

DEMOCRAZY.ID – Pernyataan resmi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai alasan di balik digitalisasi lebih awal terhadap skripsi Joko Widodo kembali memantik reaksi publik.
Salah satunya dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang turut menyoroti klarifikasi almamater Jokowi tersebut dan meyakini tabir polemik dokumen akademik ini akan makin terang.
Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu merespons santai penjelasan UGM yang menyebut skripsi Jokowi diprioritaskan masuk ke sistem digital dibanding rekan seangkatannya karena faktor kebanggaan institusi lantaran alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 tersebut berhasil terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Hahaha – semuanya akan terbuka,” tulis Said Didu, dikutip Jumat (7/8/2026).
Hahaha – semuanya akan terbuka https://t.co/Lus9QJlKAH
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 7, 2026
Kebijakan UGM memprioritaskan digitalisasi skripsi Joko Widodo sudah menjadi bahasan yang cukup lama.
Diketahui bahwa kebijakan itu diambil Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Sigit Sunarta.
Skripsi milik Jokowi yang lulus pada tahun 1985 mendapatkan perlakuan khusus untuk diunggah lebih cepat ke sistem Electronic Theses and Dissertations (ETD).
Momentum tersebut bertepatan dengan masa jabatan Jokowi sebagai kepala negara pada waktu itu.
“Kita sebagai sebuah institusi pendidikan yang kebetulan alumninya itu menjadi orang nomor satu di Indonesia tentu punya rasa kebanggaan,” ujar Sigit Sunarta dalam tayangan klarifikasi di saluran YouTube resmi UGM pada 22 Agustus 2025.
Sigit membeberkan bahwa hingga isu dugaan ijazah palsu mencuat ke publik pada April, alur digitalisasi reguler di Fakultas Kehutanan UGM sebenarnya baru menyentuh berkas alumni kelulusan era 1990-an.
“Baru pada sampai tahun 1990 pas angkatan saya… nah sementara skripsinya Pak Joko Widodo itu duluan khusus ya, karena memang alasannya yang saya sampaikan,” kata Sigit menambahkan.
Polemik keabsahan dokumen akademik Presiden ke-7 RI ini sebelumnya sempat memicu perdebatan sengit di ruang publik.
Penelusuran mengungkap bahwa isu tersebut sudah mengemuka sejak Maret 2025, dipicu oleh tuduhan Rismon Hasiholan Sianipar.
Rismon yang pada masa itu masih menggebu-gebu menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo mengeklaim dengan analisis forensik digital sepihak.
Ia menyoal keberadaan huruf Times New Roman pada lembar pengesahan serta sampul skripsi Jokowi, yang menurut asumsinya belum lazim digunakan pada rentang tahun 1980 hingga 1990-an.
Narasi tersebut membentang luas di media sosial dan membelah opini warganet.
Pihak akademisi UGM menanggapi serius tuduhan yang dinilai tidak berdasar tersebut.
Dilansir dari laman resmi Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan UGM merespons keras narasi destruktif yang disebarkan oleh Rismon, yang ironisnya juga merupakan alumnus Program Studi Teknik Elektro UGM.
“Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat,” kata Sigit pada 21 Maret 2025 di Kampus UGM.
Menurut Sigit, penarikan kesimpulan ilmiah seharusnya mengedepankan asas komparasi objektif dan metodologi yang sahih.
Rismon dinilai ceroboh karena hanya menguji dokumen milik Jokowi tanpa memperbandingkannya dengan sampel ijazah serta skripsi lain yang terbit pada tahun serupa di Fakultas Kehutanan UGM.
Mengenai aspek tipografi, penggunaan karakter yang menyerupai Times New Roman pada era tersebut merupakan hal yang lumrah dalam industri percetakan.
Mahasiswa kala itu biasa memanfaatkan jasa percetakan di sekitar area kampus, seperti Prima dan Sanur, untuk mencetak sampul serta lembar pengesahan keras.
“Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” tegas Sigit.
Bareskrim Polri mengungkapkan skripsi S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diarsip secara digital dalam sistem aplikasi elektronik PTD UGM pada 2019.
Polisi menjelaskan aplikasi PTD itu baru dimiliki UGM pada 2010.
Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyebut digitalisasi arsip skripsi Jokowi sengaja didahulukan UGM karena bangga alumninya menjadi presiden.
“Oleh admin karena wujud kebanggaan dari fakultas kehutanan ada yang menjadi tokoh nasional, menjadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload,” kata Djuhandhani dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Perihal skripsi Jokowi baru didigitalisasi pada 2019 sempat menjadi polemik karena Jokowi dinyatakan lulus dari UGM jauh sebelum itu.
Djuhandhani menyebut hingga kini UGM baru bisa mengunggah skripsi alumni tahun 1990. Digitalisasi itu, kata dia, masih berproses hingga saat ini.
Ditanya apakah arsip digital itu bisa diakses umum, Djuhandhani menyebut pihak UGM melakukan pembatasan.
Namun dia tak menjelaskan lebih jauh dan hanya menyebut hal itu menjadi kebijakan internal kampus.
“Untuk akses beberapa hal terkait data-data yang ada di UGM, itu memang sebagian bisa diakses, namun ada juga yang tidak bisa diakses oleh publik. Karena ini juga menyangkut rumah tangga UGM sendiri yang mungkin bisa lebih jauh,” ucapnya.