GEMPAR! Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan Dorong Gibran Diganti: Sudah Jelas ‘Cacat Ijazah, Cacat Konstitusi’
DEMOCRAZY News
6 Oktober 2026 6:23 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan secara terbuka menyarankan adanya penggantian dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai pergantian tersebut diperlukan di tengah berbagai persoalan yang mengiringi posisi politikus muda itu sebagai wakil presiden.
Syahganda mengaitkan usulan tersebut dengan polemik dokumen pendidikan dan proses pencalonan Gibran di Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan dalam siniar bersama Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di 3 Oktober 2026.
Menurut Syahganda, persoalan yang melekat pada politikus muda itu sudah membuatnya menilai posisi wakil presiden tidak lagi layak dipertahankan dalam kondisi sekarang.
“Makanya saya bilang, sebenarnya saatnya juga wapres ini diganti. Is enough, ya kan? Anda itu enggak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Udah, selesai aja,” tegas Syahganda, dikutip Senin (5/10/2026).
Pernyataan tersebut merupakan pandangannya di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.
Perkara Gibran mengenai syarat pendidikannya terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Syahganda sebelumnya juga mengkritik kinerja politikus muda itu sebagai wakil presiden.
Ia membandingkan Gibran dengan Jusuf Kalla dan Boediono.
Menurutnya, Jusuf Kalla pernah terlibat dalam penanganan sejumlah persoalan besar seperti bencana gempa bumi hingga urusan ekonomi.
Sementara Boediono juga menjalankan fungsi pemerintahan secara aktif.
Bagi Syahganda, persoalan kinerja tersebut memperkuat alasan untuk mencari sosok baru yang mampu menjadi mitra kerja Presiden Prabowo.
Namun, ia menyadari pergantian wakil presiden memiliki konsekuensi politik yang besar.
Karenanya Syahganda mengusulkan agar terdapat semacam kompensasi politik bagi kelompok yang terdampak apabila politikus muda itu benar-benar diganti.
Salah satu skenario yang dia lontarkan adalah memberikan posisi menteri kepada kelompok politik tertentu, misalnya dengan memberikan jabatan untuk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
“Dihargai aja, satu kursi wapres itu ekuivalen dengan berapa menteri? Kan boleh dong mereka dikasih kompensasi. Dia bisa juga ganti anaknya jadi menteri kan,” jelasnya.
Syahganda Kritik Kinerja Gibran Rakabuming: Wapres Tak Bekerja, Gunting Pita Saja Tidak Berwibawa!
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai peran politikus itu selama mendampingi presiden belum menunjukkan kontribusi yang sebanding dengan ekspektasi terhadap seorang wakil presiden.
Syahganda bahkan membandingkan posisi politikus muda itu dengan dua wakil presiden sebelumnya yakni Jusuf Kalla dan Boediono.
Baca Juga
Menurut dia, kedua tokoh tersebut memiliki peran yang lebih terlihat dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan.
“Waktu Jusuf Kalla sama SBY. JK itu menangani persoalan Aceh, gempa bumi, ekonomi, dia bekerja. Dulu Boediono bekerja. Nah, ini wapres tidak bekerja,” kritik Syahganda, dikutip Senin (5/10/2026).
Ia kemudian menyoroti aspek lain yang menurutnya tidak kalah penting, yakni wibawa seorang wakil presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Bagi Syahganda, peran wakil presiden tidak semestinya hanya terlihat ketika menghadiri kegiatan seremonial.
Baca Juga
Bahkan dalam agenda simbolis seperti peresmian atau pengguntingan pita sebuah proyek besar, seorang wapres dinilai tetap perlu memiliki wibawa yang kuat.
“Untuk gunting pita dalam suatu proyek besar itu, seorang wapres juga harus punya wibawa. Ini wapresnya enggak ada wibawa,” ujarnya.
Kritik tersebut kemudian menjadi salah satu alasannya mendorong adanya pergantian Gibran.
Menurut dia, pemerintahan membutuhkan sosok yang dapat menjalankan fungsi pendamping presiden secara aktif.
Syahganda menilai wakil presiden seharusnya dapat mengambil alih sebagian tugas pemerintahan ketika presiden sedang menjalankan agenda di wilayah lain atau melakukan kunjungan ke luar negeri.
Ia menggambarkan sosok ideal tersebut sebagai mitra kerja yang memiliki kemampuan untuk membagi beban pemerintahan dengan presiden.
“Kalau Prabowo ke Indonesia Timur, dia di Indonesia Barat. Kalau Prabowo urusan udara, dia bisa urusan laut. Nah, ini yang harus dicari,” kata Syahganda.
[VIDEO]
bakom ricacat konstitusicopot gibrandemocrazydemocrazy.idgibran rakabumingijazah gibranistana negaraIsu Nasionalmahkamah konstitusipolitik nasionalskandal politiksorotan publiksyahganda nainggolanwakil presiden
Artikel terkait lainnya
