Kritik Pedas Dosen UI ke Kabinet Prabowo: Tak Becus Cari Investor, Jalan Pintasnya Malah Pajaki Rakyat Kecil!
DEMOCRAZY News
1 September 2026 2:31 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Kritik tajam dan terbuka dilontarkan oleh pengamat ekonomi sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, terhadap arah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ronnie menilai berbagai kebijakan fiskal yang dirumuskan saat ini menunjukkan kecenderungan jalan pintas, yakni terus-menerus menjadikan pajak sebagai instrumen utama untuk menggenjot penerimaan negara.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak boleh hanya berfokus pada upaya meningkatkan pungutan atau membebani masyarakat ketika dihadapkan pada tekanan fiskal maupun kebutuhan anggaran pembangunan yang besar.
“Begitulah gambaran betapa bodohnya orang-orangnya Prabowo di dalam kabinet Presiden Prabowo. Taunya cuma satu, ‘pajakin rakyat sebanyak-banyaknya’, karena mereka tidak bisa mendapatkan investor bawa uang ke Indonesia,” ujar Ronnie H. Rusli dalam pernyataannya, Senin (31/8/2026).
Kritik Keras Penarikan Pajak dan Minimnya Investasi
Kritik pedas tersebut menyoroti masalah yang jauh lebih mendasar, yakni lemahnya kapasitas serta kreativitas pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat guna menarik arus modal asing maupun domestik masuk ke dalam negeri.
Ronnie mempertanyakan alasan mengapa solusi yang selalu digaungkan oleh para pemangku kebijakan di lingkaran kekuasaan bermuara pada perluasan atau penambahan beban pungutan kepada rakyat kecil.
“Semua bilang pajakin rakyat. Kenapa? Karena mereka, para begundal dalam kabinet, enggak tahu cara cari uang buat negeri ini,” tegasnya.
Tuntutan Strategi Ekonomi dan Beban Fiskal Rakyat
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam atas pola pengelolaan ekonomi yang dinilai minim terobosan.
Bagi Ronnie, negara tidak boleh terus-menerus menjadikan masyarakat sebagai “sumber pembiayaan instan” untuk menambal berbagai kebutuhan anggaran negara.
Pemerintah semestinya bekerja lebih keras membangun fondasi ekonomi yang kokoh—mulai dari memulihkan kepercayaan investor, menghadirkan kepastian hukum, memangkas birokrasi yang rumit, hingga membuka keran investasi di sektor-sektor yang produktif.
Ia berpandangan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi bukan sekadar seberapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan negara melalui instrumen pajak, melainkan bagaimana pemerintah mampu merumuskan strategi makro yang berkelanjutan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi riil, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta memperluas basis perekonomian nasional.
Di sisi lain, perdebatan ini kembali menyoroti dilema klasik antara kebutuhan fiskal negara dan daya beli masyarakat.
Meski pemerintah dihadapkan pada tuntutan pembiayaan pembangunan yang masif, kebijakan perpajakan yang agresif tanpa diimbangi peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas pelayanan publik dikhawatirkan justru akan semakin menghimpit beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
apbnberita nasionaldemocrazydosen uiekonomiekonomi indonesiafinansialindonesiainvestorinvestor asingkabinetkabinet prabowokebijakankebijakan pemerintahkritikkritik tajammenteri prabowopajakpajak rakyatpemerintah
Artikel terkait lainnya
