NGERI! Pakar Siber Bongkar Penyadapan Presiden Pakai Spyware Pegasus-Didanai Konsorsium Judi Online
DEMOCRAZY News
14 November 2026 10:00 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Isu pengintaian dan peretasan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta jajaran pejabat di lingkaran ring nol Istana memasuki babak baru yang kian krusial.
Hal itu mengemuka dalam dialog eksklusif di kanal Forum Keadilan TV bersama pakar keamanan siber, Ibnu Dwi Cahyo, yang menyajikan analisis mendalam mengenai teknologi intelijen, dugaan keterlibatan peranti canggih asal Israel, hingga potensi penyaluran dana hitam judi online untuk mendanai aksi makar.
Ibnu menegaskan, publik harus membedakan secara tegas antara penyadapan konvensional dengan peretasan sistem secara menyeluruh atau device takeover.
Metode Lawful Interception Management System (LIMS) atau teknologi penyadapan resmi yang bekerja sama dengan operator telekomunikasi dinilai sangat tidak memadai untuk menyasar profil dengan tingkat keamanan tertinggi seperti Presiden.
“LIMS pada dasarnya hanya mampu merekam lalu lintas telepon pulsa biasa, SMS, dan titik lokasi BTS. Padahal, komunikasi pejabat modern mayoritas beralih ke aplikasi percakapan terenkripsi seperti WhatsApp, Telegram, maupun Signal,” jelasnya.
Baca Juga
Untuk target sebesar Presiden, Ibnu meyakini metode yang digunakan bukan sekadar LIMS.
“Untuk target sebesar Presiden yang profilnya paling tinggi di Indonesia, penyadapan dengan metode LIMS ini sangat kurang. Saya meyakini sejak awal bahwa ini bukan sekadar LIMS, melainkan peretasan menggunakan Pegasus atau spyware sejenis,” ujar Ibnu.
Berbeda dengan spyware Predator yang membutuhkan interaksi korban atau click-based, spyware Pegasus buatan NSO Group asal Israel memanfaatkan celah keamanan Zero-Click atau Zero-Day Exploit.
Cukup dengan mengarahkan pesan atau data ke nomor target tanpa perlu diklik, ponsel target langsung terinfeksi penuh.
Melalui dashboard peretas, pelaku tidak hanya bisa membaca percakapan WA, tetapi juga menyedot file privat, menyadap suara ruang secara real-time, hingga mengendalikan ponsel untuk mengirimkan pesan fiktif.
Asal Peranti dan Dugaan Aliran Dana JudolDugaan penggunaan spyware sekelas Pegasus memicu pertanyaan serius terkait anggaran dan transparansi pengadaan.
NSO Group secara ketat menerapkan skema penjualan Business-to-Government (B2G), yang berarti lisensi perangkat ini hanya dijual kepada instansi pemerintah, intelijen, atau militer resmi suatu negara.
Apabila dalam audit anggaran negara seperti BSSN, BIN, atau Polri tidak ditemukan transaksi pembelian resmi Pegasus dalam kurun waktu terakhir, maka mengemuka dua skenario berbahaya:
- Campur tangan pihak atau negara asing yang menggunakan lisensi milik negara lain yang bekerja sama dengan oknum di dalam negeri.
- Pasar gelap siber atau black market dengan membeli akses peretasan ilegal dari penyedia perantara internasional.
Ibnu mengutip laporan investigasi Amnesty International periode 2017–2023 yang mencatat aktivitas infrastruktur spyware tipe Pegasus dan Candiru di Indonesia.
Biaya pengadaan dan operasinya sangat fantastis, bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
“Uang untuk membeli peranti mahal ini berasal dari mana jika tidak melalui pengadaan resmi negara? Di sinilah muncul asumsi kuat mengenai keterkaitan dengan perputaran uang judi online (judol) yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah di Indonesia dan disalahgunakan untuk mendanai gerakan makar,” tutur Ibnu.
Implikasi Geopolitik, Pertahanan, dan Ekonomi
Menurut Ibnu, sasaran aksi peretasan terhadap Presiden dan jajaran menteri bukan sekadar rasa penasaran politik lokal, melainkan menyasar data vital bernilai strategis tinggi.
Di sektor pertahanan, pembocoran rencana pengadaan alutsista seperti pembelian jet tempur dari Turki dan Prancis serta rencana akuisisi kapal induk.
Informasi ini sangat dicari oleh industri pertahanan luar negeri maupun negara rival.
Di sektor kebijakan luar negeri dan energi, akses langsung ke negosiasi tingkat tinggi Presiden, seperti pembicaraan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai pasokan minyak dan energi.
Ancaman kebocoran kebijakan ekonomi juga mengintai.
Peretasan memungkinkan oligarki dan pemodal tertentu mendapatkan informasi pra-kebijakan, sehingga mereka bisa memindahkan asetnya ke luar negeri secara mendadak sebelum aturan resmi diundangkan.
Kalkulasi Politik Prabowo
Meski ancaman keamanan siber nyata, Ibnu menilai Presiden Prabowo berhitung sangat cermat dan tidak gegabah dalam merespons pengungkapan skandal ini.
Prabowo dinilai paham bahwa tindakan hukum yang terlalu dramatis dapat memicu keguncangan politik nasional.
Strategi pembongkaran kasus secara bertahap, dimulai dari penanganan penyadapan LIMS hingga penyitaan aset digital, dilakukan demi menjaga stabilitas negara sekaligus mengonsolidasikan jejaring kekuasaan demi kepentingan nasional.
Skandal ini menjadi peringatan keras bagi sistem keamanan siber Indonesia bahwa pertarungan intelijen siber global sudah masuk jauh ke dalam ruang-ruang privat pembuat kebijakan tertinggi di tanah air.
berita politikberita siberBerita Terkinidemocrazydemocrazy.idintelijen siberIsu Nasionaljudi onlinekasus penyadapankeamanan siberkonsorsium judi onlinepakar siberpenyadapan presidenPolitik Indonesiaspyware pegasus
Artikel terkait lainnya
