Peringatan Keras Guru Besar UGM: Gejala Populisme ‘Otoriter’ Mulai Menggejala di Era Prabowo!
DEMOCRAZY News
25 September 2026 10:11 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Zainal Arifin Mochtar, menyentil cara Presiden Prabowo Subianto merespons kritik dari kalangan pakar.
Ia melihat terdapat nuansa populisme dalam pemerintahan Prabowo yang membuat kritik seolah-olah ditempatkan sebagai sikap yang berseberangan dengan kepentingan rakyat.
Dikatakan Uceng, sapaannya, pola tersebut terlihat ketika pemerintah atau pendukungnya membangun narasi bahwa pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah berarti tidak berpihak kepada masyarakat.
Hal ini diungkapkan Ubedillah saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang digelar di Hotel Mercure, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).
Diskusi publik tersebut bertajuk, ‘Indonesia Memanggil: Konstitusi Dikorupsi, Patronase Oligarki, dan Bahaya Senjata Hukum Beracun RUU Perampasan Aset’.
Baca Juga
“Kalau kita lihat, sebenarnya ada nuansa negara populisme yang sedang dibangkitkan,” ujar Uceng.
Kritik Pemerintah Dianggap Melawan Rakyat
Uceng menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan populisme.
Menurut dia, populisme dapat muncul ketika pemerintah membangun persepsi seolah-olah hanya pemerintah yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
“Populisme itu apa? Populisme itu adalah seakan-akan yang paling merakyat itu cuma negaranya, cuma pemerintah. Yang lain itu enggak merakyat,” tukasnya.
Baca Juga
Ia mengatakan, pola tersebut kemudian membuat kritik terhadap pemerintah dapat dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan terhadap rakyat.
“Jadi siapa yang mengkritik pemerintah, itu sebenarnya orang yang sedang melawan rakyat itu sendiri. Itu cara berpikirnya, bangkitnya rezim populisme,” sebutnya.
Lanjut Uceng, narasi tersebut pada akhirnya menciptakan garis pembatas antara pemerintahan Prabowo dan para pakar yang menyampaikan kritik.
“Jadi dia (Prabowo) menarik garis batas bahwa sebenarnya yang paling merakyat itu cuma saya, yang mengkritik saya adalah orang yang tidak merakyat. Kira-kira begitu,” sesalnya.
Ia juga menyinggung sejumlah istilah yang kerap digunakan Prabowo dalam membangun narasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintahannya.
Teranyar, Prabowo menyebut pakar dengan kalimat ‘saking pintarnya jadi goblok’.
Sebelumnya lagi, para pengkritik disebut ‘Londo Ireng’.
“Itulah yang dikelola dengan berbagai bahasa, misalnya antek-antek asing, misalnya adalah ada orang pintar yang tidak suka lihat kita memberi makan orang miskin,” imbuhnya.
Baca Juga
Cara Pelaksanaan Program Pemerintah Disoal
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara ini menegaskan bahwa perdebatan mengenai program pemerintah, tidak seharusnya diarahkan pada persoalan apakah masyarakat miskin layak mendapatkan bantuan atau tidak.
“Padahal kan perdebatannya bukan di paradigmanya. Kan yang paling pertama kan kita enggak ada menolak dikasih makan orang miskin, tapi kan problemnya adalah caranya,” cetusnya.
Dengan demikian, kata Uceng, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak otomatis berarti menolak tujuan dari sebuah program.
Tidak berhenti di situ, ia juga mengingatkan kembali kepada publik mengenai film dokumenter Dirty Vote yang pernah dibuatnya bersama Dandhy Laksono dan beberapa lainnya.
Baca Juga
“Kami sudah mengkreasikan itu, mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi di rezim Prabowo ini adalah dia memenangkan pemilu dengan insecure, kan dengan cara curang kan? Kan sebenarnya dia insecure. Dia terpilih secara tidak percaya diri (PD). Kenapa enggak PD? Ya karena anak haram itu tadi,” timpalnya.
Prof Uceng: Prabowo Perkuat Otak, Otot, dan Ongkos
Uceng kemudian menyebut tiga hal yang dilakukan pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kekuasaan.
“Makanya yang dia lakukan dalam film yang kami buat itu, dia melakukan tiga hal, dia memperkuat otak, otot, dan ongkos,” terangnya.
Ia menjelaskan, salah satu aspek yang dimaksud adalah penguatan sektor pertahanan dan keamanan.
“Yang pertama dia perkuat adalah otot. Bagaimana cara memperkuat otot? Dia perkuat tentara dan polri,” tandasnya.
Uceng, kemudian bicara terkait perkembangan struktur pertahanan yang menurutnya mengalami pembengkakan di mana-mana.
“Sebentar lagi dan itu kan rencana di film itu ada kita sebut rencana itu sampai 2029, dia akan taruh di seluruh provinsi. Taruh di seluruh provinsi, 38 provinsi, Kodam. Lalu kemudian akan ada yang namanya Korem/Kodim. Ada yang namanya penambahan hampir 1 juta tentara,” kuncinya.
berita hebohBerita TerkiniBerita Viralcatatan pentingdemocrazydemocrazy.iddinamika politikDunia Pendidikanguru besar ugminfo terbaruintelijen politikistana negaraIsu Nasionalkebebasan akademikkritik pemerintahpolitik nasionalpopulismeprabowo subiantosorotan tajamtrending topic
Artikel terkait lainnya
