Skandal ‘Raja-Rajaan’ Jokowi Dikuliti, Pemangku Budaya: Gelar Adat Tak Bisa Dibeli Pakai Surat Politik!

DEMOCRAZY.ID — Langkah politik Joko Widodo (Jokowi) kembali memicu polemik di tengah masyarakat.

Kali ini, surat resmi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muara Enim yang meminta penganugerahan gelar adat kepada Jokowi berujung pada penolakan keras dari masyarakat setempat.

Sorotan tajam datang dari jurnalis senior Hersubeno Arif, yang membeberkan poin-poin krusial terkait insiden penolakan tersebut.

Menurutnya, langkah DPD PSI Muara Enim yang diwakili oleh ketuanya, A. Elfin MZ Muchtar, dinilai telah melanggar pakem tradisi lokal.

Surat tersebut ditujukan kepada Dewan Pembina Adat Semende dengan permintaan agar Jokowi disematkan gelar kehormatan “Meraje”.

Baca Juga

GEMPAR! Bonatua Silalahi Emosi Pertanyakan Jejak Arsip Ijazah Jokowi 2005-2014: Kok Bisa Hilang Karena Aturan Baru?

Namun, alih-alih disambut baik, permintaan tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh para pemangku adat.

PEMANGKU ADAT SEMENDE TOLAK GELAR ADAT BUAT JOKOWI?

Usulan pemberian gelar adat “Meraje” kepada Jokowi memicu polemik di Semende, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Persoalan bermula dari surat DPD PSI Muara Enim tertanggal 8 Juli 2026 yang meminta Dewan Pembina Adat Semende dan… pic.twitter.com/l1TdVxXTdz

Baca Juga

Jokowi Kembali Mangkir Persidangan, Refly Harun dan M Taufiq Bedah ‘Kejanggalan’ Dakwaan: Ngawur Bin Ajaib!

— Rang Simabua (@rang_simabua) August 26, 2026

Kesakralan Gelar ‘Meraje’ yang Tak Bisa Dipesan

Penolakan dari masyarakat adat Semende bukan tanpa alasan kuat.

Baca Juga

Singgung Upaya Hancurkan Relasi Jokowi dan Prabowo, Ada Bocoran Terbaru dari Ketum Projo Budi Arie!

Dalam tatanan adat mereka, khususnya pada sistem Meraje Anak Belai atau Ghumah Tunggu Tubang, penyematan gelar “Meraje” merupakan urusan yang sangat sakral.

“Gelar tersebut hanya bisa diberikan berdasarkan garis keturunan (genealogi) yang jelas, bukan sekadar gelar kehormatan yang bisa disematkan kepada orang luar wilayah. Pemberian gelar juga harus melewati serangkaian aturan adat yang ketat dan luhur, sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipesan melalui selembar surat dari partai politik,” ujar Hersubeno dalam video di kanal YouTube-nya.

Di luar isu pelanggaran tata krama adat tersebut, Hersubeno menyoroti motif politik yang lebih besar di balik surat usulan PSI.

Ia menilai insiden di Muara Enim ini bukan kejadian yang berdiri sendiri.

Baca Juga

Demo 27 Agustus Nyaris Berdarah! Pria Misterius Tiba-Tiba Cabut Golok, Anggota Dewan Nyaris Tewas Kena Tebasan Maut

Hersubeno melihat adanya pola berulang yang ia sebut sebagai “main raja-rajaan”, di mana terdapat upaya sistematis untuk terus mencari dan menyematkan berbagai gelar adat dari berbagai daerah kepada Jokowi.

Pola ini dituding erat kaitannya dengan kepentingan politik tertentu, khususnya yang melibatkan manuver PSI di tingkat akar rumput.

“Memalukan, terbongkar modus Jokowi main raja-rajaan,” pungkasnya.

Baca Juga

Sidang PN Jaktim Memanas! Keaslian Ijazah Jokowi Dipaksa Lewat Kesaksian UGM dan Polri