DEMOCRAZY.ID — Advokat sekaligus pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mercy Smart, Mercy Sihombing, secara resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan menengah atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mercy menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya murni bersifat administratif dan ditujukan langsung kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan menyerang personal Gibran sebagai pejabat negara.
“Saya tidak menggugat Gibran. Saya menggugat surat keterangan yang dikeluarkan kementerian,” tegas Mercy dalam sebuah forum keadilan televisi, dikutip Selasa (1/9/2026).
Melalui gugatan tersebut, Mercy menuntut adanya transparansi penuh terhadap dokumen-dokumen pendukung dalam proses penyetaraan pendidikan.
Dokumen yang dipersoalkan meliputi rapor tiga tahun terakhir, struktur kurikulum, transkrip nilai, ijazah atau sertifikat asli, hingga dokumen pengesahan pendukung dari pihak KBRI.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah dokumen yang sebelumnya berhasil ia dapatkan lewat mekanisme sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat masih menyisakan ketidaklengkapan.
Selain itu, Mercy menyoroti adanya kejanggalan administratif berupa penyensoran pada bagian nama ibu kandung di dalam dokumen, sementara nama ayah Gibran, Joko Widodo, tercantum secara jelas tanpa ditutup.
Ia mempertanyakan inkonsistensi keterbukaan data tersebut, seraya menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan murni menyoroti aspek keabsahan prosedur birokrasi negara, bukan menyerang ranah privasi keluarga.
Berbekal pengalaman selama kurang lebih 16 tahun berkecimpung dalam pengelolaan pendidikan nonformal—termasuk program Paket C dan homeschooling—Mercy menilai bahwa penyelenggaraan penyetaraan ijazah harus tunduk pada standar kurikulum, masa belajar, dan kepatuhan administratif yang ketat.
Di tengah langkah hukum yang berjalan, Mercy mengaku sempat menerima sejumlah teror dan ancaman setelah vokal menyuarakan persoalan ini di ruang publik.
Kendati demikian, ia memastikan tidak akan mundur karena menganggap masalah integritas sistem pendidikan nasional ini menyangkut kepastian hukum jangka panjang.
Sebagai bentuk sindiran terbuka, Mercy bahkan mempersilakan apabila Wakil Presiden Gibran berminat menempuh jalur pendidikan kesetaraan yang sah melalui PKBM yang dipimpinnya.
“Silakan, monggo,” tandasnya.
[FULL VIDEO]