Aktivis 98: Pernyataan Budi Arie di Depan Jokowi Jadi Sinyal Projo Ingin ‘Gulingkan’ Prabowo!

DEMOCRAZY.ID – Situasi politik nasional kembali memanas setelah pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan terjadinya percepatan kepemimpinan nasional sebelum 2029 menjadi sorotan.

Aktivis 98, mantan Ketua Umum Humanika sekaligus eks Sekjen Prodem, Andrianto Andri, menilai pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pernyataan biasa, terlebih disampaikan Budi Arie di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Andrianto, posisi Budi Arie sebagai pimpinan organisasi relawan yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi membuat pernyataan tersebut memiliki dimensi politik yang serius.

“Sebagai relawan militan Jokowi, tentu ini bukan asal bicara. Apalagi ada Jokowi di sebelahnya,” ujar Andrianto dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Andrianto bahkan menilai pernyataan tersebut dapat memunculkan dugaan adanya agenda politik untuk mendorong percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

Baca Juga

WALHI Bongkar Peran Fatal Bank Mandiri, BRI, dan BNI dalam Kerusakan Lingkungan Brutal di Sumatera!

Ia menyebut, publik berhak mempertanyakan apakah pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Budi Arie atau mencerminkan sikap politik kelompok tertentu di sekitar Projo.

“Bisa jadi dugaan publik selama ini bahwa Projo bermain untuk menjatuhkan Prabowo sehingga Gibran naik menjadi relevan untuk dipertanyakan,” katanya.

Meski demikian, Andrianto menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan dengan fakta dan proses hukum, bukan sekadar spekulasi politik.

Ia juga mengkritik sikap Budi Arie yang dinilainya terlalu cepat memberikan penilaian terhadap pemerintahan Prabowo.

Baca Juga

Budi Arie Projo Ungkap Insting Politik: Ada Sinyal Kuat Percepatan Pemerintahan ‘Lengser’ Sebelum 2029!

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghadapi persoalan ekonomi, politik, dan tata kelola yang merupakan akumulasi persoalan selama bertahun-tahun.

“Presiden Prabowo sedang berupaya melakukan pembenahan. Semua kerusakan selama 10 tahun tentu tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Andrianto.

Terkait perkara judi online yang pernah menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat Budi Arie menjabat, Andrianto meminta aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan mengusut seluruh pihak yang memang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti.

Ia menilai tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara tersebut.

Baca Juga

Bentrokan Pecah! Aksi Demo Gen Z Tuntut Menteri Pendidikan Mundur Berujung Ricuh, Ditembak Peluru Karet hingga Disetrum Polisi

Andrianto juga menyoroti laporan harta kekayaan Budi Arie yang menurutnya mengalami peningkatan signifikan selama menjabat sebagai menteri.

Ia meminta seluruh kekayaan pejabat publik diperiksa secara transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada dugaan keterlibatan, silakan aparat membuktikan berdasarkan alat bukti,” tegasnya.

Lebih jauh, Andrianto mengingatkan bahwa wacana percepatan pergantian kepemimpinan nasional merupakan isu serius karena menyangkut konstitusi dan stabilitas politik nasional.

Baca Juga

Pegang ‘Rahasia Besar’ Kasus Febrie, Ferry Boboho Resmi Dilindungi LPSK Karena Ada Potensi Ancaman!

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum maupun lembaga negara terkait mencermati setiap pernyataan politik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau mengarah pada upaya inkonstitusional.

“Kalau ada dugaan penghasutan atau upaya makar, tentu harus diuji secara hukum. Jangan dibiarkan menjadi bola liar,” katanya.

Andrianto menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi.

Namun, menurut dia, kritik harus dibedakan dengan upaya sistematis untuk mengganti pemerintahan di luar mekanisme konstitusional.

Baca Juga

Analisis Tajam Pengamat Sebut Gibran Tak Bisa Nyapres: Jalan Menuju Pilpres 2029 Terhalang Aturan Ketat!

“Pergantian kepemimpinan nasional memiliki jalur konstitusional. Kalau ada keinginan mempercepatnya, harus jelas dasar hukum dan mekanismenya,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya,

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan pandangan mengejutkan mengenai kemungkinan terjadinya percepatan pergantian kekuasaan nasional sebelum Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah forum diskusi.

Baca Juga

Di Hadapan Jokowi, Ketum Projo Lempar Isu Mengejutkan: Pergantian Kekuasaan Lebih Cepat dari 2029 dan Harus Siap!

Ia mengaku memiliki insting sebagai aktivis bahwa dinamika politik dan sosial saat ini berpotensi melahirkan perubahan yang lebih cepat dari perkiraan.

Budi Arie bahkan secara terbuka mempertanyakan kesiapan menghadapi kemungkinan tersebut.

“Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong, kok belum 2029, belum 2029. Kalau terjadi percepatan, gimana? Kita siap nggak? Siap!” kata Budi Arie.

Menurut dia, masyarakat saat ini menunjukkan berbagai gejala yang tidak bisa hanya dibaca melalui skenario politik konvensional.

Baca Juga

WADUH! Laskar Cinta Jokowi Sebut Kondisi Politik Tak Memungkinkan Prabowo Berkuasa Sampai 2029

Ia menyinggung munculnya berbagai aksi demonstrasi dan keresahan sosial sebagai bagian dari variabel yang perlu diperhatikan.

“Terjadi anomali-anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sedang memikirkan skenario-skenario konvensional,” ujarnya.

Budi Arie kemudian membandingkan situasi saat ini dengan dinamika sosial-politik menjelang Reformasi 1998.

Menurutnya, perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia terkadang muncul secara tiba-tiba dan sulit diprediksi melalui perhitungan politik biasa.

Baca Juga

GEGER! Isu Panas Dokumen Hilang, Syarat Cawapres Gibran Terancam Gugur

Ia menilai kondisi ekonomi dan keresahan masyarakat menjadi faktor yang patut diperhatikan secara serius.

“Menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 90-an ini tiba-tiba pemilu-pemilu berikutnya 1999 dan potensi ini bukan tak ada,” katanya.

Budi Arie menyebut potensi perubahan tersebut cukup besar apabila dikaitkan dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi yang dinilainya belum membuat masyarakat merasa bahagia.

“Sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” ujarnya.

Baca Juga

Bonatua Silalahi Bongkar Fakta Mengejutkan: Gibran Cuma Punya Surat Keterangan Setara SMK Bukan Ijazah, Itupun ‘Cacat Prosedur’!

Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk memastikan bahwa pergantian kekuasaan akan terjadi sebelum 2029.

Ia mengatakan dirinya hanya ingin membuka ruang diskusi agar para pendukung pemerintah tidak hanya mempersiapkan satu skenario.

“Saya, insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan,” kata Budi Arie.

Karena itu, ia meminta para koleganya mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain di luar skenario politik yang selama ini dianggap normal.

Baca Juga

Peta Politik 2029 Berubah? Munarman: Saya Pastikan Secara Hukum Gibran Tak Bisa Maju 2029!

“Jangan hanya sekadar berpikir dua sekian, harus ada kepikiran lain. Kalau terlambat, padahal kalah menjadi percepatan sejarah,” katanya.

Pernyataan Budi Arie tersebut menjadi sorotan karena disampaikan di hadapan Jokowi dan membawa isu mengenai kemungkinan terjadinya percepatan perubahan politik sebelum jadwal Pemilu 2029.