3 Poin Kunci Soal PDIP dan PKS yang Siap Menindaklanjuti Polemik Ijazah Gibran

DEMOCRAZY.ID — Sinyal konsolidasi PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merespons fakta persidangan Mahkamah Konstitusi terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanaskan konstelasi politik nasional.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai manuver kedua partai besar parlemen tersebut merupakan deklarasi perang terbuka untuk menuntaskan skandal legalitas Istana Solo.

Adi Prayitno menyoroti ketegasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang memastikan partainya siap menindaklanjuti putusan MK, serta langkah agresif PKS yang secara terbuka mengajak seluruh fraksi di DPR RI menyatukan persepsi mengenai keabsahan berkas pendidikan Gibran.

Adi Prayitno: Ini Perang Terbuka PDIP Melawan Klan Jokowi!

Adi Prayitno menegaskan bahwa kesiapan PDIP membuka dialog dengan PKS untuk mengusut dugaan kecurangan administrasi pendaftaran Wapres menjadi bukti bahwa hubungan politik PDIP dengan keluarga besar Jokowi telah hancur total dan tak dapat diselamatkan lagi.

“Dalam tanda kutip, ini semacam perang terbuka,” tegas Adi Prayitno.

Baca Juga

Akui Sudah Bertemu PKS Bahas Ijazah Gibran, Hasto Kristiyanto Singgung Soal Pemimpin Hasil Intervensi Orang Tua!

Ia menilai, narasi tegas yang dibangun PDIP bukan sekadar manuver biasa, melainkan langkah politik ofensif untuk membongkar fondasi legitimasi kekuasaan klan Solo di tingkat nasional.

Poros PDIP-PKS Jadi Motor Penggerak di DPR RI

Di sisi lain, Adi membedah peran strategis PKS yang mengambil inisiatif proaktif dalam menggalang kekuatan lintas fraksi di Senayan.

PKS yang selama era pemerintahan Jokowi konsisten berada di luar kekuasaan, kini menemukan momentum tepat bersama PDIP untuk mengurai benang kusut persyarat pendidikan Gibran.

“Publik membayangkan, misalnya komunikasi dua arah PDIP dan PKS. Partai yang sedikit maju menindaklanjuti ijazah Gibran ya PDIP dan PKS,” ujar Adi Prayitno.

Baca Juga

Beri Tanggapan Menohok Terkait Sidang Ijazah Palsu, Refly Harun Tantang Jokowi Hadir: Berhentilah Bersandiwara!

Sinyal positif dari kedua partai ini dinilai sebagai langkah paling konkret dalam membuka jalan pengikutsertaan Hak Angket di parlemen.

Pasukan Relawan Meradang, Publik Menanti Langkah Konkret Pemakzulan

Pernyataan politik PDIP yang menyebut keberadaan Gibran dan Jokowi sebagai beban dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto langsung memicu reaksi keras dari barisan relawan loyalis Solo.

Para relawan berdalih bahwa serangan PDIP dipicu oleh kekalahan pada Pilpres 2024.

Namun, Adi Prayitno menekankan bahwa pembelaan para relawan tidak akan mampu membendung desakan publik yang menagih aksi nyata dari Senayan untuk mengeksekusi pelanggaran konstitusi tersebut.

Baca Juga

Angkat Isu Syarat Pendidikan Gibran, Hasto Kristiyanto Terang-Terangan Singgung ‘Pasal Ajaib’ KPU!

“Ketika kritik terhadap Gibran, tentu ada pembelanya, yakni sukarelawan Gibran. Namun, yang diinginkan publik adalah apa langkah konkret PDIP dan PKS,” pungkasnya.

Perang terbuka ini kian menegaskan bahwa gabungan kekuatan PDIP dan PKS di DPR RI memegang kunci utama untuk memproses “Ijazah-Gate” dan mengeksekusi Pemakzulan Gibran demi mengembalikan marwah tatanan hukum Indonesia!

Baca Juga

Layangkan Suara Keras, Mahasiswa Tegaskan: Masa Jabatan Rezim Prabowo-Gibran Cukup 2 Tahun Saja!