DEMOCRAZY.ID — Peneliti media, budaya, dan politik Asia Tenggara, Buni Yani, memaparkan ulasan mendalam mengenai konsistensi sikap politik Partai Ummat dalam mengambil posisi oposisi dan pengawasan terhadap pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga dinamika politik mutakhir di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Berikut adalah rangkuman ulasan politik tersebut:
Di saat sebagian besar kekuatan politik di parlemen memilih bergabung dengan koalisi pemerintahan dan mengambil posisi aman, Partai Ummat sejak awal pendiriannya secara terbuka memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang dan pengkritik kebijakan rezim Jokowi.
Di bawah kepemimpinan Ketua Majelis Syura Profesor Amien Rais dan Ketua Umum Dr.
Ridho Rahmadi, partai ini secara rutin menyuarakan isu-isu sensitif yang kerap dihindari oleh partai lain:
Penolakan Masa Jabatan: Sejak awal 2021, Amien Rais konsisten memperingatkan adanya skenario perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui Sidang Istimewa MPR.
Evaluasi Kebijakan dan “Rapor Merah”: Pada Oktober 2021, Partai Ummat secara resmi meluncurkan evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Jokowi yang menyoroti penyempitan ruang kebebasan sipil, penguatan oligarki, serta beban utang negara akibat megaproyek infrastruktur seperti IKN.
Kritik terhadap Pengaruh Istana: Partai Ummat secara terbuka menyoroti dominasi lingkar kekuasaan, termasuk pengaruh besar para menteri dan proyeksi kelanjutan kekuasaan keluarga menjelang Pilpres 2024.
Memasuki tahun-tahun akhir pemerintahan Jokowi dan berlanjut hingga masa transisi kepemimpinan, perlawanan politik Partai Ummat tidak mengendur.
Pasca-Pilpres 2024, partai ini menjadi salah satu elemen yang paling vokal mengawal polemik keabsahan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Melalui jalur konstitusional, Partai Ummat bergabung dengan pakar hukum tata negara Dr. Denny Indrayana dan koalisi masyarakat sipil untuk menggugat keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pendaftaran pemilu.
Langkah hukum tersebut berujung pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan terkait, yang kemudian memicu efek domino hingga berujung pada pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai Ummat mengambil posisi yang relatif akomodatif namun tetap kritis, dengan misi utama memastikan agar jalannya pemerintahan baru terbebas sepenuhnya dari bayang-bayang dan intervensi kekuasaan lama.
Berdasarkan rekam jejak tersebut, Buni Yani menyimpulkan bahwa konsistensi Partai Ummat dalam mengusung moto “Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan” telah menempatkan partai ideologis ini sebagai motor penggerak utama dalam mengawal demokrasi serta membongkar cengkeraman kekuasaan kelompok yang dinilainya zalim.