Gibran Terancam Jatuh, Jokowi Bergerak Cepat Siapkan ‘Pengganti’ Demi Amankan Posisi di Istana!

DEMOCRAZY.ID — Geliat politik tingkat tinggi kian memanas di tengah detik-detik penantian vonis Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Di saat cengkeraman kekuasaan rezim lama mulai kedodoran menghadapi terjangan badai hukum, analisis tajam mengenai masa depan dinasti politik keluarga Solo mengemuka ke publik.

Mantan Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen TNI (Purn) H. Poernomo, blak-blakan membedah kalkulasi di balik layar.

Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipastikan tidak akan tinggal diam jika Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan pendiskualifikasian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terlepas dari vonis akhir nanti, proses persidangan yang membongkar karut-marut dokumen pendidikan—mulai dari ketiadaan ijazah asli UTS Insearch hingga teka-teki surat keterangan (Suket) ganda—telah telak merontokkan kredibilitas moral dan nama besar Gibran di panggung nasional.

Jika skenario terburuk itu terjadi, Poernomo menilai Jokowi hanya punya satu jalan keluar: menyiapkan dinasti pengganti.

Kaesang Pangarep: Harapan Terakhir di Atas Partai Gurem

Dalam analisisnya, Jokowi dipastikan mustahil melirik figur eksternal atau menitipkan nasib politik keluarganya kepada partai-partai besar yang saat ini mulai merapatkan barisan di sekitar Presiden Prabowo Subianto.

Satu-satunya tumpuan harapan terakhir untuk menjaga eksistensi pengaruh keluarga di panggung kekuasaan nasional jatuh kepada sang bungsu, Kaesang Pangarep.

“Kalau memang ijazah Gibran ini tidak ada dan kejadiannya terjadi pembohongan publik ya begitu ya, maka mungkin nama Gibran jatuh. Nah, maka yang disiapkan mungkin Kaesang tadi mungkin ya. Mungkin begitu,” ungkap Poernomo, dikutip dari kanal YouTube Obor Rakyat Reborn, Selasa (6/10/2026).

Itulah sebabnya, sambung Poernomo, Jokowi mati-matian mengarahkan seluruh sumber daya dan ambisinya untuk mendongkrak dan membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kendati kerap disindir publik sebagai “partai gurem”, PSI diposisikan sebagai kendaraan politik privat yang sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga, tatkala pintu-pintu partai besar nasional sudah tertutup rapat akibat pergeseran aliansi elite di Istana.

Bayang-Bayang “Kacang Lupa Kulit” di Panggung Elite

Pergerakan politik ini kian klop dengan dinamika di ring utama kekuasaan.

Momen-momen simbolik seperti ketika Presiden Prabowo tampak hangat menyalami Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam peringatan HUT TNI, sementara sosok mantan presiden di dekatnya tampak tercueki, langsung menjadi bahan perbincangan panas para warganet dengan label “kacang lupa kulit”.

Di saat yang bersamaan, manuver-manuver senyap terus dibaca para pengamat sebagai upaya isolasi politik terhadap sisa-sisa pengaruh Solo.

Ketika gugatan Denny Indrayana cs di MK terus menggelinding menuntut diskualifikasi berdasarkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu—yang secara ketat mensyaratkan ijazah tamat SLTA atau sederajat—fondasi legitimasi dinasti tersebut kini benar-benar berada di ujung tanduk.

Apakah pertaruhan terakhir melalui PSI dan Kaesang mampu menyelamatkan trah kekuasaan tersebut dari kejatuhan total, ataukah badai Mahkamah Konstitusi pekan ini justru menjadi titik akhir dari seluruh ambisi politik keluarga di Istana?

Waktu yang akan membuktikan.

Artikel terkait lainnya