Geram Syarat Pendidikan Gibran Digugat ke MK, Jokowi Beri Respons Menohok!

DEMOCRAZY.ID – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi mengatakan syarat pendidikan putranya itu tidak ada persoalan lagi karena diterima KPU.

“Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU. Masa sudah sekolah di luar suruh ikut Paket C lagi,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui wartawan di Sumber, Banjarsari, Kamis (24/9/2026).

Jokowi menjelaskan riwayat pendidikan Gibran.

Dia mengatakan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama di Solo, kemudian melanjutkan pendidikan di Singapura.

Baca Juga

Syarat Pendidikan Gibran Dinilai Cacat Prosedur & Penuh Rekayasa, Pakar Hukum: Ada Indikasi ‘Electoral Fraud’!

“Yang saya tahu, Mas Gibran itu SD-nya di SD 16 Kotamadya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kotamadya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di 0-Level,” ujarnya.

Setelah itu, kata Jokowi, Gibran melanjutkan pendidikan ke UTS Insearch di Australia.

Jokowi mengatakan UTS Insearch merupakan program pathway sebelum melanjutkan pendidikan berikutnya.

“Setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insearch, ini pathway, supaya tahu. Setelah dari situ seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jelas semuanya. Jelas semuanya,” katanya.

Baca Juga

Analisis Politikus PDIP: MK Bakal Nyatakan KPU Bersalah dan Gibran Gagal Penuhi Syarat Cawapres!

Saat ditanya mengenai permintaan agar pencalonan Gibran dianulir, Jokowi meminta untuk menunggu proses hukum.

“Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu Mahkamah,” ujarnya.

Raja Juli: Manuver Politik Tak Beradab

Terpisah, Menhut sekaligus Sekjen PSI Raja Juli turut menanggapi gugatan di MK tersebut.

Raja Juli menilai gugatan tersebut sebagai manuver politik yang tak beradab.

Baca Juga

Misteri Kamar Mewah Ala Apartemen di Lapas Cibinong, Ferdy Sambo Pernah Menghuninya?

“Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern yang serba transparan ya, dan politik yang beradab perlu dikedepankan. Jadi saya kira, ini adalah manuver-manuver politik yang nggak beradab,” kata Raja Juli, di Istana, Kamis (24/9/2026).

Raja Juli mengatakan saat ini pemerintah fokus penanganan karhutla.

Dia heran jika ada yang mempersoalkan pendidikan Gibran di tengah bencana.

“Saat sekarang ini kita sedang mengalami karhutla, Pak Presiden sekarang sedang sibuk menata bangsa ini. Masa masih diurus hal-hal yang remeh-temeh ya. Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa jadi ijazah Jan Ethes,” ucapnya.

Baca Juga

Analisis Tajam Sosiolog UMY: Pemakzulan Gibran Mustahil Terwujud Tanpa Ada Restu Serta ‘Dorongan Politik’ Kekuatan Dalam!

Seperti diketahui, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny meminta Mahkamah mendiskualifikasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka karena dianggap tak memenuhi syarat pendidikan calon Wakil Presiden.

Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan ini digelar di Mahkamah Konstitusi, Senin (21/9) malam.

Baca Juga

Pengakuan Mengejutkan Eks Dirjen PHU di Persidangan: Kebijakan Pembagian Kuota Haji 50 Persen Ternyata Arahan Langsung Jokowi

Pemohon mendalilkan telah menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ada indikasi manipulatif secara terstruktur, sistematis dan terencana.

Pemohon menyebutkan ada perubahan norma, yaitu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang tiba-tiba di dalam Pasal 18 ayat (3) yakni mengecualikan bukti pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri.

Pemohon juga mendalilkan ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud Ditjen Dikdasmen secara superkilat, hanya kurang dari 1 hari.

Tepatnya yakni kurang dari 24 jam pada tanggal 6 Agustus 2019, yang hingga permohonan a quo diajukan tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya.

Baca Juga

HEBOH Diskusi Buku ‘Memburu Muhammad’, Polda Metro Jaya Turun Tangan Usut Dugaan Penistaan Agama!

“Pelantikan tidak menghilangkan cacat pencalonan yang administratif dan manipulatif demikian. Cacat hukum adalah pelanggaran dan kejahatan pemilu (electoral frauds) yang berkonsekuensi calon dapat dijatuhkan sanksi tegas berupa diskualifikasi,” ujar Denny Indrayana.