Dua Kelompok Masyarakat Laporkan Mantan Wapres Gibran ke Polisi Terkait ‘Pemalsuan’ Surat Penyetaraan Pendidikan

DEMOCRAZY.ID — Sejumlah kelompok masyarakat melaporkan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan.

Berdasarkan laporan media seperti Tempo.co dan KompasTV, proses penanganan aduan tersebut masih terus berjalan di kepolisian.

Daftar Pihak Pelapor dan Substansi Aduan

Rangkaian laporan yang masuk ke Bareskrim Polri menyoroti keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pendaftaran kontestasi politik sebelumnya:

Tanggapan Pihak Gibran dan Pandangan Pakar Hukum

Menyikapi bergulirnya laporan hukum tersebut, pihak terlapor maupun kalangan akademisi hukum turut menyampaikan pandangan dari sisi prosedur administrasi dan pembuktian pidana:

  • Bantahan Kuasa Hukum: Tim kuasa hukum Gibran membantah adanya unsur tindak pidana dan menyatakan bahwa seluruh prosedur penerbitan dokumen telah ditempuh dengan benar.Mereka menegaskan bahwa kliennya hanya menggunakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh kementerian terkait tanpa mengetahui adanya kekeliruan administratif.
  • Perspektif Pakar Hukum: Menurut pemberitaan Metro TV, pakar hukum pidana menilai penyidik perlu mendalami proses penerbitan suket di kementerian serta tahapan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Pembatalan suket oleh kementerian pascaputusan MA dinilai menunjukkan adanya kekeliruan prosedur, namun penetapan unsur pidana tetap bergantung pada temuan minimal dua alat bukti yang sah oleh penyidik.

Artikel terkait lainnya