Siapa Pengganti Gibran? PDIP Tak Mungkin Ajukan Calon, Tokoh PBNU Beberkan ‘7 Syarat Ideal’ Wapres Baru!
DEMOCRAZY News
14 November 2026 11:45 am
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, mengatakan bahwa wakil presiden baru bukan soal siapa orangnya, melainkan apa kriterianya.
“Kursi Wakil Presiden kosong. Dan seperti biasa, yang paling ramai dibicarakan adalah nama. Siapakah dia? Padahal, pertanyaan itu keliru. Yang harus ditanyakan lebih dulu: apa kriterianya?” kata Guntur Romli, Jumat (13/11/2026).
Dia menyatakan bahwa publik baru saja menyaksikan akibatnya jika nama didahulukan, sementara syarat diakali.
Konstitusi ditafsirkan ulang demi satu orang.
Hasilnya? Dua tahun polemik berakhir dengan kursi yang ditinggalkan.
“Jangan ulangi kesalahan yang sama!” tuturnya.
Menurutnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sudah jelas: Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih paling lambat 60 hari.
Penjelasan UU MD3 Pasal 4 huruf e menyebutkan bahwa kedua calon berasal dari partai atau gabungan partai pengusung pasangan calon dalam Pilpres.
“PDI Perjuangan bukan pengusung Pak Prabowo. Karena itu, kami bicara tanpa kepentingan kursi. Kami tidak sedang antre jabatan. Kami hanya menjaga agar prosesnya lurus,” ungkap mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Lalu, apa kriterianya?
- Memenuhi persyaratan secara sah tanpa cacat sedikit pun.
- Berintegritas dengan rekam jejak bersih.
- Memiliki kapasitas nyata karena negara bukan tempat magang.
- Setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Dipilih karena kemampuan, bukan hubungan darah atau balas jasa.
- Satu lagi yang tak kalah penting, kata dia, adalah bisa dipercaya Presiden.
Wakil Presiden merupakan pendamping. Ia harus membuat Presiden merasa aman dan nyaman bekerja, bukan malah menjadi sumber kecurigaan.
Jangan sampai seperti sebelumnya, Presiden disadap, sementara wakilnya justru aman-aman saja. Itu janggal. Prosesnya pun harus terbuka.
Rakyat berhak tahu siapa yang diusulkan, bagaimana rekam jejaknya, dan mengapa dia yang dipilih.
Baca Juga
Sebab, Wakil Presiden bukan hadiah politik, melainkan amanah konstitusi.
“Kalau kriterianya benar, siapa pun orangnya akan diterima rakyat. Kalau nama didahulukan, jangan kaget sejarah berulang,” tandasnya.
Sementara itu, Rais Syuriyah PBNU Nadirsyah Hosen mengungkapkan kriteria Wakil Presiden pengganti Gibran.
Menurutnya, jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur, Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak sekadar mencari pengganti yang dapat diterima oleh partai-partai koalisi.
Baca Juga
Hal yang jauh lebih penting adalah mencari sosok yang mampu melengkapi kepemimpinan Prabowo, memperbaiki kualitas pemerintahan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan.
“Prinsip dasarnya sederhana, Wakil Presiden yang ideal bukanlah Prabowo kedua, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan justru pada bidang-bidang yang tidak menjadi kekuatan utama Prabowo,” tutur Nadirsyah.
Ada tujuh kriteria Wakil Presiden ideal menurutnya, di antaranya:
1. Kuat dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi publik
Prabowo memiliki latar belakang militer, pengalaman kepemimpinan strategis, dan orientasi yang kuat pada keputusan serta pelaksanaan program.
Wakil Presiden sebaiknya memiliki pengalaman mendalam dalam administrasi pemerintahan sipil, reformasi birokrasi, dan pengelolaan kebijakan publik.
Presiden boleh memiliki visi besar, tetapi Wakil Presiden harus mampu memastikan bahwa visi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, konsisten, dan dapat dilaksanakan.
2. Memiliki kecakapan ekonomi dan pemahaman terhadap persoalan kesejahteraan rakyat
Prabowo banyak menekankan ketahanan nasional, kemandirian ekonomi, dan pembangunan berskala besar.
Pendampingnya sebaiknya memiliki kompetensi ekonomi yang kuat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan kelas menengah, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan fiskal.
Wakil Presiden perlu mampu mengingatkan Presiden bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat merasakan perbaikan kehidupan.
3. Memiliki komitmen kuat terhadap konstitusionalisme dan supremasi hukum
Ini sangat penting. Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu memperkuat dimensi sipil dan konstitusional dalam pemerintahannya.
Wakil Presiden tidak boleh sekadar menjadi pembenar keputusan Presiden.
Ia harus mampu memberikan pertimbangan kritis, terutama ketika kebijakan pemerintah bersinggungan dengan independensi lembaga negara, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.
Baca Juga
Loyalitas kepada Presiden tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi.
4. Memiliki kemampuan komunikasi publik yang empatik dan menenangkan
Prabowo dikenal dengan gaya komunikasi yang tegas, langsung, dan terkadang konfrontatif.
Wakil Presiden ideal perlu memiliki kemampuan komunikasi yang lebih dialogis, sabar, dan mampu menjembatani perbedaan.
Ia harus mampu mendengar kritik tanpa segera menganggapnya sebagai permusuhan, menjelaskan kebijakan tanpa merendahkan masyarakat, serta merespons keresahan publik dengan empati.
Baca Juga
Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden dapat saling melengkapi secara psikologis maupun politis.
5. Memiliki integritas pribadi dan independensi moral
Wakil Presiden harus memiliki rekam jejak yang relatif bersih dari persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan.
Lebih penting lagi, ia harus memiliki keberanian untuk mengatakan kepada Presiden bahwa suatu kebijakan perlu diperbaiki.
Indonesia tidak membutuhkan Wakil Presiden yang hanya pandai mengatakan, “Siap, laksanakan.” Yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu mengatakan, “Mohon dipertimbangkan kembali, Bapak Presiden,” dengan argumentasi yang kuat dan tetap menjaga kehormatan Presiden.
Baca Juga
6. Memiliki kemampuan menjembatani kelompok sosial, agama, dan generasi
Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang dapat memperluas jangkauan sosial pemerintahannya, termasuk kepada kalangan masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, generasi muda, dan kelompok-kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah.
Kedekatan dengan organisasi keagamaan bisa menjadi nilai tambah, tetapi tidak cukup hanya mengandalkan identitas keagamaan.
Hal yang lebih penting adalah kemampuannya menerjemahkan nilai moral agama menjadi kebijakan yang adil dan inklusif.
7. Diterima partai politik, tetapi tidak tersandera kepentingan partai
Dalam sistem presidensial multipartai Indonesia, dukungan partai tentu penting.
Namun, kompromi politik tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pemilihan.
Figur ideal harus memiliki kapasitas membangun hubungan baik dengan partai-partai pendukung pemerintah tanpa kehilangan independensi penilaian dan keberpihakannya kepada kepentingan nasional.
Dengan kata lain, Wakil Presiden harus menjadi jembatan antara Presiden, partai politik, dan rakyat, bukan sekadar wakil kepentingan partai di Istana.
berita politikbursa cawapresdemocrazydemocrazy.idgibran mundurguntur romliistana negaraIsu Nasionalpbnupdippengganti gibranPolitik Indonesiaprabowo subiantosyarat wapres baruuu md3
Artikel terkait lainnya
