DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki dua pilihan utama dalam menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pemilihan Presiden 2029.
Pilihan itu berkaitan dengan kader Partai Gerindra atau tokoh nonpartai yang dianggap loyal dan tidak memiliki ambisi politik yang terlalu besar.
Pengamat politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio atau Hensat, mengatakan pilihan Prabowo tidak hanya akan menentukan pasangan yang maju pada Pilpres 2029.
Keputusan tersebut juga berpotensi memengaruhi peta kekuatan politik Gerindra hingga Pemilu 2034.
Menurut Hensat, Prabowo kemungkinan mempertimbangkan figur yang dapat menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus tidak menjadi pesaing politik di kemudian hari.
“Menurut saya dia mungkin akan memilih tokoh dari partainya sendiri, Gerindra atau tokoh nonpartai yang tidak memiliki ambisi politik besar sehingga bisa fokus bekerja,” kata Hensat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 11 September 2026.
Untuk opsi nonpartai, Hensat menyebut tiga nama yang dinilainya berpotensi masuk dalam pertimbangan Prabowo.
Mereka adalah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Hensat menilai Listyo Sigit memiliki peluang untuk dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden.
Salah satu indikatornya, menurut dia, adalah posisi Listyo yang hingga kini masih dipercaya memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Kapolri bisa saja diambil jadi calon pendamping Prabowo dan ini bisa jadi alasan kuat mengapa Listyo Sigit tidak tergantikan sebagai Kapolri saat ini,” ujarnya.
Selain Listyo Sigit, Hensat menyebut Teddy Indra Wijaya memiliki modal berupa kedekatan dan loyalitas kepada Prabowo.
Adapun Amran dinilai memiliki nilai politik tersendiri karena kinerjanya sebagai Menteri Pertanian kerap mendapat apresiasi dari Presiden.
Gerindra Dinilai Punya Kepentingan Jangka PanjangPilihan lain yang dinilai cukup kuat adalah kader Gerindra.
Hensat melihat keputusan Prabowo memilih kader partainya sendiri dapat memberikan keuntungan politik bagi Gerindra dalam jangka panjang.
Menurut dia, popularitas pemerintahan Prabowo berpotensi ikut memperkuat posisi Gerindra hingga Pemilu 2034 apabila figur yang dipilih berasal dari internal partai.
“Kenapa saya sebut Gerindra? Karena Prabowo saya yakin akan membesarkan Gerindra untuk bertarung lebih jauh di 2034. Kalau sampai dia pilih tokoh dari partai lain, dia artinya membesarkan partai lain,” kata Hensat.
Sejumlah nama kader Gerindra disebut berpotensi masuk dalam bursa.
Mereka antara lain Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Selain kader Gerindra, Hensat menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai figur yang juga patut diperhitungkan.
Menurut dia, Dedi memiliki modal politik berupa basis massa yang cukup besar.
“Tokohnya kalau di Gerindra ada Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini juga jadi Sekjen Gerindra, Sudaryono yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, ada Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan juga bisa saja memilih Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang basis massanya juga tak bisa dibilang kecil,” ujarnya.
Hensat menilai keputusan Prabowo pada 2029 tidak semata-mata dapat dilihat dari kebutuhan memenangkan satu pemilu.
Pilihan tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan kekuatan politik Gerindra setelah masa pemerintahan berikutnya.
Jika memilih kader Gerindra, kata dia, Prabowo memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kesinambungan politik partainya.
Sebaliknya, jika memilih tokoh dari partai lain, keuntungan politik dan elektoral berpotensi ikut mengalir kepada partai asal tokoh tersebut.
Karena itu, Hensat menilai dua pilihan yang relatif aman bagi Prabowo adalah kader Gerindra atau tokoh nonpartai yang memiliki loyalitas kuat kepadanya.
“Intinya, saya yakin kalau Pak Prabowo tidak akan membiarkan dirinya membesarkan partai lain selain Gerindra. Karena jika memilih dari partai lain sama saja dia membesarkan partai orang lain yang nanti jika terpilih dan sedang menjabat sudah bisa jadi oposisi sebelum periode pemerintahan selesai,” ujar Hensat.