Tak Punya Basis Massa Kuat Seperti PDIP dan PKB, Pengamat Politik UNM Bongkar ‘Titik Lemah’ Fatal PSI!

DEMOCRAZY.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai menunjukkan pergerakan dalam sejumlah survei elektabilitas.

Hanya saja, capaian tersebut dianggap belum cukup untuk menempatkan PSI pada level yang sama dengan partai-partai besar seperti PDI Perjuangan (PDIP).

Pengamat Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhammad Rhesa, melihat strategi PSI yang mengandalkan figur Jokowi belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan elektabilitas partai.

Dikatakan Rhesa, kehadiran Jokowi di tubuh PSI memang berpotensi memberikan efek elektoral, tetapi pengaruh tersebut tidak otomatis besar, terutama setelah Jokowi tak lagi menduduki jabatan publik.

Efek ‘Ekor Jas’ Jokowi Belum Kuat

Rhesa menyebut PSI tampak mencoba memanfaatkan popularitas Jokowi sebagai figur sentral untuk mendongkrak suara partai.

Baca Juga

Sudah Tak Bisa Dipercaya, Pengamat Sindir Tajam Jokowi: Ingat Rumusnya Kalau Lihat Dia Bicara, Sen Kanan Belok Kiri!

Namun, strategi tersebut dinilai memiliki keterbatasan karena pengaruh seorang tokoh dapat berubah setelah tidak lagi berada di pusat kekuasaan.

“Efeknya belum signifikan, kita bisa identifikasi dari pola yang dilakukan PSI. Mengandalkan Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas artinya menanti efek ekor jasnya namun Jokowi sebagai figur sentral sudah meredup pasca tidak lagi memiliki jabatan,” ujar Rhesa, Rabu (26/8/2026).

Rhesa kemudian menyentil tantangan PSI untuk mewujudkan ambisi menjadi partai besar.

Baginya, sebagai partai yang relatif baru, PSI membutuhkan keunggulan kompetitif yang jelas agar mampu bersaing dengan partai-partai yang telah memiliki basis pemilih kuat.

Baca Juga

Jokowi Sudah Gaspol, Elektabilitas PSI Cuma 1,9 Persen, Pengamat Sentil Menohok: Makin Sering Dicolok Makin Drop!

“Selain mengandalkan variabel ketokohan Jokowi, yang dibutuhkan sebagai partai yang relatif baru adalah keunggulan kompetitif dibanding partai lain,” Rhesa menuturkan.

“Sejauh ini sebagai partai yang relatif baru, PSI belum punya daya tarik yang kuat baik secara brand maupun posisi keberpihakan secara sikap dan ideologi bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa persoalan tersebut salah satunya terlihat dari citra PSI yang selama ini dibangun melalui jargon keterbukaan.

Jargon ‘Super Terbuka”’ Dipertanyakan

Menurut Rhesa, klaim sebagai partai yang super terbuka belum sepenuhnya tercermin dalam persepsi publik.

Baca Juga

Gibran Tempati Posisi Keempat Survei SMRC, PSI Langsung Sesumbar Sebut Bakal Segera Geser Anies Baswedan!

“Dari segi brand atau citra yang dibangun dengan jargon Partai super terbuka, kondisi itu justru berkebalikan dengan kondisi real ketika publik berusaha memvalidasi menurut pengamatannya,” tukasnya.

Ia melihat terdapat kontradiksi antara citra keterbukaan yang dibangun dengan latar belakang figur yang kini memimpin partai.

“Super terbuka namun latar belakang Ketua Umumnya ekslusif, merupakan kalangan super elit, anak mantan presiden,” ucapnya.

Rhesa menilai keterbukaan yang dijadikan identitas partai seharusnya dapat dirasakan secara nyata oleh berbagai lapisan masyarakat, bukan sekadar menjadi slogan politik.

Baca Juga

PDIP Bongkar ‘Sisi Gelap’ Putusan MK 90: Ambisi Kekuasaan Keluarga Jokowi Bikin Ganjar-Mahfud Jadi Korban!

“Proses keterbukaan yang dijargonkan tidak hidup secara nyata ke berbagai lapisan masyarakat. Kemudian, keberpihakan sikapnya bagi masyarakat juga tidak pernah diutarakan secara terbuka sehingga jalan untuk memperoleh simpati masyarakat juga minim,” imbuhnya.

PSI Belum Memiliki Basis Wilayah Seperti PDIP

Selain persoalan figur dan citra, Rhesa juga melihat PSI masih menghadapi tantangan dalam membangun basis pemilih secara geografis.

Ia membandingkannya dengan partai-partai yang telah memiliki kantong suara kuat di sejumlah wilayah.

“PSI juga belum memiliki basis kewilayahan layaknya PDIP di Jateng dan PKB di Jatim,” katanya.

Baca Juga

Rocky Gerung Bongkar Akar Masalah Citra Pemerintah Anjlok: Ulah 3 Menteri Bodoh Ini!

Kata dia, kekuatan basis wilayah menjadi salah satu modal penting bagi partai politik untuk menjaga konsistensi dukungan hingga pemilu.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan polemik ijazah Jokowi dan Gibran berdampak terhadap elektabilitas PSI, Rhesa menilai pengaruhnya tidak bersifat langsung.

Namun, karena PSI dinilai cukup mengandalkan figur, persoalan yang melekat pada figur tersebut berpotensi ikut memengaruhi daya tarik politik partai.

“Saya kira pengaruh langsungnya tidak ada, tetapi karena gerakan partainya mengandalkan figur, sementara figurnya bagi sebagian masyarakat berpolemik terkait ijazahnya, membuat daya tariknya lemah,” ungkapnya.

Baca Juga

Guru Besar Unair Soal Gibran Diduga Tak Punya Ijazah: Bisa Terganjal Total di Pilpres 2029!

Rhesa menekankan bahwa polemik mengenai ijazah Jokowi dan Gibran dapat menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat.

“Situasi mengenai ijazah Jokowi dan Wapres Gibran membuat masyarakat berada dalam kondisi uncertainty condition,” tandasnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuat sebagian masyarakat memilih menjaga jarak sebelum menentukan perhatian atau sikap politiknya.

“Atau kondisi tidak pasti dan naluri masyarakat sebagai manusia relatif menghindari kondisi tidak pasti, itu artinya menghindar dari menaruh perhatian berlebih bagi partai ini,” kuncinya.

Baca Juga

PSI Dukung Ide Nyeleneh Prabowo Pakai ‘Tepung Ubi’ Buat Padamkan Karhutla: Langkah Cemerlang, Layak Didukung!