Legislator PKB: DPR Wajib Ambil Langkah Konstitusional Jika Gibran Enggan Mundur Sukarela!

DEMOCRAZY.ID — Desakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Asshiddiqie agar pimpinan partai politik di parlemen segera bermusyawarah menyikapi tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif di Senayan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, menegaskan bahwa DPR RI tidak mungkin mengabaikan dualitas putusan hukum MK dan MA terkait cacat persyaratan ijazah Gibran.

Indrajaya menilai suara Jimly merupakan representasi akal sehat dalam menjaga tatanan ketatanegaraan agar konstitusi tidak sekadar menjadi macan kertas.

Indrajaya: DPR Wajib Tindak Lanjuti Putusan MK dan MA, Jangan Sampai Konstitusi Jadi Macan Kertas!

Indrajaya meminta fraksi-fraksi di DPR RI untuk tidak menutup mata terhadap eskalasi politik dan realitas hukum yang ada.

Polemik kedudukan Gibran dipandang bukan sekadar perdebatan dinamika politik, melainkan ujian nyata penegakan hukum nasional.

Baca Juga

Bedah Kecemasan Ring Solo: Jokowi Ketakutan Jika Gibran Benar-Benar ‘Ditumbangkan’ Gelombang Massa Revolusioner!

“Saya mengapresiasi Prof. Jimly yang berbicara sebagai penjaga konstitusi. Ketika beliau mengingatkan putusan MK dan MA harus menjadi pegangan, itu suara akal sehat yang wajib didengar dan DPR tidak mungkin mengabaikan dua putusan itu,” ujar Indrajaya.

Ia mengingatkan lembaga legislatif untuk konsisten menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances.

“Jangan sampai konstitusi hanya menjadi macan kertas. Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen, tetapi harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai kewenangannya, termasuk DPR,” tegasnya.

Indrajaya mengimbau elite politik agar tidak tersandera oleh kalkulasi kompromistis yang membiarkan persoalan menggantung hingga memicu krisis ketatanegaraan.

Baca Juga

Wacana ‘Pemakzulan Gibran’ Disorot Media Asing, 4 Parpol Mulai Bersikap!

“Konsolidasi politik memang penting, tetapi jangan sampai terlalu lama sehingga menggerus kepercayaan publik. DPR harus berani mengambil langkah konstitusional karena bijaksana bukan berarti diam,” ungkap Indrajaya.

Peringatan Gelombang Political Distrust dan Opsi Pengunduran Diri

Legislator PKB tersebut meminta pimpinan elite politik membaca eskalasi political distrust yang tecermin dari maraknya gelombang aksi ketidakpuasan warga di berbagai daerah, seperti aksi penurunan foto Wapres di Yogyakarta.

Pengalaman pahit gejolak politik reformasi 1998 diimbau untuk dijadikan pelajaran berharga.

“Ini menunjukkan adanya political distrust yang tidak boleh dianggap remeh. Jangan biarkan persoalan ini menggantung dan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar bagi bangsa,” ucapnya.

Baca Juga

Bursa Calon Pengganti Gibran Memanas! Tiga Nama Kuat Diprediksi Bakal Dampingi Prabowo

Indrajaya mendorong agar musyawarah antarpimpinan partai politik pada masa persidangan mendatang dapat melahirkan jalan keluar terbaik.

Opsi pengunduran diri secara terhormat dari Gibran dinilai menjadi solusi bermartabat demi menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pengunduran diri secara terhormat dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian. Namun jika tidak ada langkah sukarela, DPR wajib mempertimbangkan penggunaan hak konstitusionalnya sesuai UUD 1945,” kata Indrajaya.

Baca Juga

VIRAL! Aksi Berani Kepsek di Grobogan ‘Turunkan’ Foto Wapres Gibran, Berujung Didatangi Aparat