Sikap Politik 8 Fraksi DPR Soal Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran
DEMOCRAZY News
15 November 2026 3:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden masih menjadi teka-teki hingga saat ini.
Lantas, bagaimana sikap delapan fraksi di parlemen?
Tujuh dari delapan fraksi tersebut merupakan bagian dari koalisi Prabowo Subianto.
Hanya PDI Perjuangan yang tidak masuk dalam koalisi, meskipun partai tersebut juga tidak berstatus sebagai oposisi.
Berikut sikap delapan fraksi terkait pengganti Gibran:
Gerindra
Sebagai partai politik Presiden Prabowo Subianto, Gerindra memiliki peranan paling strategis dalam pergantian wapres.
Namun, Gerindra juga tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.
“Kami bersyukur kalau yang dipilih dari kader Gerindra. Kalaupun tidak dari kader Gerindra, dari partai politik lain, profesional, teknokrat, birokrasi, bahkan mungkin dari kampus, yang penting sosok ini bisa melengkapi gaya kepemimpinan dari seorang Prabowo Subianto dan menjadi salah satu ‘panglima perang’ Pak Prabowo dalam menyukseskan program-program besar beliau di tengah masyarakat,” kata Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyarankan agar pengganti Gibran tidak berasal dari partai koalisi demi menghindari gesekan.
Baca Juga
Kalaupun berasal dari partai politik, menurut dia, sosok tersebut sebaiknya diambil dari Partai Gerindra atau berasal dari kalangan nonpartisan.
“Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan,” ungkap Idrus Marham.
Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Partai Amanat Nasional (PAN)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya tidak mengajukan nama.
Baca Juga
Pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.
“Kalau PAN itu diserahkan ke presiden sepenuhnya, siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau,” tutur Zulhas, sapaan akrabnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Sempat menyebut nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, PKB kini juga menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Nama Cak Imin sebelumnya diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani, tetapi usulan tersebut dinilai sebagai aspirasi pribadi.
Baca Juga
”Beliau yang ngerti betul beliau butuh sosok seperti apa wakil presiden menanggapi dinamika, menghadapi dinamika global dan domestik,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda.
PKS
Baca Juga:Prabowo ke Luar Negeri Hari Ini saat Kursi Wapres Masih Kosong, Bahaya?Ketua DPP PKS Mardani Ali juga menegaskan bahwa PKS menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo.
Meski demikian, dia menyarankan agar dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan partai-partai koalisi.
“Musyawarah itu baik. Elok dan elegan jika musyawarah dengan partai koalisi. Apalagi dengan partai pengusung awal. Jangan jadi bola liar yang justru mengeruhkan suasana,” tutur Mardani.
NasDem
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim memastikan bahwa partainya tidak mengajukan kader untuk dipasangkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Karena menurut UUD capres dalam keadaan seperti ini diajukan oleh presiden,” tegas Taslim.
Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan hal serupa.
Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR. Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui panggilan video dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” jelas AHY.
PDIP
Juru Bicara PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyatakan bahwa partainya bukan pengusung Prabowo.
“Karena itu, kami bicara tanpa kepentingan kursi. Kami tidak sedang antre jabatan. Kami hanya menjaga agar prosesnya lurus,” ungkap Guntur Romli.
Diketahui, MPR RI menetapkan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang.
berita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politikdpr rifraksi dprgibran mundurgibran rakabuming rakaIsu Nasionalkursi wapresparlemen senayanpengganti gibranPolitik Indonesiaprabowo subiantowapres pengganti gibran
Artikel terkait lainnya
