Pengamat Tegaskan Efek Domino Pemakzulan: Jika Gibran Dilengserkan, Jalan Terbuka Lebar ‘Mengadili Jokowi’!

DEMOCRAZY.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menjadi kekuatan sekaligus kelemahan politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).

Di tengah polemik ijazah SMA Gibran dan menguatnya wacana pemakzulan, Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi pilihan politik yang tidak mudah: mempertahankan Gibran atau mengambil langkah yang berpotensi mengubah peta kekuasaan nasional.

Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS), Yusuf Blegur, menilai polemik yang membelit Gibran berpotensi menjadi pintu masuk bagi perubahan konstelasi politik, termasuk menyangkut pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.

Dalam analisis politiknya bertajuk Ketika Gibran Menjadi Kekuatan Sekaligus Kelemahan Jokowi, Sabtu (10/10/2026), Yusuf mempertanyakan kemungkinan Prabowo mengambil langkah politik terhadap Gibran, sekaligus bagaimana langkah tersebut dapat memengaruhi posisi politik Jokowi.

“Positioning Jokowi di ujung tanduk. Jika Gibran dilengserkan rakyat atau di-impeachment oleh DPR, boleh jadi itu menjadi jalan terbuka mengadili Jokowi. Tapi, mungkinkah? Bagaimana langkah politik Prabowo selanjutnya?” tulis Yusuf.

Baca Juga

Senayan Mulai Bergerak Panas! PKB Dikabarkan Siap Galang ‘Hak Angket’ Soal Ijazah Gibran, Dukung Pemakzulan?

Menurut Yusuf, polemik ijazah Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 telah membuka babak baru perdebatan politik nasional.

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut Gibran sebagai wakil presiden, tetapi juga berpotensi memengaruhi posisi dan pengaruh politik Jokowi.

Yusuf menyoroti putusan MK yang menurut pembacaannya membuka ruang bagi perdebatan lebih lanjut mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Ia menilai perkembangan tersebut dapat menjadi momentum bagi DPR dan partai-partai politik untuk menentukan sikap.

Baca Juga

Menteri RI Ini Dijatuhi Hukuman Mati karena Korupsi, Hartanya Disita!

Namun, langkah politik selanjutnya tetap bergantung pada substansi putusan, ketentuan konstitusi, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Polemik mengenai ijazah maupun dorongan pemakzulan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh pihak yang dipersoalkan.

Yusuf berpendapat, posisi Gibran dalam pemerintahan dapat menjadi dilema bagi Prabowo.

Di satu sisi, Gibran merupakan wakil presiden yang mendampingi Prabowo dalam pemerintahan.

Baca Juga

Direktur Charta Politica Yunarto Wijaya Sarankan Gibran Mundur Usai Putusan MK, Singgung Etika dan Standar Jepang

Di sisi lain, hubungan politik tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Jokowi dalam dinamika politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan.

Menurut Yusuf, Prabowo masih harus memperhitungkan pengaruh informal Jokowi, jaringan politik, dukungan birokrasi, serta keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selama ini dikaitkan dengan keluarga Jokowi.

“Bagi Prabowo, Gibran menjadi rantai politik yang menjadi beban, sandera dan sekaligus membatasi ruang gerak politiknya,” tulis Yusuf.

Ia menilai persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan Pilpres 2029, melainkan juga menyangkut upaya Prabowo memperkuat kendali pemerintahan dan memperluas ruang politiknya sendiri.

Baca Juga

Eks Wakapolri Buka Suara ‘Cacat Administrasi’ Pendidikan Gibran: Bisa Jadi Masukan Revisi UU Pemilu!

Dalam pandangan Yusuf, Prabowo perlu memperhitungkan kemungkinan munculnya persaingan pengaruh di lingkar kekuasaan.

Ia bahkan mengaitkannya dengan kekhawatiran mengenai dualisme kepemimpinan nasional atau situasi yang kerap disebut sebagai matahari kembar.

Yusuf menduga Prabowo akan berupaya memperkuat posisinya secara bertahap tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan Jokowi.

Ia menghubungkan dugaan tersebut dengan strategi merangkul sejumlah tokoh yang dikenal kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, termasuk Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Rocky Gerung.

Baca Juga

Roy Suryo Beber Hasil Temuan Ijazah Gibran: Maksimal SD Kalau Tak Lulus SMP

Yusuf juga menyinggung masuknya sejumlah aktivis yang sebelumnya berada dalam barisan oposisi ke dalam pemerintahan.

