DEMOCRAZY.ID — Pegiat media sosial sekaligus akademisi Indonesia, Buni Yani, kembali melontarkan pernyataan keras yang menyoroti masa depan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam keterangannya pada Ahad (22/11/2026), Buni Yani menilai keduanya berpotensi menghadapi persoalan hukum menyusul berbagai kasus yang menurut pandangannya perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Tidak hanya menyoroti aspek pertanggungjawaban hukum personal, Buni Yani juga mengarahkan desakan politik secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta Prabowo mengambil inisiatif politik untuk melarang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta membubarkan organisasi-organisasi relawan yang selama ini dikaitkan dengan kekuatan politik Jokowi.
Menurut Buni Yani, berbagai persoalan hukum yang dikaitkan dengan Jokowi dan Gibran tidak boleh dipandang sebelah mata.
Ia menilai seluruh dugaan tersebut harus ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan dalam kehidupan bernegara.
“Jokowi-Gibran cepat atau lambat akan masuk penjara. Kasus hukum sudah sangat banyak yang memberatkan mereka,” ujar Buni Yani, Ahad (22/11/2026).
Ia menekankan bahwa penelusuran melalui jalur hukum diperlukan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam berbagai persoalan pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Persoalan hukum yang dikaitkan dengan Jokowi dan Gibran tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan dalam kehidupan bernegara,” kata Buni Yani menegaskan pandangannya.
Lebih jauh, Buni Yani secara terbuka menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap infrastruktur politik yang dinilai terafiliasi dengan Jokowi, yakni menyasar PSI serta kelompok-kelompok relawan pendukungnya.
“Sebaiknya Presiden @prabowo mengambil inisiatif melarang PSI dan membubarkan semua organisasi relawan yang telah menjadi instrumen kejahatan Jokowi selama ini,” tegasnya.
Seruan tersebut memperlihatkan pandangan Buni Yani yang menilai bahwa keberadaan jaringan politik dan relawan Jokowi merupakan persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh, karena ia mengaitkannya dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya.
Jokowi-Gibran cepat atau lambat akan masuk penjara. Kasus hukum sudah sangat banyak yang memberatkan mereka. Sebaiknya Presiden @prabowo mengambil inisiatif melarang PSI dan membubarkan semua organisasi relawan yang telah menjadi instrumen kejahatan Jokowi selama ini.
— Buni Yani (@BuniYani) November 21, 2026
Meskipun pernyataan Buni Yani menunjukkan tuntutan keras agar dilakukan penindakan hukum serta evaluasi terhadap jaringan politik masa lalu, setiap dugaan maupun tuduhan hukum pada prinsipnya tetap harus diuji dan dibuktikan melalui proses peradilan yang objektif serta independen.
Selain itu, langkah hukum maupun kebijakan politik terkait pelarangan partai politik dan pembubaran organisasi kemasyarakatan memiliki prosedur serta batasan aturan yang diatur dalam kerangka hukum dan konstitusi di Indonesia.