DEMOCRAZY.ID — Isu perombakan kabinet atau reshuffle yang santer dikabarkan bakal digelar awal Agustus 2026 mendatang mulai memakan korban bursa spekulasi publik.
Salah satu nama yang paling kencang disorot masuk dalam daftar menteri bakal dicopot adalah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Menanggapi rumor pencopotan dirinya yang kian memanas, Dody memilih merespons dengan nada santai dan tertawa lepas.
Ia menegaskan bahwa urusan bongkar pasang posisi menteri di Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
“Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos ampun,” ujar Dody sembari tertawa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026).
Di tengah derasnya sorotan publik, Dody mengakui bahwa dirinya memang kerap dipanggil dan berdiskusi langsung dengan Kepala Negara.
Kendati demikian, ia menepis anggapan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut berkaitan dengan evaluasi rapor kinerjanya ataupun sinyal pemecatan.
“Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah,” tegas Dody.
Ia juga buru-buru menepis spekulasi yang menyebut pemanggilannya oleh Presiden berkaitan dengan kisruh internal di Kementerian PU.
Belakangan, kementerian tersebut memang tengah disorot tajam akibat polemik mutasi pejabat secara besar-besaran yang menuai kontroversi.
“Enggak, enggak ada,” cetusnya singkat.
Rumor bakal didepaknya Dody Hanggodo dari kursi Menteri PU bukan tanpa alasan.
Isu reshuffle ini berembus kencang seiring dengan rentetan kontroversi yang mendarat di kementeriannya.
Nama Dody santer dikabarkan masuk radar evaluasi akibat sejumlah masalah pelik yang menyeret lingkaran terdekatnya, mulai dari polemik tiket perjalanan keluarga ke Amerika Serikat, sorotan publik terkait penunjukan keponakan yang mendarat di posisi komisaris BUMN, hingga carut-marut kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.