DEMOCRAZY.ID – Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, membuka suara terkait dinamika politik di balik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Ia menegaskan bahwa jika Gibran tidak segera mundur, parlemen akan tetap melanjutkan proses pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sudah disiapkan.
Dijelaskan Mardani, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan hasil akhir dari proses yudisial.
Baginya, sebagai lembaga negara tertinggi, keputusan keduanya wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk DPR.
“Dua-duanya tertinggi lho. Tertinggi dan dua ini sudah buat keputusan,” ujar Mardani Ali Sera, Minggu (15/11/2026).
Mardani pun membandingkannya dengan keputusan pengadilan tingkat bawah.
“Keputusan pengadilan negeri saja harus kita hargai. Apalagi keputusan dua institusi negara tertinggi,” tegasnya.
Dengan telah dipublikasikannya keputusan pengadilan, Mardani menilai urusan yudisial telah selesai.
Kini, tanggung jawab beralih ke ranah politik, di mana DPR memikul beban moral untuk menindaklanjutinya.
“Kami di DPR punya beban moral,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa proses pembuktian di pengadilan sudah selesai dan keputusannya telah dipublikasikan ke publik.
“Urusan yudisial terlepas dari prosedur, terlepas dari proses pembuktian, terlepas dari segala macam, itu backstage-nya,” jelas Mardani.
Sementara itu, hasil akhirnya sudah tertuang dalam dokumen resmi.
“Front stage-nya keputusannya sudah ada, sudah di-publish,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa bola now berada di tangan parlemen.
“Maka urusan yudisial selesai. Sekarang politis,” tegas Mardani.
Ia pun menegaskan bahwa tanggung jawab politik tersebut kini berada di pundak DPR.
“Nah, di politis tanggung jawabnya di kami,” imbuhnya.
Mardani lantas membocorkan situasi di parlemen saat itu.
Jika Gibran memilih bertahan, HMP dipastikan berjalan dan akan berujung pada pemakzulan.
Ia menyebut dukungan suara saat itu sudah sangat kuat.
“Kalau yang di kami, kalau beliau tidak mundur hak menyatakan pendapat jalan terus,” jelasnya.
Ia juga membeberkan perhitungan suara yang terjadi di parlemen.
“Dan waktu itu dari segi voting sudah cukup,” tegasnya.
Mardani mengaku bahwa target awal mereka tidaklah terlalu tinggi.
“Cukup karena kita nih pertama tiga, empat sampai terakhir tuh, kalau dapat enam fraksi saja, kami sudah gembira. Iya,” imbuhnya.
Namun, dukungan yang datang justru jauh melebihi ekspektasi.
“Ternyata pada saat diumumkan delapan fraksi termasuk fraksi Gerindra sebagai pengusung,” ungkapnya.
Ia pun tak menyangka Gerindra akan ikut bergabung.
Mardani bahkan mengaku hanya berharap setidaknya ada satu suara dari Partai Gerindra.
“Masuk, bahkan saya itu lagi mikir satu saja dari Gerindra kami sudah bahagia. 11 dari Gerindra,” paparnya.
Meski Gerindra turut menandatangani HMP, Mardani menegaskan bahwa pihaknya tidak mencampuri urusan internal partai besutan Prabowo tersebut.
Ia melihat langkah Gerindra sangat bijak dengan menempatkan diri di urutan terakhir saat pengumuman.
“Walaupun buat saya Gerindra sangat bijak, waktu kita kumpul ketua ketemu pimpinan DPR. Kan pertama PDIP karena partai terbesar. Kedua Golkar. Ketiga Gerindra,” terangnya.
Mardani pun mengapresiasi sikap yang ditunjukkan oleh Gerindra saat itu.
“Kan Gerindranya bijak. ‘Izin kami di akhir karena kami memaklumi karena Gerindra fraksi partai penguasa.’ Iya,” Mardani menekankan.
Ia juga memahami posisi Gerindra yang berhadapan dengan mitra politiknya.
“Dan yang mau dikasih hak menyatakan pendapat adalah mitranya Pak Prabowo. Nah, kami nggak masalah,” tegas Mardani.
Lebih jauh, Mardani menegaskan bahwa jika Gibran tidak mundur, pemakzulan hampir pasti terjadi.
Syarat minimal 25 anggota DPR untuk mengajukan HMP telah terpenuhi jauh lebih banyak, dengan total 120 anggota dari seluruh fraksi.
“Terus sampai ketujuh baru Gerindra 11, wah kami tepuk tangan ramai-ramai. Artinya kalau tidak mundur udah pasti gol. Akan dimakzulkan gitu,” tegasnya.
Mardani kemudian merinci syarat pengajuan HMP.
“Syarat untuk hak menyatakan pendapat minimal 25 anggota, tidak dari satu fraksi,” tandasnya.
Namun, angka yang terkumpul jauh melampaui batas minimal tersebut.
“Ini 120 anggota, lebih semua fraksi itu lho,” kuncinya.