DEMOCRAZY.ID – Sebuah pernyataan mengejutkan sekaligus menggelitik dilontarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Di hadapan ratusan pimpinan serikat pekerja, Sigit berseloroh akan memimpin aksi demonstrasi jika pimpinan Polri masa depan menelantarkan hak-hak buruh.
Kelakar ini menimbulkan spekulasi sebagai sinyal kuat menjelang rotasi kepemimpinan dan pergantian pucuk pimpinan di Korps Bhayangkara.
Kelakar tersebut disampaikan Sigit saat meresmikan Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jalan Asem Baris, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Sekretariat tersebut menjadi wadah bersejarah yang menghimpun 16 konfederasi dan 147 federasi serikat pekerja—mewakili sekitar 90 persen kekuatan buruh nasional.
Dalam sambutannya, Sigit menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ketenagakerjaan.
Ia meminta Kapolri penerusnya kelak mempertahankan keberadaan Desk Ketenagakerjaan yang diresmikan Polri sejak Januari 2025 sebagai sarana mediasi dan penegakan hukum hubungan industrial.
Throughout 2025 hingga pertengahan 2026, unit ini tercatat telah menangani 291 perkara industrial serta memfasilitasi 4.505 buruh kembali bekerja.
“Nanti kalau saya sudah pensiun pun saya akan dedikasikan apa yang bisa saya lakukan untuk perjuangan buruh. Bahkan, mungkin sampai napas saya habis… Jadi, hati-hati Desk Ketenagakerjaan, Kapolri-Kapolri berikutnya. Kalau tidak melanjutkan program yang dilaksanakan oleh Desk Ketenagakerjaan, mantan Kapolri yang akan memimpin di depan untuk demo,” seloroh Sigit yang disambut riuh tepuk tangan para tokoh buruh.
Meskipun Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara regulasi baru memasuki usia pensiun pada Mei 2029, mencuatnya sinyal pergeseran kepemimpinan ini membuat bursa calon penggantinya mulai memanas.
Berdasarkan pemetaan perwira tinggi (Pati) Polri, terdapat 25 Komjen Pol (Bintang Tiga) yang menduduki jabatan strategis di dalam maupun luar struktur Polri yang secara administratif berhak masuk dalam bursa pencalonan.
Dari jajaran bintang tiga tersebut, rentang usia kandidat berkisar dari yang tertua 57 tahun hingga yang termuda 52 tahun.
Beberapa nama bintang tiga yang dinilai paling menonjol dan memegang posisi kunci antara lain ada Komjen Pol. Karyoto (Kabaharkam Polri / Akpol 1990).
Mantan Kapolda Metro Jaya ini memiliki rekam jejak kuat di bidang reserse dan pemeliharaan keamanan.
Namun kabarnya kedekatannya sebagai besan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) membuat nama Karyoto yang sebelumnya menguat sedikit redup.
Masih dari jajaran seangkatan Listyo Sigit, ada Komjen Pol. Syahardiantono (Kabareskrim Polri / Akpol 1991).
Berikutnya ada Komjen Pol. Wahyu Widada (Irwasum Polri). Nama terakhir juga kerap disebut sebagai kandidat kuat Kapolri berikutnya.
Dari jajaran yang lebih muda, ada nama Komjen Pol. Asep Edi Suheri (Kapolda Metro Jaya / Akpol 1994), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto (Kepala BNN / Akpol 1994).
Dari nama-nama tersebut Suyudi merupakan perwira bintang tiga Polri termuda.
Kemudian untuk perwira yang saat ini berada dalam posisi cukup matang ada nama Komjen Pol. Rudi Setiawan (Irjen Kemenimipas / Akpol 1993), Komjen Pol. Yuda Gustawan (Akpol 1993), Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat (Akpol 1992), serta Komjen Pol. Makhruzi Rahman (Akpol 1992).
Di luar deretan Pati Bintang Tiga, publik dan pengamat kepolisian juga menyoroti potensi munculnya efek “Timur Pradopo”, yakni fenomena Perwira Tinggi Bintang Dua (Irjen Pol) yang melesat cepat mendapatkan kenaikan pangkat Bintang Tiga dalam hitungan hari demi memenuhi syarat formal diajukan Presiden sebagai calon Kapolri.
Skenario historis ini pernah terjadi pada tahun 2010 saat Irjen Pol. Timur Pradopo diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya, lalu memimpin Baharkam (naik menjadi Komjen Pol), dan dalam hitungan waktu singkat langsung ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kapolri.
Dari jajaran “kuda hitam” ini ada beberapa jenderal bintang 2 Polri yang memiliki rekam jejak prestasi yang cukup baik.
Di antaranya adalah Irjen Pol. Sandi Nugroho (Kadiv Humas Polri).
Dia adalah lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa dari Akpol 1995. Sandi memiliki latar belakang kuat di bidang Reserse dan Komunikasi Publik.
Sandi juga meraih gelar Doktoral Hukum dengan predikat summa cum laude (IPK 4.0).
Di bawah kepemimpinannya, Divisi Humas Polri berhasil meraih penganugerahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden atas peran strategis pengelolaan komunikasi publik dan transparansi kepolisian.
Berikutnya ada Irjen Pol. Pipit Rismanto (Kapolda Jawa Barat). Lulusan Akpol 1994 ini merupakan perwira tinggi senior di bidang Reserse Kriminal Khusus.
Sebelumnya pernah dipercaya memimpin Polda Kalbar, ia menjabat sebagai Dirtipidter Bareskrim Polri dan sukses membongkar berbagai kasus kejahatan lingkungan, tambang ilegal, hingga pengawasan distribusi bahan pokok nasional.
Kariernya yang stabil di wilayah perbatasan menjadikannya salah satu figur Kapolda paling diperhitungkan.
Terakhir ada Irjen Pol. Hadi Gunawan (Kapolda Nusa Tenggara Barat).
Lulusan Akpol 1994 ini dikenal sebagai perwira yang inovatif dalam pengamanan wilayah strategis dan destinasi pariwisata super prioritas (Mandalika).
Ia diganjar berbagai penghargaan kepemimpinan visioner berkat terobosan pelayanan publik berbasis teknologi serta penguatan kemitraan keamanan di tingkat desa.
Dalam dinamika politik saat ini, keputusan akhir penunjukan pimpinan Korps Bhayangkara sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
Jika Presiden menghendaki penyegaran regenerasi angkatan yang lebih muda atau pertimbangan khusus penanganan keamanan nasional, bukan tidak mungkin figur Bintang Dua berprestasi berpeluang melompati gerbong senior untuk menduduki kursi nomor satu di Mabes Polri.
Sumber: AFU