Singgung Warisan Cacat Pola Pikir MK, Amien Rais: Peluang Gibran Nyapres 2029 Nyaris Mustahil!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Prof Amien Rais, kembali menyoroti polemik ijazah dan status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui kanal YouTube pribadinya yang diunggah Kamis (24/9/2026).

Dalam pernyataannya, Amien menilai Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini masih mewarisi pola pikir era kepemimpinan Anwar Usman, meski ada beberapa hakim yang dinilainya bersikap kritis.

Amien membuka pernyataannya dengan menyindir putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.

“Gibran bin Jokowi pasti tertawa gembira karena Mahkamah Konstitusi saat ini masih mempertahankan pola pikir Mahkamah lama yang dipimpin oleh Anwar Usman,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan sikap mantan Ketua MK tersebut yang kerap mengklaim hanya tunduk kepada Allah.

Baca Juga

Alamak! Bukan Hanya Ijazah SMA, Advokat Subhan Palal Klaim Kantongi Bukti Otentik Gibran Ternyata Tidak Lulus SMP

“Apakah benar bahwa ia tidak takut kepada siapa pun selain Allah, hanya Usman sendiri yang benar-benar tahu,” katanya.

Amien menyebut ada tiga hakim konstitusi yang menurutnya tetap berpegang pada prinsip kebenaran di tengah polemik ini, yakni Asrul Sani, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

“Ada tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang berpikir jernih dan terus menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keberanian,” ucapnya.

Sebaliknya, ia menilai enam hakim MK lainnya cenderung menghindari sikap tegas dalam menyikapi perkara ini.

Baca Juga

Peringatan Keras Guru Besar UGM: Gejala Populisme ‘Otoriter’ Mulai Menggejala di Era Prabowo!

“Sementara itu, enam hakim lainnya tampaknya bermain aman,” katanya.

Menurut Amien, ketiga hakim tersebut telah menegaskan poin penting soal keabsahan dokumen pendidikan Gibran.

“Ketiga tokoh hukum tersebut setidaknya telah memberikan perspektif yang jelas bahwa ijazah SMA atau yang setara yang diperoleh di luar negeri milik Gibran seharusnya ditunjukkan, bukan hanya sertifikat kesetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” tuturnya.

Amien turut mengutip pandangan pakar hukum tata negara Denny Indrayana terkait dugaan kejanggalan dalam penerbitan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan.

Baca Juga

Pakar Hukum Sebut Era Soeharto dan Prabowo Tidak Jauh Berbeda: Istana, Senjata, dan Pengusaha Naga!

Ia menyebut argumentasi hukum Denny cukup jelas, yakni bahwa Gibran semestinya tidak perlu melalui proses pemakzulan panjang seperti yang diusulkan Forum Purnawirawan TNI (FPP TNI), melainkan cukup didiskualifikasi.

“Yes, once Gibran is disqualified, the MPR can convene to ask President Prabowo to submit two names as replacements for Gibran to be chosen by the MPR,” ungkapnya, menirukan alur pemikiran Denny Indrayana.

Amien menilai usulan tersebut lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

“Denny Indrayana’s proposal makes sense, saving both time and money,” katanya.

Baca Juga

Jimmy Masrin Kasus Apa? Sosok Elit Yang Kepergok Nikmati Fasilitas ‘Sel Mewah’ di Lapas Cibinong Hingga Disorot Ombudsman

Namun ia menambahkan bahwa bila skenario itu benar-benar terjadi, pihak Jokowi disebutnya akan mengalami kebingungan besar.

“If this precedent were accepted, Jokowi would be confused. Extremely confused,” ujarnya.

Meski demikian, Amien meminta Denny Indrayana untuk bersabar menunggu proses yang berjalan.

“Brother Denny Indrayana should just be patient,” katanya.

Baca Juga

Sosok Ini Sebut Gugatan Gibran di MK ‘Manuver’ Skenario Pilpres 2029, Ada Figur Bidik Cawapres Prabowo?

Amien memprediksi peluang Gibran kembali maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pemilu 2029 nyaris tertutup, kecuali terjadi perubahan situasi politik yang drastis.

“Kecuali terjadi gempa politik, mustahil bagi partai mana pun untuk mencalonkan Gibran sebagai kandidat presiden atau wakil presiden pada tahun 2029, kecuali partai tersebut sudah benar-benar gila,” tegasnya.

Ia menyebut satu-satunya partai yang berpotensi mengusung Gibran hanyalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), itu pun dengan syarat partai tersebut mampu melewati ambang batas parlemen.

“Satu-satunya partai yang mungkin mencalonkan Gibran adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Dan itu pun hanya jika PSI melewati ambang batas 4 persen di parlemen,” jelasnya.

Baca Juga

Ketar-Ketir Soal Gugatan Denny Indrayana Cs, Relawan Gibran Ajukan ‘Surat Keberatan’ ke MK: Takut Wapres Beneran Dilengserkan?

Ia menambahkan, sekalipun PSI lolos ke parlemen, partai-partai besar seperti Gerindra, PDIP, dan Golkar disebutnya tidak akan memilih Gibran sebagai pasangan calon.

Di bagian akhir pernyataannya, Amien menyampaikan pandangannya soal wajah Indonesia pada 2029 mendatang.

“Menurut saya, ini adalah Indonesia tanpa Jokowi dan keluarganya,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membawa suasana yang lebih kondusif bagi masyarakat.

Baca Juga

Menjaga Denyut Bumi Khatulistiwa: 5 Poin Penting Dinamika, Tantangan, dan Masa Depan Kalimantan Barat

“Ini akan menjadi Indonesia yang mungkin lebih tenang dan aman, sehingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari tanpa terganggu atau diganggu oleh isu-isu seputar Gibran bin Jokowi,” ujarnya.

Amien menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pandangannya bersifat opini pribadi yang terbuka untuk diperdebatkan.

“Pendapat saya ini mungkin benar, atau mungkin salah. Allah Maha Mengetahui,” pungkasnya.

Baca Juga

Rizal Fadillah: Nasib Gibran Bisa ‘Langsung Tamat’ Begitu Mahkamah Konstitusi Tiup Peluit!