya Gibran,” tandasnya.
“Ada orang istana yang harus ‘dibersihkan’,” pungkasnya menyematkan peringatan keras bagi stabilitas kekuasaan Istana saat ini.
[FULL VIDEO]