DEMOCRAZY.ID – Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, mengungkapkan alasan di balik pembentukan Kabinet Bayangan.
Menurutnya, salah satu tujuan pembentukannya adalah untuk “melawan kesombongan”.
Pernyataan itu disampaikan Feri saat menjadi narasumber dalam siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official.
Awalnya, Mahfud MD menceritakan pengalamannya ketika menghadiri sebuah acara di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mahfud mengatakan dirinya sempat dikonfrontasi oleh seseorang yang mempertanyakan kinerjanya saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Menanggapi hal itu, Mahfud memaparkan rekam jejaknya, mulai dari saat memimpin Mahkamah Konstitusi hingga ketika menjabat Menko Polhukam.
“Itu Mahkamah Konstitusi, ketika saya pimpin hebat enggak?” kata Mahfud, dikutip Senin (3/8/2026).
“Waktu saya Menko Polhukam, ada enggak menteri melawan DPR? Berani bongkar kasus? Ada enggak yang berani menarik BLBI? Ini bisa,” lanjutnya.
Menurut Mahfud, kesombongan terkadang harus dihadapi dengan sikap yang sama.
“Sombongnya kalau orang sombong. Kalau orang sombong tidak disombongi, enggak selesai. Dia nyombongi orang lain,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung disambut Feri Amsari dengan nada berseloroh.
“Saya dapat dalil, kenapa perlu membentuk Kabinet Bayangan? Karena perlu melawan kesombongan,” katanya.
Dalam siniar tersebut, Feri menjelaskan pembentukan Kabinet Bayangan sebenarnya berawal dari keresahan terhadap praktik ketatanegaraan yang dinilainya mulai bergeser dari prinsip sistem presidensial.
“Awal mulanya sebenarnya enggak sengaja. Karena keresahan, kita yang belajar hukum tata negara melihat sistem presidensial kok aroma parlementernya mulai kental,” ungkapnya.
Ia kemudian memberi contoh sejumlah praktik yang menurutnya mencerminkan kecenderungan tersebut.
“Misalnya ada menteri yang melapor ke Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPR melapor kepada Presiden. Wakil Ketua DPR tiba-tiba menunggu kabinet ketika dilantik, diumumkan di samping Presiden,” paparnya.
Dari situ muncul gagasan menghadirkan kabinet bayangan sebagaimana dikenal dalam sistem parlementer.
“Kepikiran kita, asyik juga kalau ada kabinet bayangan yang teorinya itu antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah punya Menteri Keuangan, maka oposisi juga punya menteri bayangan bidang keuangan, begitu seterusnya,” jelas Feri.
Ia mengatakan Kabinet Bayangan saat ini beranggotakan 15 orang yang bertugas mengawasi kinerja para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih.
“Kalau ada menteri yang tidak mumpuni, bisa habis dan dipermalukan di depan publik,” ujarnya.
Menurut Feri, tujuan utama pembentukan Kabinet Bayangan adalah mendorong para pejabat publik agar memiliki kapasitas dan mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka ambil.
“Supaya orang tahu, kabinet itu enggak bisa diisi orang yang tidak mumpuni. Minimal dia betul-betul mampu menjelaskan gagasan dan bagaimana mengimplementasikan gagasannya,” katanya.
Ia menegaskan, Kabinet Bayangan juga menjadi sarana untuk mengkritik praktik penyelenggaraan pemerintahan saat ini.
“Kita mau semacam kritik. Kalau Anda ngawur menjalankan sistem presidensial, kami kasih tahu apa yang sebenarnya.”
“Kalau Anda mau menerapkan parlementer, begini modelnya seharusnya, tanpa menghilangkan nilai-nilai,” sambungnya.
Feri menegaskan, Kabinet Bayangan pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kritik sekaligus menawarkan perspektif mengenai bagaimana sistem pemerintahan semestinya dijalankan.
“Kalau memang balik ke rumusan kita, bahwa kita mau menjalankan sistem presidensial secara murni dan konsekuen, harus siap dengan konsekuensinya,” pungkasnya.