DEMOCRAZY.ID — Praktisi intelijen sekaligus mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tetap waspada terhadap dinamika pengaruh kekuasaan di dalam pemerintahan.
Dalam perbincangannya bersama pakar hukum tata negara Refly Harun dalam sebuah siniar pada Senin (16/11/2026), Radjasa memperkirakan bahwa jaringan yang ia sebut sebagai “Geng Solo”—merujuk pada kelompok yang berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo—masih menyisakan sekitar 70 persen kekuatan di tubuh pemerintahan.
“…kekuatan Geng Solo atau tentakel Geng Solo yang berada di pemerintahan ini mungkin baru 30 persen, belum sepenuhnya. Bahkan baru 30 persen yang terhapus,” ungkap Radjasa.
Menanggapi kalkulasi tersebut, Refly Harun menyimpulkan bahwa sisa pengaruh yang ada masih berada di kisaran 70 persen, yang langsung dibenarkan oleh Radjasa.
Ia pun menyoroti kapasitas sumber daya yang masih dimiliki oleh jaringan tersebut.
“Masih 70 persen. Tapi jangan salah, Bang, kekuatan logistik dia full power. Apa pun bisa dilakukan, termasuk membuat situasi chaos,” ujarnya.
Menurut analisis Radjasa, perkiraan besarnya sisa jaringan tersebut tetap relevan kendati telah terjadi sejumlah pergeseran posisi strategis, termasuk pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden maupun pergantian pucuk pimpinan Kapolri.
Ia mengaitkan situasi ini dengan terungkapnya perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.
Radjasa memandang kasus tersebut sebagai momentum krusial bagi kepala negara untuk melakukan konsolidasi serta pembersihan secara menyeluruh terhadap jaringan yang dinilainya masih menanamkan pengaruh di dalam birokrasi maupun institusi strategis.
Ia mendesak Presiden Prabowo agar tidak bertindak setengah hati dalam mengusut tuntas skandal penyadapan tersebut, serta tidak membiarkan langkah penegakan hukum terhambat oleh pertimbangan politik balas budi maupun kompromi kelompok tertentu demi menjaga stabilitas negara.
Lebih jauh, Radjasa juga mencermati berbagai manuver serta pernyataan politik yang beredar di ruang publik, yang menurut pandangannya mengindikasikan adanya upaya mempertahankan eksistensi pengaruh jaringan lama.
Sorotan tersebut mencakup kemunculan wacana pencalonan kembali Gibran pada Pilpres 2029 mendatang, hingga dorongan terhadap nama-nama tertentu dalam bursa calon wakil presiden pengganti.
Berdasarkan pengamatannya, pergantian jabatan formal maupun mundurnya satu figur dari kursi kekuasaan tidak serta-merta memutus mata rantai jaringan dan struktur kekuatan yang telah lama terbangun.
[VIDEO]