Skenario Pelengseran! Momentum Emas Makzulkan Gibran Dinilai Datang di Saat Paling Tepat

DEMOCRAZY.ID — Lanskap politik nasional kian bergolak di tengah menguatnya diskursus pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berbagai dinamika elektoral, manuver elite, hingga ketegangan relasi kekuasaan kini membaca satu arah: pertarungan pengaruh antara poros Istana saat ini dan pusat kekuatan politik Solo.

SMRC, PSI, dan Manuver Survei Menuju 2029

Peta persaingan partai politik kembali disorot menyusul hasil survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) pada Maret 2026 yang menempatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melesat di atas 4 persen, sementara Partai Amanat Nasional (PAN) merosot ke angka 2 persen.

Sejumlah kalangan menilai rilis tersebut sarat kepentingan politik.

Terlebih, pernyataan Saiful Mujani yang sempat menyinggung perlunya konsolidasi publik untuk “menggulingkan” Prabowo dibaca sebagai indikasi keberpihakan kubu tersebut.

Baca Juga

BEM SI Desak Gibran Dimakzulan: Dia Cuma Produk Dinasti, Bukan Representasi Anak Muda!

Jokowi dinilai tengah menjadikan PSI sebagai kendaraan utama untuk memuluskan jalan politik Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029, bahkan membaca celah untuk akselerasi kekuasaan lebih cepat.

Legitimasi Gibran Disorot: Dari Putusan MK hingga Polemik Ijazah

Sejak awal kemunculannya di panggung eksekutif nasional, posisi Gibran terus dibayangi oleh catatan kontroversi.

Mulai dari label “anak haram konstitusi” akibat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang berujung pada sanksi etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan sanksi terhadap Anwar Usman, hingga gelombang keraguan publik terhadap kapasitas personal dan riwayat pendidikannya.

Persoalan ketiadaan ijazah SMA yang sah serta polemik surat penyetaraan Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) semakin memperkuat argumen kelompok oposisi bahwa Gibran telah melanggar syarat formil pencalonan wakil presiden menurut undang-undang.

Baca Juga

Rizal Fadillah Klaim Polisi Sudah Kantongi Bukti Ijazah Palsu, Desak Segera Tangkap & Adili Jokowi!

Berdasarkan pandangan ini, sejumlah pihak menilai pintu masuk Pasal 7A UUD 1945 telah terpenuhi secara politis untuk menggulirkan wacana pemakzulan.

Peta Koalisi dan Peluang Penggulingan di Parlemen

Konstelasi partai di Senayan diprediksi menjadi penentu utama jika proses politik tersebut benar-benar digulirkan:

• PDIP: Sebagai partai yang berada di luar gerbong kekuasaan dan merasa dikhianati oleh keluarga Jokowi, PDIP dinilai sebagai faksi paling siap memimpin gerbong penumbangan Gibran, dengan peluang menyodorkan kader untuk posisi pengganti.
• Gerindra & PAN: Presiden Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra mulai menunjukkan jarak dengan manuver-manuver politik kubu Solo. Sementara itu, PAN yang tersinggung dengan hasil survei SMRC dinilai jauh lebih rasional untuk merapat sepenuhnya ke barisan Prabowo ketimbang mengekor kepentingan PSI.
• NasDem, PKB, & Demokrat: Partai-partai koalisi ini sejak awal tidak memiliki keterikatan historis maupun kepentingan strategis untuk mempertahankan Gibran. Peluang Ketua Umum partai pendukung untuk mengisi kursi kosong wakil presiden juga terbuka lebar.

Jika Presiden Prabowo berhasil mengkonsolidasikan kekuatan partai-partai di DPR RI, dukungan terhadap mosi pemakzulan diprediksi akan mengalir mulus.

Terlebih, konstelasi pimpinan lembaga tinggi negara saat ini—seperti Ketua MK Suhartoyo yang sebelumnya menyampaikan dissenting opinion dalam gugatan batas usia cawapres, serta Ketua MPR Ahmad Muzani yang merupakan kader utama Partai Gerindra—dianggap memberikan rasa aman bagi kelangsungan transisi kekuasaan.

Baca Juga

Rektor UGM Ova Emilia Tegas Ogah Terus Terseret Polemik Ijazah Jokowi: Silakan Pihak Penuduh Buktikan Sendiri!

Ujian Kepemimpinan Prabowo: Hamba Sahaya atau Pemimpin Mandiri?

Kini, bola panas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah rasa cemas dan gemas masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi, ujian terbesar seorang kepala negara adalah membuktikan apakah dirinya mampu berdiri tegak sebagai pemimpin mandiri yang mendengarkan aspirasi rakyat, atau tetap terikat dalam bayang-bayang bayang pengaruh politik pendahulunya.