DEMOCRAZY.ID — Pegiat media sosial Bachrum Achmadi melontarkan kritik tajam menanggapi menguatnya nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam bursa calon Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Bachrum menilai bahwa apabila penunjukan tersebut benar-benar terjadi, langkah itu akan menjadi salah satu kesalahan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengingatkan rekam jejak politik Luhut pada masa lalu ketika berhadapan dengan kubu Prabowo dalam kontestasi Pemilu.
“Klo ini benar, satu lagi kesalahan fatal Presiden Prabowo. Kita semua tahu saat pilpres 2014 & 2019 LBP itu selalu memojokkan Prabowo. Cc: @Gerindra,” tulis Bachrum melalui akun X pribadinya, Senin (16/11/2026).
Klo ini benar, satu lg kesalahan fatal Presiden Prabowo. Kita semua tahu saat pilpres 2014 & 2019 LBP itu selalu memojokkan Prabowo.
Cc: @Gerindra
— SiraitBatakDusun™️ (@bachrum_achmadi) November 15, 2026
Nama Luhut Binsar Pandjaitan belakangan memang turut diperhitungkan dalam bursa pengganti RI-2 seiring posisinya yang sangat strategis sebagai Ketua DEN serta kedekatannya dengan Presiden Prabowo saat ini.
Sejumlah kalangan menilai pengalaman panjangnya—mulai dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Kepala Staf Kepresidenan, hingga latar belakang purnawirawan jenderal—dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional hingga tahun 2029.
Selain itu, rekam jejak Luhut yang sebelumnya sempat vokal membela Gibran dari isu pemakzulan sesaat sebelum pengunduran diri Gibran turut menjadi sorotan dalam peta dinamika politik saat ini.
Terkait peluang masuknya figur di luar partai politik, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya telah menegaskan bahwa konstitusi tidak mewajibkan calon wakil presiden pengganti harus berasal dari kader partai politik tertentu.
Pernyataan tersebut membuka lebar pintu bagi figur nonpartai maupun pejabat negara seperti Luhut Binsar Pandjaitan untuk dipertimbangkan dan diajukan sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran sesuai mekanisme konstitusional.