DEMOCRAZY.ID — Sejumlah kelompok masyarakat melaporkan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan.
Berdasarkan laporan media seperti Tempo.co dan KompasTV, proses penanganan aduan tersebut masih terus berjalan di kepolisian.
Rangkaian laporan yang masuk ke Bareskrim Polri menyoroti keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pendaftaran kontestasi politik sebelumnya:
Menyikapi bergulirnya laporan hukum tersebut, pihak terlapor maupun kalangan akademisi hukum turut menyampaikan pandangan dari sisi prosedur administrasi dan pembuktian pidana:
Perspektif Pakar Hukum: Menurut pemberitaan Metro TV, pakar hukum pidana menilai penyidik perlu mendalami proses penerbitan suket di kementerian serta tahapan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pembatalan suket oleh kementerian pascaputusan MA dinilai menunjukkan adanya kekeliruan prosedur, namun penetapan unsur pidana tetap bergantung pada temuan minimal dua alat bukti yang sah oleh penyidik.