Mekanisme Konstitusi Pasca-Sikap Mundur Gibran: Prabowo Berwenang Ajukan 2 Nama ‘Pengganti’ ke MPR

DEMOCRAZY.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming disebut berniat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden (Wapres) Republik Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.

“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).

Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wapres dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga

WADUH! Yusril Sebut Gibran Sudah Tak Punya Jalur Hukum Lagi Buktikan Ijazah, Mundur Solusi Terakhir?

Lalu, bagaimana mekanisme penunjukan wapres jika nanti Gibran mundur?

Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur hal tersebut.

Pasal itu menyatakan jika terjadi kekosongan posisi wapres, MPR menyelenggarakan sidang umum memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” dikutip dari pasal tersebut.

Sejauh ini, Gibran belum buka suara langsung terkait dengan pengunduran dirinya ini.

Baca Juga

Pernyataan Dasco Kembali Diungkit! Terkuak Cerita 5 Kali Prabowo Minta Izin ke Jokowi Demi Gaet Gibran