Sinyal Mahfud MD dan Memori HB IX Jadi Wapres Soeharto Warnai Dukungan Sri Sultan HB X Jadi Wapres Prabowo

DEMOCRAZY.ID – Panggung bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka di linimasa media sosial diwarnai gelombang dukungan masif terhadap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Di tengah riuhnya dukungan itu, ada warganet yang mengaitkan momentum ini dengan memori sejarah pengangkatan sang ayah, Sri Sultan HB IX, di era Orde Baru.

Gelombang dukungan digital ini salah satunya disuarakan oleh pegiat media sosial Iwan Piliang melalui akun X-nya, @iwanpiliang7.

Menurutnya, dinamika lengsernya Gibran merupakan kehendak publik, sehingga figur pengganti idealnya berasal dari tokoh non-partai yang merakyat.

“Sikon turunnya Gibran, dukungan publik, bukan partai-partai. Partai ambil bola muntah ajukan pemakzulan. Sudah saatnya Wapres juga dari publik saja. Sosok tokoh publik Raja Riil dan merakyat Sri Sultan Jogja HBX, misalnya. Dugaan saya pantas. Sehingga yg main raja-rajaan juga akan mingkem. Dan @prabowo fokus program mensejahterakan rakyat,” tulis Iwan Piliang, Jumat (13/11/2026).

Tak hanya itu, diskusi warganet di berbagai platform turut mengenang jejak sejarah ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX resmi dilantik sebagai Wakil Presiden RI ke-2 mendampingi Presiden Soeharto pada Maret 1973 silam.

Akun @Sebelahkampus mencatat bahwa jika skenario ini terwujud, Sultan HB X akan mengikuti jejak historis sang ayah, sekaligus memantik diskusi terkait aturan konstitusional dan mekanisme transisi kepemimpinan di Pemda DIY jika Sultan ditarik ke pusat.

Akun tersebut mengulas, situasi dan kondisi ketika itu agak mirip dengan kondisi politik saat ini.

Sejak era Soekarno, kursi wakil presiden dibiarkan kosong selama lebih dari 16 tahun sejak Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956.

Ketika kekuasaan berganti, Soeharto pun naik ke pucuk kekuasaan tanpa wakil presiden.

Di sisi lain, sejak Juli 1966 hingga Maret 1973, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sudah berada di lingkaran inti kekuasaan Orde Baru sebagai Menko Ekuin yang mengurusi pemulihan ekonomi negara.

Pada 19 Maret 1973, Sidang Umum MPR menerbitkan TAP MPR Nomor II/MPR/1973 yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara terpisah oleh majelis, bukan lewat pemilu langsung.

Usai Soeharto ditetapkan sebagai presiden pada 22 Maret 1973, seluruh fraksi di MPR langsung kompak menyodorkan nama Sri Sultan sebagai calon tunggal pendampingnya.

Pada 23 Maret 1973, Rapat Paripurna ke-5 Sidang Umum MPR mengetok palu pengesahan Sri Sultan secara aklamasi melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1973.

Sri Sultan HB IX resmi dilantik sebagai Wakil Presiden RI ke-2 di Gedung DPR/MPR Senayan pada 24 Maret 1973, sedangkan tugas harian Gubernur DIY ia titipkan kepada Paku Alam VIII.

Akun yang sama juga mengulas, jika nanti Sri Sultan HB X benar-benar dipilih Presiden Prabowo mengisi kekosongan kursi wapres, maka kursi Gubernur DIY bisa diisi oleh Sri Paku Alam X sebagai pelaksana tugas.

“Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf c UUK DIY, jabatan Gubernur DIY definitif hanya dapat diisi oleh figur yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono, sehingga posisi tersebut tidak otomatis beralih secara permanen kepada Adipati Paku Alam,” ulas @Sebelahkampus.

Keriuhan di dunia maya ini semakin diperkuat dengan beredarnya kembali cuplikan pandangan dari tokoh nasional Mahfud MD yang pernah diunggah melalui akun X pribadinya pada 25 Agustus 2024.

Dalam cuitannya, Mahfud menilai figur kepemimpinan kultural seorang Sultan Yogyakarta memiliki tempat tersendiri di hati rakyat.

“Scr politik raja Jawa itu tdk ada lagi. Tp scr kultural raja Jawa msh ada. Misalnya Sultan HB X oleh sebagian rakyat masih disebut raja, tapi hny sbg raja kultural, pemelihara budaya Jawa. Namun Sultan HB ini tdk bengis dan tdk menakutkan, sebaliknya Sang Raja santun DAN merakyat,” tulis Mahfud MD dalam cuitannya.

Menanggapi namanya yang mendadak disorongkan publik dan media sebagai kandidat kuat pendamping Presiden Prabowo Subianto, terlebih di setelah kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ke Yogyakarta pascakericuhan aksi unjuk rasa di DPRD DIY, Sri Sultan HB X memilih bersikap tenang.

Saat dikonfirmasi awak media di kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Jumat (13/11/2026), Sultan menegaskan bahwa urusan bursa kekuasaan di tingkat nasional merupakan ranah kewenangan ibu kota.

“Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya. Nggaklah, saya tidak punya wewenang untuk memberikan komentar, nggak usah,” tegas Sultan.

Sultan juga meminta publik dan media untuk tidak membesar-besarkan isu pencalonan dirinya sebagai wakil presiden.

Ia enggan berspekulasi lebih jauh di tengah situasi politik nasional yang masih bergerak dinamis.

“Janganlah. Sama saya jangan tanya hal-hal seperti itu, bukan wewenang saya. Nanti saya dikira cerewet yang bukan wewenangnya, nggaklah,” tandas Raja Keraton Yogyakarta berusia 80 tahun tersebut.

Meski bursa cawapres terus menghangat pasca-kosongnya kursi RI-2, sikap tegas dan dingin yang ditunjukkan Sri Sultan HB X mempertegas posisinya sebagai negarawan sepuh yang memilih fokus menjaga stabilitas daerah ketimbang terseret arus perebutan kekuasaan praktis di tingkat nasional.

👇👇

Artikel terkait lainnya