Bursa Pengganti Gibran Memanas! Lima Tokoh Partai Golkar Ikut Masuk Radar Pendamping Prabowo, Siapa Saja?

DEMOCRAZY.ID — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI membuka babak baru dalam konfigurasi politik di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah sorotan publik terhadap sosok pengganti orang nomor dua di Indonesia, Partai Golkar dipandang sebagai salah satu kekuatan politik utama yang memiliki modal elektoral besar untuk ikut mewarnai bursa pencalonan.

Pengamat politik Yuwono Setyo Widagdo menilai Partai Golkar memiliki keunggulan strategis berkat kontribusinya dalam kemenangan Pilpres 2024, basis jaringan nasional, serta deretan kader berpengalaman di pemerintahan maupun parlemen.

Lima Figur Potensial Partai Golkar dalam Bursa Wapres

Menurut pembacaan Yuwono Setyo Widagdo, terdapat lima figur dari internal Partai Golkar yang memiliki rekam jejak dan kapasitas untuk diperhitungkan dalam dinamika pengisian kursi wakil presiden:

Peluang politik Golkar ditopang oleh perolehan sekitar 23,2 juta suara atau setara 102 kursi DPR RI pada Pemilu Legislatif 2024, menjadikannya salah satu kekuatan penentu keseimbangan koalisi pemerintahan.

Meski memiliki modal politik besar, elite partai berlambang pohon beringin memilih menahan diri untuk tidak menyodorkan nama secara terbuka.

Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa partainya tidak mengajukan kandidat dan menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif pengusulan nama kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hak Prerogatif Presiden di Atas Kalkulasi Partai

Secara konstitusional, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diusulkan langsung oleh Presiden.

Dengan mekanisme tersebut, partai politik tidak memegang kewenangan langsung untuk menentukan figur pendamping kepala negara.

Besar kecilnya perolehan kursi di parlemen tidak otomatis menjamin kader suatu partai akan terpilih, karena keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo dengan mempertimbangkan stabilitas koalisi, kepercayaan politik, serta kebutuhan agenda pemerintahan nasional hingga akhir masa jabatan.

Artikel terkait lainnya