DEMOCRAZY.ID — Langkah politik mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membina dan membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dianalisis sebagai bagian dari kalkulasi strategis jangka panjang.
Berdasarkan pembacaan para pengamat, strategi tersebut disiapkan untuk mengantisipasi dinamika dan ketidakpastian peta politik nasional menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, khususnya dalam mengamankan masa depan politik sang putra, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lektor Kepala sekaligus Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, mengungkapkan pandangannya dalam program siniar Total Politik bahwa Jokowi menyadari dirinya tidak bisa sepenuhnya bergantung pada konstelasi kekuasaan yang ada saat ini.
Menjelang 2029, dinamika koalisi diprediksi sangat cair, sehingga membutuhkan persiapan kendaraan politik yang mandiri.
Setidaknya terdapat dua skenario utama yang menjadi dasar perhitungan politik tersebut:
Jika Presiden Prabowo Subianto memutuskan kembali maju pada periode kedua, peluang Gibran Rakabuming Raka untuk kembali mendampingi sebagai calon wakil presiden belum sepenuhnya aman.
Partai-partai politik lain di dalam koalisi pendukung dipastikan akan saling bersaing ketat untuk memperebutkan posisi cawapres.
Selain itu, dinamika sejarah politik kerap menunjukkan adanya kecenderungan pergantian posisi wakil presiden pada periode petahana kedua.
Jika Prabowo tidak lagi mencalonkan diri, peta pertarungan akan menjadi sangat terbuka (open recruitment).
Seluruh partai koalisi diperkirakan akan berlomba-lomba mengusung kader internalnya masing-masing sebagai calon presiden, kendati restu atau dukungan dari figur Prabowo tetap diperebutkan.
Dalam situasi ini, Jokowi membutuhkan kekuatan politik otonom untuk memastikan daya tawar pencalonan Gibran tetap kuat.
“Pak Jokowi harus siapkan diri dari sekarang. Banyak tantangan untuk memajukan kembali Gibran sebagai Cawapres Pak Prabowo di 2029. Maka solusinya buat Pak Jokowi hari ini adalah menyiapkan partai PSI,” tutur Djayadi, dikutip Kamis (13/8/2026).
Dengan membesarkan PSI, Jokowi dinilai memiliki opsi dan instrumen tawar politik yang tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan satu partai atau koalisi besar tertentu.
Terlebih lagi, pergerakan elektoral partai berlambang mawar tersebut mulai menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data bocoran survei dari lembaga riset SMRC dan Indikator pada pertengahan 2026, elektabilitas PSI tercatat berada di kisaran 3 hingga 4,1 persen, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Penguatan posisi partai sendiri juga dinilai sangat krusial jika kelak terjadi perubahan regulasi terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), misalnya wacana penurunan menjadi nol persen.
Jika skenario tersebut terjadi, memiliki kendaraan politik di Senayan atau basis akar rumput yang kuat akan menjadi modal vital sebagai “sekoci” penyelamat bagi pengaruh politik keluarga Jokowi di masa depan.