celah hukum

Menguak ‘Celah Konstitusi’ Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden!

DEMOCRAZY.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membeberkan sejumlah kerumitan dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam sebuah kesempatan yang kemudian diunggah di kanal YouTube pribadinya, Rabu (23/9/2026). Yusril menjelaskan bahwa proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di tengah […]

. 4 minggu yang lalu

Ahli Hukum Bongkar ‘Celah Hukum’ yang Bisa Copot Gibran dari Posisi Wapres

DEMOCRAZY.ID – Peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi kembali menjadi pembahasan seiring bergulirnya perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar Hukum Tata Negara Charles Simabura menilai kemungkinan tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses pembuktian di persidangan. Menurutnya, perkara harus dilihat berdasarkan kebenaran material serta bukti yang diajukan pemohon. Charles menjelaskan, persoalan yang diperdebatkan […]

. 4 minggu yang lalu

Sinyal Panas Babak Baru! Bonatua Silalahi Bongkar ‘Celah Hukum’ Ijazah Wapres Gibran

DEMOCRAZY.ID – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki ruang perdebatan hukum. Peneliti ijazah Gibran, Bonatua Silalahi, menyoroti adanya persoalan kewenangan peradilan dalam menguji dugaan persoalan hukum yang baru diketahui setelah suatu perbuatan disebut telah disembunyikan. Dikatakan Bonatua, persoalan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk menangani […]

. 1 bulan yang lalu

Bongkar Peta Konstitusi! Denny Indrayana Temukan ‘Celah Hukum’ Ampuh untuk Makzulkan Wapres Gibran

DEMOCRAZY.ID – Denny Indrayana sudah menemukan celah hukum pemakzulan Wapres Gibran. Yakni, bukan lewat poin pengkhianatan terhadap negara, korupsi atau penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, tapi lewat poin tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres. Kenapa bisa? Karena Wapres Gibran dianggap tidak memiliki ijazah SMA dan sederajat, dan itu tidak hanya tidak lagi memenuhi […]

. 1 bulan yang lalu

Celah Konstitusi! Peraturan Warisan Anwar Usman Bisa Jadi Senjata Pamungkas ‘Lengserkan’ Gibran dari Kursi Kekuasaan

DEMOCRAZY.ID — Skenario dan celah hukum untuk mendongkel Gibran Rakabuming Raka dari kursi kekuasaan Wakil Presiden RI kian terang-terangan dibedah kalangan pengamat. Jurnalis senior Hersubeno Arief blak-blakan membeberkan cara jitu yang diyakini paling ampuh untuk melengserkan putra sulung Joko Widodo tersebut secara konstitusional melalui tangan lembaga legislatif, DPR. Dalam ulasannya di kanal YouTube Hersubeno Point, […]

. 3 bulan yang lalu

Sorotan Tajam Panggung Hukum: Mengapa Kasus Ijazah Gibran Jauh ‘Lebih Berbahaya’ Dibanding Polemik Jokowi? Ini Jawabannya!

DEMOCRAZY.ID — Tekanan hukum dan politis yang menghimpit lingkaran kekuasaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian mendekati titik didih. Jurnalis senior Hersubeno Arief membongkar adanya celah hukum baru yang dinilai sangat potensial dan mematikan untuk mendelegitimasi serta mencopot Gibran dari jabatannya. Celah tersebut bermuara pada polemik keabsahan ijazah Gibran yang kini mulai gencar diungkit-ungkit publik, […]

. 3 bulan yang lalu

Skenario Kudeta Halus Terkuak? Ada Celah ‘Cacat Hukum’ Yang Siap Muluskan Gibran Amankan Kursi RI-1!

DEMOCRAZY.ID — Panggung politik nasional kembali diguncang oleh analisa tajam dari lingkaran intelijen. Praktisi intelijen senior, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, secara terbuka membeberkan peringatan keras bahwa bulan Agustus 2026 akan menjadi titik krusial penuh gonjang-ganjing bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Radjasa, akumulasi desakan publik yang kian menguat […]

. 3 bulan yang lalu

Bongkar Borok Hukum! Akademisi Cambridge Beberkan ‘PR Besar’ di Draf RUU Perampasan Aset 2026

DEMOCRAZY.ID – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam rapat tersebut, Ahmad Novindri Aji Sukma, seorang advokat sekaligus akademisi dari Cambridge University, menyatakan dukungannya agar RUU ini segera disahkan demi memperkuat kerangka pemulihan aset di Indonesia. […]

. 3 bulan yang lalu