DEMOCRAZY.ID – Amnesty International mengonfirmasi bahwa polisi India menggunakan senjata peluru pelet, granat, hingga alat kejut listrik untuk memukul mundur massa aksi Gen Z di New Delhi.
Bukti digital dan rekam medis rumah sakit menunjukkan lebih dari 100 mahasiswa mengalami luka-luka akibat tindakan keras petugas lapangan.
Rangkaian gelombang demonstrasi ini dipicu oleh kemarahan publik atas skandal kebocoran dokumen ujian nasional yang menyeret Kementerian Pendidikan India.
Gelombang protes yang melumpuhkan kawasan Parlemen tersebut meluas hingga memicu desakan pengunduran diri terhadap Menteri Dalam Negeri Amit Shah.
Pemerintah Narendra Modi berulang kali membantah tuduhan kekerasan dan mengklaim bahwa tindakan petugas di lapangan sudah sesuai prosedur penanganan massa.
Kendati demikian, temuan independen justru menunjukkan penanganan demonstrasi tersebut secara brutal melanggar aturan internal kepolisian India sendiri.
Penahanan aktivis Sonam Wangchuk secara paksa sebelum aksi puncak menjadi penyulut utama bertambah besarnya jumlah massa perlawanan di jalanan New Delhi.
Kelompok pemuda Cockroach Janta Party (CJP) kemudian menggerakkan penutupan akses jalan utama kota setelah aksi mogok makan mereka tidak direspons pemerintah.
Petugas kepolisian memblokir jaringan komunikasi dan memasang barikade ketat sebelum melontarkan tembakan gas air mata serta pukulan pentungan listrik secara mendadak.
Seluruh bukti visual serta saksi mata yang dihimpun Amnesty Evidence Lab mematahkan klaim resmi kepolisian di hadapan Mahkamah Agung India.
“Senjata-senjata tersebut dikerahkan dengan cara yang melanggar hukum dan standar internasional serta pedoman kepolisian dalam negeri,” kata Amnesty International dalam pernyataan resminya, dikutip dari Al Jazeera.
Tindakan represif aparat tidak berhenti di ibu kota saja, melainkan meluas hingga penembakan peluru tajam di wilayah Siwan, negara bagian Bihar.
Beberapa rekaman video memperlihatkan personel Rapid Action Force menembakkan shotguns birdshot secara langsung ke arah kerumunan massa yang berkumpul.
Jenis amunisi birdshot sangat berbahaya karena sebaran logamnya tidak terarah dan berisiko tinggi memicu cedera fatal bagi warga di sekitar lokasi.
Pihak kepolisian juga mengabaikan pedoman standar dengan tidak memberikan peringatan suara sebelum melepaskan tembakan peluru pelet tersebut.
“Para dokter memastikan bahwa itu adalah luka akibat peluru gotri. Syukurlah, tulang-tulang saya selamat, tetapi tubuh saya mengalami luka parah,” ujar salah satu demonstran kepada Amnesty.
Meskipun kepolisian New Delhi sempat menuding laporan korban luka pelet sebagai berita bohong, penyelidikan internal militer justru mengonfirmasi adanya penggunaan amunisi tersebut.
Penggunaan senjata peluru pelet sendiri memiliki rekam jejak kelam yang pernah menyebabkan kebutaan massal pada demonstrasi di Kashmir tahun 2016.
“Alih-alih memfasilitasi hak untuk berunjuk rasa, pihak berwenang India justru menekannya, pertama-tama melalui pemutusan komunikasi, pemasangan barikade, dan gangguan transportasi. Mereka kemudian berupaya memadamkan aksi tersebut dengan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan terhadap para pengunjuk rasa damai, termasuk anak-anak,” kata Aakar Patel, Ketua Dewan Amnesty International India.
Patut dicermati bahwa pembiayaan dan pembiaran kekerasan ini mencerminkan pengabaian serius terhadap hak asasi manusia dalam menyuarakan pendapat di muka umum.
“Tindakan keras yang berlebihan ini merupakan kekerasan yang direstui negara, yang dikemas sebagai pengendalian massa. Impunitas yang terus berlanjut setelah satu bulan menjadi bukti nyata hal tersebut,” tegas Patel.
Selain peluru pelet, peluncuran granat gas air mata dilakukan secara mendatar ke arah tubuh demonstran, bukan melengkung ke udara sebagaimana diatur panduan PBB.
Penggunaan lathi atau pentungan tradisional India juga menjadi sorotan khusus karena daya rusaknya yang jauh melampaui standar pentungan konvensional.
Temuan visual tambahan memperlihatkan keberadaan pria berpakaian sipil yang ikut memukuli peserta aksi di bawah pengawalan langsung dari aparat berseragam resmi.
Banyak petugas lapangan sengaja melepas papan nama dan nomor identitas untuk menghindari penelusuran tanggung jawab hukum atas kekerasan tersebut.
Aksi unjuk rasa skala besar ini bermula dari kemarahan generasi muda India terhadap penanganan skandal kebocoran soal ujian nasional yang merugikan jutaan pelajar.
Kejadian ini memuncak pada 20 Juli ketika ribuan mahasiswa mengepung area Parlemen untuk menuntut pengunduran diri pejabat berwenang.
Kekecewaan yang bertumpuk akibat ketidakadilan sistem pendidikan mendorong aksi sit-in selama satu bulan penuh sebelum ditanggapi dengan tindakan represif aparat kepolisian.
Eskalasi politik semakin memanas setelah oposisi pemerintah menjadikan temuan kekerasan polisi ini sebagai instrumen tekanan terhadap kabinet Perdana Menteri Narendra Modi.