DEMOCRAZY.ID – Kosongnya kursi Wakil Presiden Republik Indonesia selepas pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka memicu pergeseran konstelasi politik nasional secara kilat.
Langkah politik Gibran yang menyerahkan surat resmi pengunduran dirinya langsung memantik kasak-kusuk di lingkar kekuasaan, siapa sosok yang bakal dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk mendampinginya hingga 2029?
Presiden Prabowo sendiri telah menerima permohonan pengunduran diri tersebut.
Terkait sikap mantan pasangannya di Pilpres itu, Prabowo memberikan apresiasi secara terbuka.
“Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo dalam konferensi pers.
Namun, roda pemerintahan tak boleh berjalan pincang terlalu lama.
Sesuai mekanisme konstitusi pada Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, Presiden memiliki wewenang untuk menyodorkan dua nama calon wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kemudian dipilih salah satunya melalui Sidang Paripurna.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan agenda suksesi kepemimpinan nasional tersebut agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berlarut-larut.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat.
Rapat paripurna MPR tersebut dijadwalkan bakal digelar pada Rabu, 2 Desember mendatang.
Artinya, dalam hitungan hari, Presiden Prabowo sudah harus mengunci dua nama definitif untuk diserahkan ke meja Senayan.
Di tengah dinamika ini, pengamat dan elite politik menilai Prabowo tidak hanya mencari figur penggenap kuorum parlemen semata.
Sosok pengganti Gibran diprediksi harus memenuhi sejumlah syarat tak tertulis: memiliki chemistry personal yang lekat dengan gaya kepemimpinan Prabowo, loyal tanpa syarat, kapabel secara teknokratis, dan yang paling krusial adalah tidak berpotensi menciptakan matahari kembar di dalam tubuh kabinet.
Sebagai pemegang mandat kepresidenan penuh, Prabowo kini memiliki kebebasan politik yang jauh lebih mandiri dibanding saat awal pembentukan koalisi Pilpres.
Figur yang dicari adalah penopang eksekusi kebijakan strategis negara, sekaligus peredam gejolak internal koalisi maupun parlemen.
Bursa nama cawapres baru kini mengerucut ke dalam tiga poros kekuatan utama:
Memajukan kader inti dinilai sebagai opsi paling aman bagi stabilitas psikologis kepresidenan.
Nama bekas Menteri Luar Negeri yang kini dudu sebagai Menko PMK Sugiono mencuat paling kuat.
Dikenal sebagai anak ideologis Prabowo, Sugiono memiliki rekam jejak kedisiplinan dan loyalitas tinggi, serta mampu menerjemahkan visi diplomasi geopolitik Presiden ke level global.
Selain Sugiono, nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad masuk dalam radar.
Dasco dikenal sebagai operator politik ulung yang lihai merajut jembatan komunikasi antar-fraksi dan kelompok penekan sipil.
Dari deretan pimpinan partai pendukung, beberapa figur sempat berhembus, seperti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Namun, memajukan salah satu ketua umum partai koalisi menyimpan risiko kecemburuan di antara sesama mitra pemerintahan.
Menariknya, Partai Demokrat telah mengambil langkah tegas untuk tidak ikut berburu kursi RI 2.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih menahan diri.
“Partai Demokrat memastikan tidak akan mengajukan nama untuk menggantikan Gibran,” tegas AHY di Jakarta.
Sikap serupa juga diperlihatkan Partai Golkar yang memilih menyerahkan palu keputusan sepenuhnya ke tangan Presiden Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menuturkan bahwa Presiden tentu paling memahami siapa pendamping yang dibutuhkannya.
“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli.
Kendati demikian, Doli tak menampik figur-figur yang kini mengorbit memang merupakan orang-orang yang sudah lama bersentuhan dengan ritme kerja Prabowo.
“Saya kira orang-orang ini selama ini kan berada di sekitarnya Pak Prabowo dalam urusan pemerintahan dan politik. Pak Prabowo pasti sudah punya penilaian masing-masing,” katanya.
Nama yang paling menyedot perhatian publik urban dan linimasa media sosial adalah Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Masuknya Puan ke dalam bursa kalkulasi Istana dipandang sebagai langkah rekonsiliasi pamungkas antara kubu Prabowo dan Megawati Soekarnoputri.
Secara kalkulasi matematika parlemen, jika Puan yang digandeng, koalisi pemerintah akan menguasai lebih dari 90 persen kursi di Senayan, praktis mengunci stabilitas legislatif secara total.
Namun, kalkulasi politik jangka panjang menuju 2029 serta posisi ideologis internal banteng menjadi variabel yang harus dinegosiasikan dengan sangat hati-hati.
Berdasarkan regulasi tata tertib, Presiden Prabowo diwajibkan menyodorkan tepat dua nama kandidat ke meja MPR.
Para pengamat membaca ada dua skenario yang berpeluang ditempuh mantan Danjen Kopassus tersebut:
Pertemuan terbatas antara Presiden Prabowo dengan para pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor menjadi sinyal kuat bahwa konsensus tahap akhir sedang dirajut secara maraton sebelum batas waktu pengusulan resmi bergulir.