DEMOCRAZY.ID – Mantan Sekertaris BUMN dan aktivis sosial, Said Didu mengungkap hal menarik soal Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Dalam pernyataan tersebut, Said Didu mengungkap keterikatan dengan pengunduran diri Nusron dari Partai Golkar.
Serta keinginannya untuk menjabat di posisi Ketua dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Ini diungkap oleh Said Didu di podcast YouTube Channel Abraham Samad Speak UP.
Soal surat pengunduran diri dari pengurus Golkar yang memang jadi pembahasan, Said Didu sama sekali tidak merasa kaget dengan hal tersebut.
“Tidak kaget, kan malam-malamnya sudah ada yang digunakan untuk Muktamar NU,” kata Said Didu.
Surat yang muncul dan jadi pembahasan baru-baru ini disebutnya seharusnya sudah ada sekitar enam bulan lalu.
“Minggu lalukan itu sudah muncul bahwa dia mengundurkan diri dari Ketua (pengurus) Partai Golkar, enam bulan lalu,” tuturnya.
Ia mengungkap dugaan ada kegiatan dari Nusron Wahid yang mundur sebagai pemenuhan syarat jadi Ketua PBNU yaitu tidak terlibat Partai Politik.
“Ini dugaan saya dan biasa mendekati akal-akalan, bahwa menjadi Ketua NU harus mundur dari Partai Politik,” paparnya.
Ia tegas dan begitu yakin dengan hal ini.
Karena dalam pemaparannya hal yang sama juga dilakukan oleh Ketua PWPKB Jawa Tengah
“Nah, saya yakin itu. Karena kenapa? Karena Ketua PWPKB Jawa Tengah yang mau maju juga mundur seperti Nusron,”jelasnya.
“Jadi, sepertinya surat itu mau digunakan untuk jadi Ketua PBNU,” sambungnya.
Hanya saja, apa yang diinginkan oleh Nusron itu akhirnya gagal.
Karena langkah yang diambil oleh tokoh-tokoh NU dan semuanya pun gagal.
“Karena gagal, pintarnya tokoh-tokoh NU ini bukan enam bulan tapi satu tahu. Maka dua orang ini akhirnya gugur dalam pencalonan,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji mengatakan pengunduran diri Nusron telah disampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sejak lebih dari enam bulan lalu.
“Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu,” kata Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/9).
Nusron sebelumnya tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar periode 2024-2029.
Jabatan tersebut berada dalam struktur Fungsi Elektoral 1.
Sarmuji mengatakan Nusron kini masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan Nusron memilih meninggalkan struktur kepengurusan partai.
“Mungkin ingin fokus ke hal lain,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga membenarkan pengunduran diri tersebut.
Menurutnya, Nusron telah menyampaikan keputusan itu beberapa bulan lalu.
Pengunduran diri Nusron dari struktur DPP Golkar diketahui di tengah sorotan terhadap dirinya setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN dan pihak swasta.
Delapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
KPK menyebut empat tersangka, yakni Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry, diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.