DEMOCRAZY.ID – Peneliti ISEAS Yusof-Ishak Institute Singapura, Made Supriatma, menilai dinamika mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari kursi kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik Presiden Prabowo Subianto dan peta pertarungan elit di Jakarta.
Menurut Made, pertanyaan apakah mundurnya Gibran berakibat buruk bagi demokrasi justru mengandaikan Indonesia masih memiliki demokrasi yang utuh.
“Tentu, pertanyaan ini mengandaikan kita masih punya demokrasi. Masalahnya, apakah kita masih punya?” ujar Made dalam analisisnya, Sabtu, 14 November 2026.
Ia mengingatkan publik mudah melupakan proses naiknya Gibran ke puncak kekuasaan.
Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan pamannya, hingga peran Jokowi dan Prabowo yang disebutnya paling bertanggung jawab atas konfigurasi politik saat ini.
“Jokowilah yang untuk kepentingan memelihara pengaruh atas kekuasaannya mengangkat Prabowo kembali dan memberinya kekuatan politik. Dan Prabowolah yang kemudian memanfaatkan nafsu berkuasa Jokowi ini untuk kembali berkuasa,” kata Made.
Made menilai anggapan bahwa Jokowi akan tetap punya pengaruh lewat Gibran adalah kekeliruan dalam membaca kekuasaan.
“Jika Anda sudah empat kali berusaha mendapatkan sesuatu dan mencurahkan semua daya upaya untuk itu, ketika sudah dapat, Anda mau berbagi? Kekuasaan itu brutal. Tidak akan dia mau berbagi,” ujarnya.
Ia menyoroti rangkaian peristiwa penangkapan jenderal polisi dalam kasus dugaan penyadapan, pengerahan pasukan dalam jumlah besar di Jakarta dengan dalih pengamanan demo, hingga putusan Mahkamah Agung yang keluar hampir berbarengan sebagai sebuah proses yang sangat rapi dan telah dipersiapkan.
“Ketika ada jenderal-jenderal polisi ditangkap karena kasus penyadapan, saya sudah merasa inilah saatnya. Kasus ini menjadi dalih,” ungkapnya.
Made juga menyinggung pertemuan Gibran dengan Prabowo di Istana selama 2,5 jam.
Usai pertemuan itu, Gibran menyebut Prabowo mendukung pembuktian ijazah di PTUN.
Namun pernyataan itu segera dibantah dua orang di kabinet Prabowo, Yusril Ihza Mahendra dan Syahganda Nainggolan, yang menegaskan putusan MK dan MA bersifat final dan tidak ada dukungan Prabowo.
Tak lama setelah itu, DPR bergerak dengan 120 anggota menandatangani hak menyatakan pendapat untuk memulai proses pemakzulan.
“Skak mat. Selesai sudah. Gibran out. Tidak ada lagi jalan keluar,” kata Made.
Menurut Made, proses penjungkalan Gibran terlihat alamiah di mata publik.
Wapres mengundurkan diri, koor kesedihan diorkestrasi, publik bersimpati pada Gibran, sementara Prabowo terlihat bersih.
“Sebagai orang yang punya mata yang memang dilatih untuk memahami persoalan kekuasaan, sulit bagi saya memahami ini berdiri sendiri. Sulit untuk saya memahami bahwa ini semua terjadi seolah-olah seperti sebuah kecelakaan,” jelasnya.
Ia menilai strategi itu membuat Jokowi dan Gibran menyerah total tanpa bisa menyalahkan siapapun, publik tetap tenang, namun di sisi lain pengerahan militer menjadi pertunjukan kekuatan dan deterrence kepada Jokowi dan orang-orangnya.
Made menjelaskan ada tiga alasan mengapa momentum itu terjadi sekarang.
Pertama, popularitas Prabowo yang anjlok.
Berbagai survei menunjukkan kinerja dinilai buruk, program MBG dinilai masih bermasalah, program Kopdes memangkas pelayanan sosial, dan kehidupan rakyat makin susah.
Kedua, Jokowi mulai bergerak membesarkan partainya dan masih populer di kalangan bawah karena dikenal rajin membagikan bantuan.
Ketiga, Prabowo membutuhkan pengalihan perhatian dari carut-marut ekonomi.
Ia menyinggung artikel The New York Times empat hari lalu berjudul “The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad.”
“Demikian buruknya keadaan Indonesia. Sedikit drama dan sedikit pertunjukan kekuatan akan membuat dia tetap bertahan di kekuasaan,” ucap Made.
Made menegaskan, terlepas dari ada atau tidaknya Gibran, persoalan ekonomi tidak akan otomatis membaik.
“Ini semua adalah problem Jakarta. Entah ada Gibran atau tidak, ekonomi tidak akan membaik. Bursa saham akan tetap sekian, rupiah akan terus melemah, hidup akan terus makin susah,” ujarnya.
Ia menilai sistem politik saat ini membuat segelintir elit hidup sangat nyaman, sementara beban ditanggung rakyat.
Ia menyinggung laporan Menteri Keuangan yang menyebut pendapatan pajak kurang Rp 514 triliun.
“Tidak ada elit politik Indonesia yang benar-benar peduli pada rakyat. Mereka hanya peduli pada kekuasaannya sendiri. The bucks will end with you! Biayanya, Andalah yang menanggungnya,” pungkas Made.