Pengakuan Dosen UGM Media Wahyudi Askar Kena ‘Pencekalan’ di Sejumlah TV Nasional Usai Vokal Mengkritik Kebijakan Pemerintah
DEMOCRAZY News
3 November 2026 4:10 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat ekonomi politik, dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), sekaligus Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dr.
Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya mengalami pemblokiran dan pencekalan (cancel culture) dari stasiun televisi nasional akibat intimidasi dan tekanan politik penguasa.
Pernyataan menohok tersebut disampaikan Media Wahyudi Askar melalui serangkaian unggahan tertulis di akun media sosial pribadinya (@mediaaskar).
Lewat unggahannya itu, Media menelanjangi cengkeraman kekuasaan terhadap independensi pers nasional di tengah derasnya kritik publik.
Media membeberkan, dirinya dihubungi langsung oleh kawan-kawan jurnalis dari sedikitnya empat stasiun televisi nasional berbeda.
Baca Juga
Para jurnalis tersebut mengabarkan bahwa nama Media tidak lagi diperbolehkan mengisi program siaran karena adanya “tekanan” dari pihak luar.
“Beberapa waktu terakhir saya dihubungi kawan jurnalis, setidaknya dari 4 media TV nasional berbeda, bahwa saya tidak bisa diundang lagi karena ada ‘tekanan’. Yakinlah, saya tidak marah. Di tengah dinamika politik dan disrupsi industri pers hari ini, saya sangat memahami. Dunia hanya soal memainkan peran masing-masing. Jika kita tidak bisa, akan selalu ada orang lain yang menggantikan. All good. Kebenaran itu seperti air mengalir di tengah bebatuan sungai, tak bisa dihalangi,” ungkap Media Wahyudi Askar, dalam unggahannya, Minggu (1/11/2026).
Media juga mengucapkan terima kasih untuk para jurnalis media TV nasional, yang masih mengundang.
Dia menegaskan, akan mengupayakan untuk memberikan analisis sesuai kapasitas keilmuannya.
Baca Juga
“Perlu juga meminta masyarakat adat, praktisi dari daerah, pedagang pasar, buruh, dan ibu rumah tangga untuk memberikan perspektif soal ekonomi hari ini. Suara mereka apa adanya, dan tulus,” tegasnya.
Media menyampaikan apresiasi mendalam kepada para jurnalis yang masih berani menjaga independensi, sembari mengingatkan bahwa ruang demokrasi yang diperjuangkan lewat Reformasi 1998 jangan sampai berjalan mundur.
“Saya hanya berharap, ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat masih terus kita pertahankan. Reformasi 1998 dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jangan kita berjalan mundur,” papar Media.
Ia juga melontarkan analogi tajam terkait gerakan mahasiswa di Serbia yang akhirnya memaksa pimpinan media pro-rezim meminta maaf setelah bertahun-tahun memberitakan informasi secara berat sebelah.
Baca Juga
Terakhir, dia menyindir pihak-pihak yang mencekalnya dengan mengatakan mereka bisa mengontrol media, tetapi tidak bisa mengontrol Media (dirinya-red).
“Keep my words: You can control media, but you cannot control Media,” tulisnya.
Pencekalan siaran televisi ini merupakan puncak dari rangkaian perlakuan represif yang dialami Media Wahyudi Askar.
Sebagai peneliti independen yang vokal, keberaniannya membongkar celah kebijakan publik kerap dibalas dengan intimidasi dan teror nyata.
Rekam jejak mencatat, pasca-penerbitan dokumen kajian kritis CELIOS terkait analisis risiko korupsi dan ketimpangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Media beserta sejumlah peneliti dan pengkritik pemerintah menjadi sasaran intimidasi digital berskala masif.
Serangan berupa peretasan akun, pembombardiran pesan ancaman, hingga dugaan intimidasi fisik di wilayah Jakarta dialami oleh para pakar yang menyuarakan penolakan terhadap pemaksaan program bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
Namun, alih-alih surut, teror tersebut justru makin meneguhkan langkah akademisi asal Batusangkar ini untuk terus mengawal penggunaan uang negara.
Pencekalan dan intimidasi yang menimpa Media tidak lepas dari deretan analisis serta aksi frontal yang dilakukannya dalam membongkar kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Media mengkritik keras tatanan desentralisasi fiskal yang dinilainya ditarik mundur menjadi sangat sentralistik.
Ia mengibaratkan kebijakan pemangkasan anggaran daerah seperti “mengambil harta dari rumah orang lain dan hanya memberikan sedikit roti sebagai gantinya”.
Ia menyoroti ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sangat merugikan daerah kaya sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah.
Ia juga mempertanyakan urgensi rencana pembangunan 10 kampus baru bekerja sama dengan lembaga luar negeri serta pembentukan Lembaga Pendidikan Kebangsaan (URI).
Media menilai kebijakan tersebut keliru arah di saat kampus-kampus negeri yang ada masih megap-megap menghadapi keterbatasan dana riset dan para dosen harus merogoh kantong pribadi untuk membiayai penelitian.
Dalam sebuah forum, Media membongkar analogi pengelolaan pajak di Indonesia.
Media menganalogikan, negara mengambil 100 dari rakyat melalui instrumen pajak, namun hanya mengembalikan 10 dalam bentuk manfaat bersubsidi.
Ia mempertanyakan transparansi sisa penerimaan negara yang ditudingnya mengalir kepada kelompok-kelompok bisnis yang dekat dengan penguasa, serta mengecam tumpulnya fungsi pengawasan DPR RI.
Aksi paling fenomenal terjadi pada sela-sela Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Bangkok (12-18 Oktober 2026).
Media menyampaikan orasi protes terbuka di hadapan delegasi keuangan internasional, menuding lembaga donor global sebagai penyokong dana bagi proyek ekstraktif dan korporasi yang merusak jutaan hektare hutan gambut di Indonesia hingga memicu krisis ISPA massal.
“Terjadi kebakaran hutan yang sangat besar di Indonesia, dan pemerintah tidak melakukan apa-apa, banyak orang yang sekarat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Media menegaskan, korporasi penyebab karhutla adalah pihak yang mendanai konsesi, dan korporasi juga yang mendukung para politisi yang menghancurkan alam kita.
“Ini tidak pernah tentang perubahan iklim, ini hanya tentang privatisasi… Jika Anda tidak bisa menghentikan kebakaran hutan di Indonesia, kami akan menghentikan Anda dan mengusir Anda dari negara ini!” tegas Media.
View this post on Instagram
berita politikboikot mediademocrazydemocrazy.iddosen ugmkebebasan berpendapatkebebasan mimbar akademikkebebasan perskrisis demokrasikritik pemerintahmedia wahyudi askarpembungkaman akademisipencekalan tv nasionalpengakuan akademisisensor media
Artikel terkait lainnya
