DEMOCRAZY.ID — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengungkapkan, pembagian 20.000 kuota haji tambahan 2023-2024 menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 haji khusus merupakan arahan langsung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pengakuan itu disampaikan Yaqut saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Di persidangan, Yaqut membeberkan kronologi bagaimana tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi itu diterima, dilaporkan kepada presiden, hingga muncul arahan pembagian dengan komposisi 50:50.
Kesaksian tersebut sekaligus menempatkan keputusan pembagian kuota tambahan pada level komunikasi langsung antara Menteri Agama dan Presiden saat itu.
Yaqut mengaku, pertama kali mengetahui informasi tambahan 20.000 kuota haji dari siaran YouTube Sekretariat Negara sekitar 19 atau 20 Oktober 2023.
Kementerian Agama kemudian mulai membahas dan memastikan informasi tersebut.
Ia sempat berupaya meminta waktu untuk menghadap Jokowi, tetapi belum memperoleh jadwal khusus.
Informasi mengenai tambahan kuota itu juga sempat disampaikan secara sekilas dalam rapat kabinet pada awal November 2023 saat melaporkan penyelenggaraan haji 2023.
Namun, arahan pembagian kuota baru diperoleh dalam pertemuan khusus dengan Jokowi pada 27 November 2023.
“Baru kemudian di tanggal 27 November, secara khusus saya mendapatkan waktu untuk bisa melaporkan ke presiden terkait dengan tambahan kuota 20.000 tersebut,” ujar Yaqut.
Dalam pertemuan itu, Yaqut mengaku kembali menyampaikan evaluasi pelaksanaan haji 2023 sekaligus menjelaskan bahwa tambahan 20.000 kuota merupakan penambahan terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia.
Menurutnya, Jokowi kemudian mengarahkan agar kuota tambahan tersebut dibagi rata untuk haji reguler dan haji khusus.
“Kemudian presiden memberikan arahan, ya untuk keselamatan mohon izin untuk keselamatan jemaah karena pengalaman 2023 yang sudah kami laporkan di rapat kabinet tersebut, Yang Mulia, dan agar ekonomi juga ikut bergerak karena pada waktu pasca-COVID ekonomi masih sulit, dibagi dua saja, 50%-50%,” terang Yaqut.
Arahan itu menjadi titik penting dalam pengambilan kebijakan pembagian kuota tambahan.
Yaqut menyebut, keputusan pembagian 10.000 kuota untuk masing-masing kategori disampaikan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) saat itu, Hilman Latief.
Usai menghadap Jokowi, Yaqut langsung menuju kompleks parlemen untuk menghadiri rapat kerja bersama DPR.
Di lokasi, ia dijemput Hilman Latief dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama saat itu, Faisal Ali Hasyim.
Yaqut mengaku kemudian menyampaikan arahan presiden tersebut kepada Dirjen PHU, tetapi meminta agar informasi pembagian kuota itu ditahan sementara sambil menunggu kepastian.
“Saya sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada arahan presiden agar kuota haji tambahan dibagi 10.000, 10.000. Saya sampaikan ke Pak Dirjen pada waktu itu agar ini disimpan dulu, sampai di-keep dulu bahasa saya, Yang Mulia,” kata Yaqut.
Ia berdalih, penahanan sementara informasi itu diperlukan agar Kementerian Agama (Kemenag) terlebih dahulu melakukan mitigasi, analisis, serta simulasi atas kuota tambahan sebelum kepastian diperoleh.
“Sampai benar-benar kita dapat kepastian tentang kuota ini. Di-keep dulu, tetapi sambil itu lakukan mitigasi, lakukan analisa, kemudian lakukan simulasi atas kuota,” pungkasnya.