Analis IPO Beberkan Peringatan Keras: Copot Purbaya Bisa Jadi ‘Bumerang’ Politik Prabowo, Ada Intervensi Pembisik Elit?

DEMOCRAZY.ID – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dinilai sebagai langkah politik yang penuh risiko.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dr. Dedi Kurnia Syah Putra, menyebut pencopotan mendadak ini berpotensi besar menjadi bumerang politik bagi sang Kepala Negara.

Menurut Dedi, posisi Purbaya saat ini sedang berada di puncak popularitas dan mengantongi approval rating yang sangat tinggi di mata publik.

Gaya kepemimpinan Purbaya yang lugas, cenderung “koyboy”, serta berani melakukan aksi bersih-bersih di internal birokrasi kementerian telah membuat figur pengamat ekonomi tersebut dicintai masyarakat kelas bawah.

“Pencopotan Purbaya ini jika dilihat dalam perspektif politik jelas kurang tepat. Purbaya punya daya tarik, publik sedang menggemarinya. Proses pemecatan yang terkesan tidak lazim ini justru bisa menjadi bumerang politik dan membuat Purbaya berpotensi menjelma sebagai kekuatan perlawanan politik baru,” ujar Dedi Kurnia Syah Putra saat menjadi pembicara di program wawancara Forum Keadilan TV.

Baca Juga

Ekonom Senior: Sejak Awal Purbaya Memang Tidak Cocok Duduki Kursi Menteri Keuangan!

Bukan Soal Kinerja, tetapi Terganjal Pembisik ElitDedi menegaskan bahwa keputusan pencopotan tersebut sulit dipahami jika parameternya adalah kinerja teknis maupun manajerial.

Sepanjang satu tahun menjabat sebagai Menkeu, Purbaya tercatat tidak pernah tersandung skandal personal.

Sebaliknya, Purbaya justru agresif melakukan langkah efisiensi anggaran dan perombakan struktur pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bahkan di awal masa jabatannya, Purbaya langsung membereskan persoalan pembenahan sistem integrasi pajak (coretax) yang sempat mangkrak dan penuh polemik.

Baca Juga

Talak 10 Sudah Dijatuhkan! PDIP Tegaskan Sampai Kiamat ‘Rujuk Politik’ dengan Jokowi Takkan Pernah Terjadi

Selain itu, Purbaya juga berani menyentuh isu sensitif dengan mengejar kewajiban pajak korporasi raksasa serta menata kembali likuiditas perbankan nasional.

“Kalau dari sisi kinerja, rasanya tidak ada masalah. Tetapi kita tahu, Presiden Prabowo sangat menyukai stabilitas dan tidak menghendaki adanya kegaduhan, baik di tataran publik maupun elit. Gebrakan Purbaya yang tanpa kompromi membersihkan birokrasi korup dan memangkas efisiensi program-program tertentu secara otomatis menciptakan musuh dari kelompok elit dan oligarki,” tutur Dedi, Rabu (16/9/2026).

Dedi menduga ada intervensi dari “pembisik-pembisik” di lingkaran kekuasaan yang merasa terganggu oleh gebrakan independen Menkeu Purbaya.

Ketegangan internal seperti pertentangan tata kelola dividen BUMN dengan pihak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), hingga sikap kritis Purbaya terhadap rasionalisasi beban APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun proyek infrastruktur strategis, diyakini mempercepat keputusasaan elit politik terhadap keberadaan Purbaya di kabinet.

Baca Juga

Publik Curiga! UGM Akui Aturan Kelulusan Jokowi Berbeda, Bahas Soal PDDikti

Kehilangan Kepercayaan Publik dan PasarKeputusan penggantian jabatan Menkeu secara mendadak juga membawa dampak negatif pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pencopotan mendadak terhadap pemegang kendali bendahara negara berisiko memicu gejolak respon pasar dan ketidakpastian investor.

Dedi menambahkan, masyarakat saat ini memiliki persepsi bahwa Purbaya sedang berada di pihak rakyat kecil dalam melawan kelompok birokrat korup dan oligarki pengemplang pajak.

Ketika figur yang dinilai berpihak pada rakyat itu disingkirkan, legitimasi publik terhadap efektivitas pemerintahan Prabowo berisiko terkoreksi tajam.

Baca Juga

Bikin Geger Kandang Banteng! Berani Minta PDIP ‘Ampuni’ Jokowi, Kader Surabaya Ini Langsung Dipecat Megawati

“Purbaya berhasil merebut hati publik karena komunikasinya yang ceplos-ceplos, jujur, dan tidak berjarak. Pejabat bersikap elit sudah sangat membosankan bagi publik. Ketika Purbaya dicabut, dukungan publik kepada kementerian dan skema kebijakan keuangan negara otomatis akan bergeser,” jelasnya.

Peluang Menjadi Kuda Hitam di Pilpres 2029Meski harus mengakhiri masa tugasnya di Kabinet Merah Putih, karir politik Purbaya diprediksi belum habis.

Pengalaman memimpin kementerian strategis serta tingginya angka modal elektoral di tingkat akar rumput menempatkan Purbaya pada posisi tawar politik yang menjanjikan.

Apabila mampu mengonsolidasikan simpati publik pasca-pencopotannya, Purbaya diprediksi berpotensi menjadi figur alternatif atau “kuda hitam” pada Kontestasi Pemilu dan Pilpres 2029 mendatang.

Baca Juga

Kritik Tajam Hantam Istana! Pemerintahan Prabowo Disindir Cuma Pakai Firasat, Kinerja Menteri Disebut Cuma Seni ‘Menebak’ Keinginan Presiden

“Purbaya memadukan dua modal utama: dia berpengalaman sebagai birokrat teknokratis di lembaga sentral, sekaligus memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat kelas bawah. Jika ia memutuskan terus berada di panggung politik dan mendapatkan dukungan dari partai politik independen seperti PDI Perjuangan yang butuh karakter populis baru, Purbaya bisa menjadi penyeimbang utama bagi tokoh-tokoh politik dominan lainnya di 2029,” pungkas Dedi.

[FULL VIDEO]

Baca Juga

Dibongkar Anak Buah Megawati, Ternyata Ini Yang Bikin Purbaya Dipecat Prabowo, Ya Ampun!