DEMOCRAZY.ID – Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) baru, menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Persetujuan pengangkatan Kapolri baru ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat paripurna terlebih dahulu mengumumkan pemberhentian dengan hormat terhadap Listyo Sigit Prabowo, sebelum meminta persetujuan seluruh anggota dewan atas pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si sebagai Kapolri baru.
Usulan tersebut disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota rapat.
Puan turut menyampaikan bahwa pergantian pucuk pimpinan Polri ini memang sudah waktunya dilakukan, sementara proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri di Komisi III DPR RI berlangsung cepat dan tanpa ditemukan permasalahan berarti.
Sosok Komjen Suyudi Ario Seto sendiri bukan nama baru di jajaran kepolisian.
Pria kelahiran Jakarta, 14 Juli 1973 ini merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994 dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 2003.
Rekam jejak karier Suyudi Ario Seto dikenal matang di dua bidang utama, yakni penegakan hukum reserse dan kepemimpinan kewilayahan, menjadikannya salah satu calon Kapolri dengan pengalaman paling komprehensif di internal Polri.
Di jalur reserse, Suyudi pernah menjabat sebagai Kanit Jatanras Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.
Kariernya terus menanjak ketika dipercaya menjadi Kanit Resmob Bareskrim Polri dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya pada 2019.
Setahun berselang, ia memperkuat Bareskrim Polri menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Siber (Wadirtipidsiber), Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus), serta Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II.
Sementara di jalur kepemimpinan kewilayahan, jejak karier Suyudi dimulai dari tingkat Kapolsek, yaitu Kapolsek Pasar Minggu, Kapolsek Tanah Abang, dan Kapolsek Penjaringan.
Pada periode 2014 hingga 2017, ia dipercaya memimpin sejumlah kepolisian resor sebagai Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolres Bogor Kota, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Jenjang kariernya di tingkat kepolisian daerah berlanjut saat diangkat menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2023, sebelum dipercaya menjabat Kapolda Banten pada 2024.
Memasuki 2025, Suyudi Ario Seto memasuki babak baru kariernya di bidang pemberantasan narkotika setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 25 Agustus 2025, menggantikan Komjen Pol Marthinus Hukom.
Di bawah kepemimpinannya, BNN tercatat aktif membongkar sejumlah jaringan dan kampung rawan peredaran narkoba di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kawasan Jakarta.
Atas kontribusinya di bidang hukum dan kebijakan antinarkotika, Suyudi turut dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) bidang hukum dari Universitas Tarumanagara (Untar).
Dari sisi kekayaan, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dipublikasikan menjelang proses uji kelayakan calon Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp5,8 miliar.
Di kalangan warga kampung halamannya, sosok Suyudi turut disambut dengan rasa bangga sebagai putra daerah yang berhasil menduduki posisi tertinggi di institusi Polri.
Setelah disetujui DPR RI, Komjen Suyudi Ario Seto dijadwalkan segera dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam pernyataannya usai uji kelayakan, Suyudi juga memastikan bahwa di bawah kepemimpinannya, Polri tidak akan mengambil alih fungsi kementerian maupun lembaga negara lain, sekaligus menegaskan komitmennya untuk fokus pada penguatan tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pergantian Kapolri ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat posisi Kapolri merupakan salah satu jabatan strategis negara yang berperan langsung dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.