DEMOCRAZY.ID – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI disebut tidak sekadar menjadi momentum seremonial, tetapi juga memperlihatkan perbedaan cara pandang dalam memaknai kemerdekaan.
Pengamat Politik, Heru Subagia, melihat adanya perbedaan antara cara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan pemerintah pusat dalam mengemas perayaan kemerdekaan.
Dikatakan Heru, perbedaan tersebut bahkan dapat dibaca sebagai bentuk ‘perlawanan struktura’ KDM terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok dan saya katakan adalah sebuah perlawanan struktural KDM melawan Prabowo,” ujar Heru, Selasa (18/8/2026).
Baginya, perbedaan tersebut terlihat dari bagaimana kedua pihak menampilkan perayaan kemerdekaan kepada publik.
“Artinya apa, dalam penjabaran sudah jelas sekali bagaimana KDM dan Prabowo dalam mengemas dan mempertontonkan HUT RI yang ke-81, divisualisasikan ke publik,” ucap dia.
Heru melihat KDM melakukan pembaruan dalam cara menghadirkan momentum kemerdekaan kepada masyarakat.
“Sebuah keberanian yang luar biasa bagi KDM, Gubernur Jabar, melakukan sebuah pembaharuan dan juga inovasi struktural,” tukasnya.
Menurut Heru, pendekatan KDM menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam perayaan kemerdekaan.
Ia menekankan bahwa HUT RI semestinya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik mandat kemerdekaan, bukan semata-mata menjadi panggung pejabat maupun elite politik.
“Bagaimana HUT RI dikemas sebagai sebuah kuasa dan mandat rakyat, koridor kemerdekaan HUT RI ini dikemas sedemikian rupa hingga dipertontonkan sebuah orkestrasi politik, yang menurut saya ini adalah kudeta terhadap idealisme terhadap apa yang saat ini terjadi di Indonesia,” tegasnya.
Ia kemudian menekankan bahwa kemerdekaan pada hakikatnya merupakan milik rakyat.
“Dalam konteks ini bahwa kemerdekaan dalam bahasa sesungguhnya adalah milik rakyat, dan pejabat dan juga politiknya hanya sebagai pihak yang menjalankan apa yang disebut sebagai mandat atau mandat rakyat itu sendiri,” jelasnya.
Heru melihat KDM telah memilih pendekatan yang berbeda dengan memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat biasa dalam perayaan kemerdekaan.
“KDM sudah memilih sebuah representasi yang paling tepat, di mana kemerdekaan diberikan secara langsung kepada tukang sapu, ojol, petani, dan lain-lain,” ungkapnya.
Kata Heru, pilihan tersebut secara tidak langsung memperlihatkan perbedaan cara pandang antara KDM dan Prabowo dalam memaknai perayaan kemerdekaan.
“Yang secara langsung maupun tidak langsung ini mempertontonkan kepada publik bagaimana cara pandang dan berpikir Prabowo dan KDM ini sebenarnya sudah mengalami perlawanan yang sangat spesial,” katanya.
Heru kemudian membandingkan pendekatan tersebut dengan pergelaran besar HUT RI yang berlangsung di Jakarta.
Kata dia, acara tersebut justru memperlihatkan konsentrasi elite politik, kekuasaan, dan kelompok yang memiliki kedekatan dengan lingkaran pemerintahan.
“Kemudian kalau kita melihat pergelaran-pergelaran akbar yang dilakukan HUT RI yang dilakukan di Jakarta, justru mempertontonkan sebuah konsensus ideologis dan politik dinasti yang sangat kental, di mana korporasi dan oligarki, dan tim penggembira-nya berkumpul dalam sebuah gelaran yang betul-betul mereka bercerita tentang kemerdekaan mereka sendiri,” Heru menuturkan.
“Mempertontonkan kerumunan dengan berbagai wajah dan sketsa prestasi politik masing-masing. Dan tentunya mereka lah yang sebenarnya menyebutkan diri telah merdeka,” tambahnya.
Heru juga menyinggung posisi duduk Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam momentum HUT RI ke-81.
Menurutnya, kehadiran dan posisi para tokoh tersebut ikut membentuk panggung politik dalam perayaan kemerdekaan.
“Selanjutnya bagaimana sebuah posisi duduk Jokowi, Gibran dan juga Prabowo sendiri dan keluarga Jokowi yang setidaknya sudah mengkudeta panggung kemerdekaan, panggung representasi dari kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini banyak cerita dalam sebuah lintasan politik kekuasaan dan lintasan politik korporasi itu sendiri,” beber Heru.
Heru menilai perayaan kemerdekaan yang menampilkan elite politik dan kelompok tertentu berpotensi menciptakan kesan bahwa kemerdekaan hanya dinikmati oleh golongan tertentu.
“Dan bisa kita pahami ketika Prabowo, Gibran dan Jokowi dan keluarganya, dalam konteks hari HUT RI kemerdekaan adalah buah karya dan buah politik kekinian,” terangnya.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan gambaran kemerdekaan yang bersifat kelompok atau golongan.
“Tidak dipungkiri adalah wujud kemerdekaan yang sifatnya kelompok, yang sifatnya golongan dan ini dimaknainya sebagai kemerdekaan representatif kolektif, bukan kemerdekaan distributif yang menyertakan masyarakat secara umum,” jelas Heru.
Heru menyebut perayaan HUT RI ke-81 memperlihatkan arah yang beragam dan bahkan berlawanan.
“Gelaran peristiwa HUT RI yang ke-81 adalah arah presentasi yang majemuk, yang mendua dan tentunya adanya sebuah perlawanan struktural yang ditunjukkan oleh KDM menjadi sebuah harapan dan juga peristiwa di kemudian hari,” imbuhnya.
Heru berujar, perbedaan pendekatan tersebut berpotensi memengaruhi cara masyarakat melihat makna kemerdekaan di masa mendatang.
Heru berharap pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat mendorong perubahan dalam memaknai kemerdekaan.
“Kemungkinan akan setidaknya merubah cara pandang dan cara bertransformasi terhadap proses kemerdekaan, dan cara merakyat dan juga cara menikmatinya,” ungkapnya.
Lanjut Heru, kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menjadi momentum bagi kelompok yang memiliki kekuasaan dan akses.
“Baik untuk rakyat, untuk pejabat dan juga penguasa itu sendiri, kemerdekaan sesungguhnya tidak hanya hadir dalam sebuah peristiwa-peristiwa politik,” tandasnya.
Heru bilang, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kesempatan, perlindungan, penghargaan, serta kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tetapi kemerdekaan adalah peristiwa-peristiwa besar yang mengetuk dalam ruangan-ruangan, kesempatan-kesempatan dan juga peluang bahkan juga antisipasi-antisipasi yang memungkinkan secara utuh dan keseluruhan melindungi, menghargai, mengayomi dan juga tentunya mensejahterakan,” kuncinya.