Mulai Bergerak Lawan Penguasa! Ini 2 Sosok Di Balik Pembentukan Kabinet Bayangan

Signature: 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

DEMOCRAZY.IDKabinet Bayangan tengah menjadi sorotan setelah resmi mengumumkan formasinya pada Senin (27/7/2026) pekan lalu.

Berisikan 15 menteri, Kabinet Bayangan akan menjadi counterpart para menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam isu yang sama.

Kabinet Bayangan dibentuk bukan sebagai tandingan pemerintah, melainkan untuk fungsi check and balances serta penyusun alternatif kebijakan berdasarkan bukti atau data (evidence).

Lantas, siapakah yang menginisiasi Kabinet Bayangan?

Lewat laman resminya, Kabinet Bayangan dibentuk dari koalisi masyarakat sipil lintas sektor.

Namun, pembentukan Kabinet Bayangan dipanitiai oleh Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dan Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia, Ahmad Jilul QF.

1. Feri Amsari

Feri Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatra Barat (Sumbar), pada 2 Oktober 1980.

Ia merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas (Unand).

Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William & Mary Law School, AS.

Saat ini, Feri tercatat sebagai dosen FH Unand.

Dikutip dari situs resmi Unand, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum (FH) Unand.

Feri diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember 2004.

Sebagai pakar hukum tata negara, Feri aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Ekspress, Singgalang, dan Haluan.

Ia juga menulis buku, di antaranya Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (2011), Perubahan UUD 1945 (2013), Pemilihan Umum Serentak (2014), dan Pembaruan Partai Politik di Indonesia: Demokrasi Internal Partai Politik (2020).

2. Ahmad Jilul Qurani Farid

Ahmad Jilul Qurani Farid pernah menempuh pendidikan di Universitas Darussalam Gontor selama enam bulan pada 2020, untuk belajar Pandangan Dunia Islam.

Ia merupakan lulusan Sarjana Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) tahun 2017.

Ahmad Jilul memiliki banyak pengalaman di bidang jurnalistik.

Lulus dari Unair, Ahmad Jilul bergabung dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai jurnalis selama lima bulan pada September 2018-Januari 2019.

Ia juga menjadi kontributor harian lepas untuk TIMES Indonesia Network (2018-April 2019) dan Islamic News Agency (INA) (2018-Juli 2019).

Dari media internasional, Ahmad Jilul kemudian bergabung sebagai reporter di Gatra selama tujuh bulan (April-Oktober 2019).

Setelahnya, ia memutuskan menjadi jurnalis pekerja lepas selama Oktober 2019-Juni 2021.

Ia kemudian menjadi Editor untuk Langit7.id sejak Juni 2021-Maret 2023.

Pada Januari 2023-Desember 2024, Ahmad Jilul menjadi Pemimpin Redaksi di Bersama Indonesia.

Ahmad Jilul juga bergabung dengan Propertree.id sebagai Manajer CSR (Januari-Mei 2022).

Ia pernah menjadi Program Manager (Agustus-November 2024) dan Special Project Manager (November 2024-Desember 2025) untuk Institut Harkat Negeri.

Saat ini, ia merupakan Direktur Eksekutif untuk Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

MTI adalah organisasi masyarakat sipil independen di Indonesia yang aktif mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Organisasi ini bergerak melalui kegiatan riset, edukasi, dan advokasi untuk membangun ekosistem integritas di sektor publik, bisnis, dan masyarakat.

Artikel terkait lainnya