Panggung Politik Gempar! Tokoh Digadang-Gadang Jadi Capres Tiba-Tiba Tolak Pencalonan, Ngaku Belum Siap
DEMOCRAZY News
22 Juli 2026 4:46 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Perdana Menteri (PM) Hungaria Peter Magyar membatalkan usulan pencalonan grandmaster catur Judit Polgar sebagai presiden baru negara tersebut setelah tawaran itu secara resmi ditolak oleh Polgar.
Langkah penarikan nominasi ini menjadi hambatan bagi agenda politik Magyar yang tengah berupaya menghapus pengaruh serta kebijakan peninggalan mantan PM Viktor Orban dari sistem pemerintahan Hungaria.
Mengutip laporan The Russia Today, Selasa (21/07/2026), awalnya Magyar menyampaikan pengumuman pencalonan Polgar pada hari Senin.
Ia beralasan pencalonan ini ntuk menghadirkan sosok pemersatu yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Negara kita membutuhkan persatuan, perdamaian, dan seorang presiden yang dapat dibanggakan oleh seluruh rakyat Hungaria,” tulis Peter Magyar melalui akun media sosial pribadinya.
Kemudian, Polgar menolak dengan mengatakan tidak siap untuk bertanggung jawab penuh bila mendapatkan posisi strategis itu.
Pernyataan penolakan dari Polgar memicu perdebatan publik dan menyoroti dinamika politik yang tengah memanas di negara tersebut.
“Saya tidak merasa memiliki cukup kekuatan untuk memikul tanggung jawab sejarah dalam menyatukan bangsa yang terpecah ini, sehingga saya tidak dapat menerima permintaan tersebut,” balas Polgar melalui halaman Facebook resminya saat menolak tawaran posisi presiden tersebut.
Presiden sendiri merupakan posisi yang dipilih oleh parlemen di Hungaria.
Di Negeri Goulash itu, calon yang telah diajukan posisi mayoritas di parlemen mendapatkan peluang lebih tinggi untuk menduduki posisi kepala negara itu.
Perpecahan di Tubuh Koalisi Tisza
Partai Tisza yang dipimpin oleh Magyar meraih kemenangan mutlak atas Partai Fidesz milik Viktor Orban pada pemilu April lalu.
Kemenangan tersebut diraih berkat dukungan koalisi yang terdiri dari kelompok liberal pro-Uni Eropa, para pelaku usaha yang kecewa dengan kebijakan pajak Orban, hingga kelompok sayap kanan.
Kendati demikian, retakan di dalam tubuh koalisi mulai muncul sejak Magyar resmi menjabat pada bulan Mei.
Kelompok konservatif menyoroti munculnya bendera LGBT di Jembatan Elizabeth Budapest, sementara kelompok liberal menyampaikan kritik karena Magyar tetap mempertahankan kebijakan migrasi ketat peninggalan Orban.
Selain itu, sikap Magyar yang enggan memberikan dukungan penuh terhadap upaya Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa turut menjadi bahasan di internal pemerintahan.
Pencalonan Polgar yang dilakukan tanpa konsultasi publik pun memicu respons di kalangan anggota parlemen dari partai Magyar sendiri.
Sejumlah pihak mempertanyakan latar belakang legenda catur dunia yang meraih gelar grandmaster pada usia 15 tahun tersebut, mengingat ia memegang kewarganegaraan ganda Hungaria dan Israel.
Keputusan pencalonan tersebut dilaporkan disampaikan Magyar setelah bertemu Polgar dalam acara resepsi Kedutaan Besar AS di Budapest.
Merespons perkembangan yang terjadi, Magyar menyampaikan permohonan maaf atas kendala komunikasi dalam proses pengusulan tersebut.
Ia berjanji akan menggelar pertemuan internal partai pekan ini guna memilih kandidat baru dari luar lingkaran politik elektoral.
Bersih-Bersih Ganti Rezim
Kebijakan yang diusung Magyar berfokus pada pembersihan pejabat, lembaga, dan simbol-simbol pemerintahan era Orban.
Dalam kurun waktu dua bulan menjabat, Magyar telah menutup media massa pemerintah, melarang anggota parlemen Fidesz untuk mencalonkan diri kembali, hingga menyita server data milik partai Orban yang dinilai Fidesz sebagai tindakan melampaui kewenangan.
Pencalonan Polgar sejatinya dirancang sebagai bagian dari proses transisi pemerintahan.
Sebelum pencalonan tersebut, parlemen menyetujui amandemen konstitusi untuk memberhentikan Presiden Tamas Sulyok yang dikenal sebagai sekutu dekat Orban.
Sulyok kemudian menandatangani surat pengunduran dirinya pada hari Senin.
“Langkah ini melanggar supremasi hukum, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemisahan kekuasaan. Nilai-nilai inti dari masyarakat bebas telah diinjak-injak demi kekuasaan politik,” tegas mantan Presiden Tamas Sulyok saat mengkritik pengesahan amandemen konstitusi tersebut.
“Jika mereka bisa melakukan ini kepada Presiden Republik, mereka bisa melakukannya kepada siapa saja. Semoga Tuhan melindungi Hungaria!,” timpal Viktor Orban melalui media sosial merespons pelengseran Sulyok.
Organisasi Amnesty International turut memberikan tanggapan terkait dinamika politik berkuasa.
Lembaga tersebut mendesak agar pemerintah dan mayoritas parlemen melibatkan proses yang lebih terbuka dalam menentukan sosok presiden baru negara tersebut.
Langkah Politik Magyar Selanjutnya
Judit Polgar merupakan sosok yang dikenal oleh publik Hungaria dan memiliki popularitas internasional, terutama setelah membintangi film dokumenter Netflix berjudul ‘The Queen of Chess’.
Pencalonannya semula diproyeksikan untuk mengisi posisi kepresidenan pasca-pelengseran pejabat sebelumnya.
Saat ini Magyar memiliki waktu selama 30 hari untuk menominasikan nama calon presiden yang baru.
Kendati demikian, sosok yang nantinya menerima posisi tersebut akan memimpin lembaga kepresidenan di tengah perubahan dinamika wewenang konstitusional oleh mayoritas parlemen.
Kebijakan Magyar dalam mengubah peninggalan era Orban mendapat sorotan terkait penerapannya terhadap prinsip supremasi hukum, mengingat lembaga kepresidenan memiliki wewenang konstitusional seperti membubarkan parlemen dan memveto undang-undang.
“Tidak ada orang serius dengan akal sehat, kredibilitas sejati, dan reputasi yang layak dilindungi yang akan membiarkan namanya dipakai untuk tindakan keterlaluan terhadap konstitusi ini,” pungkas analis pro-Orban, Zoltan Koskovics, melalui unggahan di platform X.
Sumber: CNBC
bursa capresbursa pemilihandinamika kontestasidrama pilpresgejolak politikintrik istanaintrik pemilukejutkan publikkontestasi politikkrisis kandidatmanuver elitmanuver politikmundurnya kandidatpanggung politikpencalonan presidenpenolakan pencalonanpertarungan kuasapeta koalisisorotan elitspekulasi pemilu
Artikel terkait lainnya
