Pantas Saja Prabowo Ogah Campuri Kasus Ijazah, Kader PDIP Bongkar Peran Busuk Jokowi di Gerindra!
DEMOCRAZY News
1 Agustus 2026 3:35 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Tekanan publik agar Istana bersikap tegas terhadap berbagai persoalan warisan rezim sebelumnya kian membuncah.
Di tengah badai polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyeret aktivis dan pakar telematika ke meja hijau, sikap diam Presiden Prabowo Subianto terus memicu tanda tanya besar dari berbagai kalangan.
Banyak pihak menduga, keengganan Presiden Prabowo mengambil langkah hukum maupun politik yang radikal berakar dari rasa “sungkan” dan utang budi masa lalu.
Benang merah hubungan historis kedua tokoh ini kian terang setelah mantan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, membongkar rahasia lama bahwa Jokowi ternyata pernah turut membantu proses pembentukan kepengurusan Partai Gerindra di Solo menjelang Pemilu 2009 silam.
Jejak Masa Lalu: Saat Jokowi Bantu Bidan-i Gerindra Solo di 2009
Dalam pengakuannya di podcast Akbar Faizal Uncensored, FX Rudy membeberkan fakta mengejutkan mengenai keterlibatan Jokowi—yang kala itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo—dalam pendirian struktur sayap atau kepengurusan Partai Gerindra di daerahnya.
“Beliau mendirikan Partai Gerindra saat menjadi Wali Kota Solo,” ungkap Rudy.
Kendati Partai Gerindra secara nasional dideklarasikan dan didirikan oleh Prabowo Subianto bersama Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo pada 6 Februari 2008, kontribusi terselubung di tingkat lokal tersebut meninggalkan catatan sejarah relasi politik yang tidak biasa antara sang mantan wali kota dan partai besutan Prabowo.
Meski namanya tidak tercatat secara resmi di dalam struktur struktural partai, bantuan di masa lalu itu kini sering dihubungkan dengan kuatnya ikatan psikologis antara kedua tokoh di panggung kekuasaan nasional saat ini.
Pengakuan Intelijen: Prabowo “Ewoh Pakewuh” dan Pesan yang Diabaikan Kapolri
Faktor rasa sungkan atau ewoh pakewuh inilah yang dinilai menjadi rem tangan bagi Presiden Prabowo dalam menyikapi skandal nasional.
Praktisi intelijen senior, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, mengungkapkan fakta mencengangkan setelah dirinya sempat dipanggil langsung ke kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara menjelang Lebaran 2026 dan berdiskusi dengan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Menurut klaim Sri Radjasa, sebenarnya Presiden Prabowo secara pribadi telah memberikan instruksi tegas kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang kritis menyuarakan polemik ijazah, termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan.
Namun, di lapangan, proses hukum dan penetapan tersangka tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
“Saya bilang apa langkahnya, presiden sudah mengingatkan Kapolri agar tidak ada kriminalisasi terhadap Roy Suryo. Tapi ternyata apa tetap aja terjadi kriminalisasi terhadap Roy Suryo cs kan gitu,” ujar Sri Radjasa dalam kanal YouTube 245 TV, sebagaimana dikutip Sabtu (1/8/2026).
Ia menilai, beban psikologis dan rasa hutang budi politik membuat kepala negara terjebak dalam posisi serba salah.
Padahal, isu validitas ijazah dan karut-marut hukum yang menyertainya sudah lama melampaui urusan personal, melainkan telah menjelma menjadi krisis kepercayaan yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Artinya tingkat bukan sekadar ini ijazah palsu tapi sudah menyangkut kepada kehidupan berbangsa bernegara kan gitu. Harusnya kan ini diambil sikap dong oleh presiden. Tapi nggak sampai hari ini,” sesal Sri Radjasa.
Ketidaktegasan Istana di tengah carut-marut penegakan hukum dan bayang-bayang oligarki masa lalu dikhawatirkan akan terus menggerus legitimasi moral pemerintahan yang sedang berjalan.
berita panasberita terpopulercatatan kritisdemocrazyintrik politikistana negarajokowikasus ijazah palsupartai gerindrapdippolitik nasionalprabowo subiantorahasia istanasorotan publik
Artikel terkait lainnya
