Soroti Bursa Pendamping Presiden, 4 Sosok Ini Disebut Pengamat Mungkin ‘Lebih Pas’ Ketimbang Dasco!

DEMOCRAZY.ID – Profesor Jamil menganggap Presiden Prabowo Subianto butuh pendamping alternatif di tengah heboh bursa calon wapres yang belakangan hanya mengerucut kepada nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra).

Ilmuwan politik, akademisi, dan Guru Besar Ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala itu mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta dan sekumpulan kepentingan partai.

Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang memerlukan perekat hubungan pusat dan daerah.

“Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan sekadar kumpulan kepentingan partai politik. Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang makin kompleks,” kata Jamil.

Pak Jami melihat dan merasakan sendiri bahwa masalah-masalah daerah belakang ini makin rumit dan perlu ditangani serius.

Misalnya, persoalan transfer keuangan ke daerah (TKD), dana bagi hasil, dana otonomi khusus, ketimpangan fiskal, otonomi daerah, konflik kewenangan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, hingga ketidakadilan pembangunan membutuhkan perhatian khusus di tingkat kepemimpinan nasional.

Problem itu makin nyaring ketika terjadi bencana alam, seperti yang terjadi setahun silam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut Prof Jamil penanganannya, baik saat bencana maupun pascabencana, sangat lambat.

“Para pejabat ibu kota, tidak paham dengan situasi lapangan, dan ini memilukan.”

Dalam konteks ini, menurut Jamil, figur dari pimpinan DPD RI layak diperhitungkan karena mereka jauh lebih paham situasi batin dan fakta lapangan di daerah.

Mereka ada respresentasi daerah, yang hari-harinya memikirkan nasib daerah.

“Karena itu, Presiden Prabowo harus melihat sisi daerah, kalau ingin mempersempit gap pusat dan daerah dalam segala hal,” ujarnya.

Saat ini empat tokoh yang menduduki jajaran pimpinan DPD RI 2024–2029 ialah:

  1. Sultan Najamudin, Ketua DPD RI yang mewakili Provinsi Bengkulu
  2. Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI dari DIY
  3. Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI dari Papua Tengah
  4. Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI dari Sulawesi Selatan.

Empat orang itu memiliki pengalaman menyerap aspirasi daerah dan memahami persoalan kewilayahan secara langsung.

“Mereka juga memperoleh mandat politik melalui pemilihan langsung di daerah pemilihannya dan massa pendukung yang tak bisa diabaikan. Legitimasi keterwakilan rakyat cukup kuat,” katanya.

“Dari perspektif decentralization governance dan center-periphery relations, kehadiran figur yang memahami persoalan daerah di lingkaran inti kekuasaan nasional dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah,” imbuh Jamil.

“Wapres dari unsur DPD berpotensi menjadi mitra strategis presiden dalam mengurai persoalan otonomi, memperkuat koordinasi antarpemerintahan, dan memastikan kebijakan nasional tidak kehilangan perspektif daerah,” ujarnya.

Artikel terkait lainnya