Menurut dia, perkembangan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan politik sekaligus membangun kekuatan penyeimbang.

Meski demikian, anggapan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan strategi khusus untuk melemahkan Jokowi masih merupakan interpretasi politik Yusuf dan belum dapat dipastikan sebagai agenda resmi Presiden Prabowo.

Yusuf menilai keberadaan Gibran di kursi wakil presiden mempunyai dua sisi bagi Jokowi.

Baca Juga

Menarik! Bakom RI Dorong Anies Baswedan Masuk Kabinet Prabowo Jadi ‘Menteri Pendidikan’

Di satu sisi, jabatan tersebut menjadi simbol keberlanjutan pengaruh politik keluarga mantan presiden itu.

Di sisi lain, kontroversi yang menyertainya berpotensi menjadi beban politik bagi Jokowi.

Ia berpendapat, polemik ijazah Gibran dapat memperbesar tekanan politik terhadap keluarga Jokowi, terutama apabila partai-partai di DPR memutuskan membawa persoalan tersebut ke dalam pembahasan politik yang lebih serius.

Dalam skenario yang dibayangkannya, Prabowo berpotensi menghadapi pilihan untuk tetap mempertahankan Gibran atau mengambil jarak dari persoalan yang membelit wakil presidennya.

Baca Juga

Rocky Gerung Sentil Gibran: Lebih Elegan Kalau Bilang ‘Saya Tidak Layak Lagi Jadi Wapres’!

Yusuf juga mengangkat kemungkinan munculnya nama Puan Maharani sebagai calon pengganti apabila terjadi pergantian wakil presiden.

Namun, kemungkinan tersebut masih berupa spekulasi politik dan tidak menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan atau proses resmi untuk mengganti Gibran.

Pergantian wakil presiden bukan keputusan yang dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kalkulasi politik.

Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional, termasuk ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Baca Juga

Mahfud MD Sebut Ada ‘Tiga Kemenangan’ Denny Indrayana dalam Gugatan Ijazah Gibran di MK

Karena itu, polemik ijazah, tekanan publik, dan manuver partai politik perlu dibedakan dari persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam proses pemberhentian seorang wakil presiden.

Pertanyaan terbesar yang diajukan Yusuf adalah apakah Prabowo akan berani mengambil langkah tegas terhadap Gibran atau memilih mempertahankan kompromi politik dengan Jokowi.

Menurut Yusuf, Prabowo mempunyai kepentingan untuk memperkuat posisi kepresidenannya.

Namun, langkah tersebut juga berpotensi menghadapi konsekuensi politik karena hubungan Prabowo dan Jokowi terbentuk melalui perjalanan panjang, termasuk dukungan politik dalam Pilpres 2024.

Baca Juga

UAS Lempar Satire Menohok: Ijazah Tidak Ada Apa-Apanya Kalau Bukan Anak Siapa dan Pamanmu Bukan Hakim Konstitusi!

Yusuf menilai Prabowo tidak bisa begitu saja mengabaikan hubungan tersebut.

Ia juga menyebut adanya kepentingan dan investasi politik yang membuat hubungan antarelite kekuasaan menjadi rumit.

Di sisi lain, tekanan publik terhadap polemik ijazah Gibran dapat menjadi faktor yang ikut memengaruhi perhitungan politik pemerintah dan partai-partai di parlemen.

Yusuf mempertanyakan apakah Prabowo akan mengambil sikap tegas atau justru memilih kompromi demi menjaga stabilitas kekuasaan.

Baca Juga

Direktur Eksekutif IPO Sebut Gibran Wapres Ilegal, Desak DPR Ambil Langkah Tegas Pemakzulan!

“Bahwasanya Gibran merupakan kekuatan sekaligus kelemahan Jokowi. Tinggal bagaimana Prabowo menyikapinya,” tulis Yusuf dalam penutup analisisnya.

Pada akhirnya, arah perkembangan politik tersebut masih bergantung pada proses hukum, sikap partai-partai politik, dan keputusan para pemangku kepentingan.

Dugaan adanya strategi untuk melemahkan Jokowi maupun kemungkinan pergantian Gibran masih perlu dibuktikan melalui perkembangan konkret, bukan hanya spekulasi.

Bagi Yusuf, polemik ini menjadi ujian bagi Prabowo dalam menentukan apakah ia akan mempertahankan keseimbangan politik dengan Jokowi atau memperkuat kemandirian kekuasaannya sebagai presiden.