DEMOCRAZY.ID — KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menduga rencana mantan Presiden Joko Widodo berkeliling Indonesia berkaitan dengan pelurusan isu ijazah palsu yang berlarut-larut di masyarakat.
Mantan Gubernur Jakarta ini juga mengatakan Jokowi bebas menjalankan rencananya untuk mengujungi berbagai daerah di Indonesia.
“Barangkali untuk menetralisasi itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang terjadi, misalnya, gitu ya. Jadi monggo,” kata Djarot ditemui di sela-sela kegiatan bimbingan teknis PDIP untuk anggota DPRD, Jakarta Utara.
Menurut Djarot, Jokowi harus dapat menjelaskan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia memiliki ijazah asli sebagai alumnus Universitas Gadjah Mada.
Dia menilai, cara itu lebih praktis untuk mengakhiri perdebatan tentang keaslian ijazah bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Tunjukkan saja ijazahnya. Paling enak itu, enggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya,” kata dia.
Djarot berpendapat, pelesiran Jokowi ke Jawa Barat, Nusa Tengga Timur, hingga Lampung, tidak menjadi masalah bagi PDIP.
Dia justru meyakini PDIP akan makin solid membangun konsolidasi partai di saat Jokowi blusukan bersama Partai Solidaritas Indonesia.
“Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah itu justru partai kita semakin solid ya. Partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling ke mana pun,” kata Djarot.
Jokowi mengatakan dokumen tersebut akan dibawa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan,” tegas Jokowi.
Jokowi telah menyatakan kesiapannya memberikan dokumen melalui proses hukum.
Sementara Djarot kini mendorong agar penjelasan mengenai ijazah juga dapat diberikan kepada masyarakat secara terbuka.
Adapun agenda kunjungan mantan presiden itu menjadi perhatian karena sejumlah daerah disebut masuk dalam rencana awal.
Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung, dan Sumatera Barat menjadi tiga wilayah yang disebut akan dikunjungi dalam rangkaian safari politik tersebut.