Pakar Hukum Sebut Era Soeharto dan Prabowo Tidak Jauh Berbeda: Istana, Senjata, dan Pengusaha Naga!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana blak-blakan membandingkan pola kekuasaan pada era Orde Baru dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perbandingan itu disampaikan Denny saat membahas persoalan penegakan hukum antikorupsi dalam dialog publik di Kota Makassar.

Baginya, lingkaran kekuasaan masih menjadi salah satu persoalan penting ketika pemberantasan korupsi berhadapan dengan pusat kekuasaan.

Denny bahkan menyebut konfigurasi lingkaran kekuasaan saat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah ia lihat pada era Presiden Soeharto.

Baca Juga

Alamak! Bukan Hanya Ijazah SMA, Advokat Subhan Palal Klaim Kantongi Bukti Otentik Gibran Ternyata Tidak Lulus SMP

Sebut Episentrum Kekuasaan Era Soeharto

Denny mengatakan, pemberantasan korupsi semestinya mampu berhadapan dengan lingkaran-lingkaran yang berada di sekitar pusat kekuasaan.

“Penegakan hukum antikorupsi itu bisa efektif berhadapan dengan sebenarnya lingkaran-lingkaran pusat kekuasaan,” ujar Denny di Makassar, Jumat (25/9/2026).

Ia kemudian mengingat kembali pandangannya mengenai kondisi pada penghujung era Orde Baru.

“Dulu di masa Orde Baru saya mengatakan episentrum korupsi itu ada empat Istana, Cendana, senjata, pengusaha naga. Ini saya bicara tahun 98-an, era Pak Harto,” ucapnya.

Baca Juga

Peringatan Keras Guru Besar UGM: Gejala Populisme ‘Otoriter’ Mulai Menggejala di Era Prabowo!

Ditegaskan Denny, pola tersebut memiliki kemiripan dengan kondisi saat ini.

Prof Denny: Sekarang Tidak Jauh Berbeda

Denny menyebut pusat-pusat kekuasaan tersebut kini mengalami pergeseran.

“Sekarang tidak jauh berbeda. Barangkali bergeser ke Istana, Kertanegara, senjata, masih pengusaha naga,” tukasnya.

Ia menilai lingkaran-lingkaran tersebut memiliki pengaruh terhadap kehidupan bernegara.

Baca Juga

Singgung Warisan Cacat Pola Pikir MK, Amien Rais: Peluang Gibran Nyapres 2029 Nyaris Mustahil!

“Itulah lingkaran kekuasaan yang kemudian mempengaruhi bagaimana kehidupan bernegara kita,” imbuhnya.

Denny mengatakan, persoalan menjadi serius ketika kelompok-kelompok di sekitar pusat kekuasaan dianggap tidak tersentuh oleh proses penegakan hukum.

“Dan korupsi pada lingkaran-lingkaran itu akhirnya untouchable,” sebutnya.

Denny kemudian mengaitkan pandangannya dengan pernyataan Prabowo mengenai tidak adanya wilayah yang kebal dari penegakan hukum jika dirinya menjadi presiden.

Baca Juga

Jimmy Masrin Kasus Apa? Sosok Elit Yang Kepergok Nikmati Fasilitas ‘Sel Mewah’ di Lapas Cibinong Hingga Disorot Ombudsman

“Ketika Prabowo mengatakan tidak ada lagi wilayah untouchable kalau saya jadi presiden, maka sebenarnya wilayah untouchable itu berlindung di balik jubah kepresidenan dia,” Denny menuturkan.

“Maka sebenarnya yang korupsi itu ada di dekat, samping, kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah dia. Karena untouchables itu ada di lingkaran presiden,” tambahnya.

Disebut Mendekat untuk Mendapatkan ‘Protection’

Denny melanjutkan, kedekatan dengan pusat kekuasaan dapat menjadi sarana mendapatkan perlindungan dari proses hukum.

“Semua kemudian mendekat kepada presiden untuk mendapatkan protection, mendapatkan bunker dari upaya penegakan hukum antikorupsi, pada saat yang sama mereka kemudian menjadi bagian dari kekalnya praktik korupsi itu. Ini yang kedua,” terangnya.

Baca Juga

Sosok Ini Sebut Gugatan Gibran di MK ‘Manuver’ Skenario Pilpres 2029, Ada Figur Bidik Cawapres Prabowo?

Lebih jauh, Denny kemudian membawa pembahasan pada posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Nah ketika kita bicara sosok Gibran, kita juga melihat turunannya KKN itu, kolusi,” kuncinya.